Hak Jawab Aseibssindo

Hak Jawab Aseibssindo

Setelah membaca dan mencermati Tempo edisi 2-8 November 2020, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) menyampaikan beberapa hal dalam rangka merespons dan menggunakan hak jawab kami.

Tidak benar ada wawancara Tempo dengan saya pada 29 Oktober 2020 maupun anggota kami, Sonny Kurniawan, selaku anggota Aseibssindo dan pemilik PT Intisehat Sentosa pada 30 Oktober 2020, sebagaimana ditulis Tempo edisi 2-8 November 2020 halaman 86. Tapi, sebagai Ketua Umum Aseibssindo dan sekaligus pengacara Asosiasi Aseibssindo, saya akui ada beberapa kali wartawan Tempo mewawancarai saya selaku Ketua Umum Asosiasi Aseibssindo dan pengacara Asosiasi Aseibssindo, termasuk cross check kembali percakapan melalui WhatsApp. Tapi tidak dengan anggota kami, Sonny Kurniawan.

Bahwa benar sentilan anggota kami, Sonny Kurniawan, dalam percakapan grup WhatsApp bawang bombai. Tapi kejadian itu adalah kejadian lama sebelum kami mengajukan gugatan tata usaha negara ke Kementerian Pertanian pada beberapa bulan lalu. Jadi berita ini sebenarnya merupakan berita lama.

Kami mengakui bahwa Aseibssindo pernah mengajukan gugatan terhadap Kementerian Pertanian pada Maret 2020. Persoalan tersebut sudah selesai dengan pencabutan gugatan oleh pihak Aseibssindo. Pencabutan gugatan merupakan tindak lanjut dari undangan Kementerian Pertanian untuk menyinergikan pemahaman dalam proses penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). Pada saat itu ada tiga hal yang disepakati.

Pertama, memperbaiki sistem komunikasi antara Kementerian Pertanian dan Aseibssindo.

Kedua, membangun sistem komunikasi dua arah Kementerian Pertanian dengan Aseibssindo sehingga ke depan tidak terjadi miskomunikasi di antara kedua belah pihak dalam proses penerbitan RIPH.

Ketiga, dalam hal teknis, verifikasi data dokumen permohonan RIPH tetap diserahkan kepada Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya.

Tiga hal di atas merupakan kejadian yang sudah lama terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Jadi pada saat ini semua sudah berjalan dengan rule yang ada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019.

Sebenarnya yang menjadi problem Aseibssindo adalah hal yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan dan sejak Juni hingga saat ini sudah terjadi beberapa kali permohonan ke Pengadilan TUN Jakarta dan gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Mei 2020 ada 14 anggota Aseibssindo yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Penyebab dari permohonan anggota Aseibssindo adalah persetujuan impor milik para anggota sengaja ditunda atau diperlambat oleh Kementerian Perdagangan sejak Maret 2020 sampai akhir Mei 2020. Pada sisi lain ada perusahaan tertentu yang permohonannya diajukan kemudian tapi diterbitkan lebih dulu, bahkan ada yang masuk dan terbit pada hari yang sama.

Atas dasar inilah 14 anggota Aseibssindo mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga kemudian dalam persidangan Kementerian Perdagangan mengeluarkan atau menerbitkan persetujuan impor untuk 14 anggota tersebut. Namun persetujuan tidak bisa digunakan karena musim buah di negara pengekspor sudah berakhir.

Sampai saat ini gugatan anggota Aseibssindo sudah bertambah lagi enam perusahaan sehingga total anggota yang telah mengajukan gugatan mencapai 20 perusahaan. Semua permohonan ini merupakan dampak hukum akibat tidak diterbitkannya persetujuan impor oleh Kementerian Perdagangan. Gugatan anggota Aseibssindo terhadap Kementerian Perdagangan masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal-hal inilah yang kami sampaikan ketika diwawancarai oleh majalah Tempo. Kami sangat sayangkan apa yang anggota kami alami di Kementerian Perdagangan tidak diungkapkan secara terang-benderang dalam edisi 2-8 November 2020.