Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Angka

Sudah SaatnyaThree in One Dihapus

31 Mei 2010 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setujukah Anda three in one diganti dengan sistem retribusi jalan?
19 Mei-26 Mei 2010
Ya
52,46% 213
Tidak
42,86% 174
Tidak Tahu
4,68% 19
Total 100% 406

Electronic road pricing buat menggantikan peraturan mobil berpenumpang minimal tiga orang di Jakarta akan diterapkan paling cepat tahun depan. Sistem bayar buat memasuki jalan di sejumlah kawasan ini menunggu peraturan pemerintah yang menjabarkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas sudah mengatur sistem retribusi sebagai cara mengatasi kepadatan lalu lintas. Namun sistem ini terbentur Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. ”Sehingga dibutuhkan dulu peraturan pemerintah yang mencantumkan pungutan electronic road pricing sebagai retribusi jasa umum,” kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan Elly Sinaga, di Jakarta, Senin dua pekan lalu.

Rancangan peraturan pemerintah itu masih dibahas kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubung­an. ”Targetnya rampung Juni ini,” Elly melanjutkan.

Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif pekan lalu menunjukkan 52,46 per­sen responden setuju three in one diganti dengan sistem retribusi jalan. Jumlah itu hanya sedikit lebih banyak dari yang berpendapat sebaliknya.

”Yang jelas, electronic road pricing harus lebih mahal daripada ongkos sewa joki. Pengendara sepeda motor juga harus dikenai electronic road pricing yang nilainya minimal membuat ongkos pa­kai sepeda motor lebih mahal daripada naik bus. Dijamin pemakaian kendaraan bermotor turun sampai sepertiga,” Ananda, seorang pembaca, menulis.

Indikator Pekan Depan

Munculnya nama Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai calon tunggal ­Sekretaris Jenderal Partai Demokrat mengundang komentar miring. Menurut Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, pemilihan Edhie­ bisa mengakibatkan kepeng­urusan partai kurang efektif. Alasannya, Edhi dinilai kurang berpengalam­an mengurus partai. ”Ini jauh dari cukup untuk menjamin Partai Demokrat jadi lebih baik,” kata Arbi, Rabu pekan lalu, di Jakarta.

Ahmad Mubarok, Ketua Tim Sukses Pemenangan Anas Urbaningrum, mengakui belum adanya kandidat lain untuk sekretaris jenderal selain Edhie. ”Belum melirik-lirik yang lain juga,” katanya. Anas sebelumnya mengatakan ada sejumlah nama yang bakal masuk kepengurusan baru Partai Demokrat pascakongres.

Menurut Anda, layakkah Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi ­Sekretaris Jenderal Partai Demokrat? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus