Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tanggapan Pengacara Antony Zeidra
SEBAGAI pengacara Antony Zeidra Abidin, terhukum kasus aliran dana suap Bank Indonesia, kami ingin menanggapi tulisan Tempo edisi 12-18 Januari 2009 berjudul ”Hanya Dihukum Bak Maling Ayam”.
Ada karikatur yang melukiskan suasana persidangan kasus aliran dana Rp 31,5 miliar. Hamka Yandhu, terdakwa I, berdiri sambil tertawa dan memberi hormat kepada seseorang berpeci. Di sebelahnya Antony Zeidra Abidin tersenyum memetik ukulele. Gambar ini penghinaan karena seolah-olah Antony bersukacita atas hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Padahal, dia dan keluarganya malu dan terancam kehilangan masa depan. Gambar ini bisa juga diartikan seolah-olah Antony menantang hukuman dan melecehkan upaya pemberantasan korupsi.
Keseluruhan isi berita juga tak utuh dan tidak seimbang karena hanya memuat informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa tanpa memberikan kesempatan kepada Antony atau kuasa hukumnya. Alinea kedua tertulis: ”Keduanya menjadi terdakwa kasus korupsi Rp 100 miliar dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia pada 2003.” Kalimat ini tidak benar dan menunjukkan wartawan Tempo yang menulisnya tak menguasai masalah sehingga menghasilkan berita yang menyesatkan.
Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Dak-17/24/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, terdakwa I Hamka Yandhu, Y.R., S.E., dan terdakwa II Antony Zeidra Abidin didakwa dalam kaitannya dengan kasus korupsi Rp 31,5 miliar. Menurut surat dakwaan, mereka menerima dari Bank Indonesia bukan Rp 100 miliar sebagaimana diberitakan oleh majalah Tempo tersebut.
Alinea enam yang memuat versi jaksa antara lain menyebutkan: ”Padahal, bila dilihat dari urutan peristiwanya, jaksa menilai motif kedua terdakwa sudah jelas mengegolkan misi Bank Indonesia. Selain itu, para petingginya berkepentingan agar amendemen Undang-Undang Bank Indonesia mampu menjamin fungsi pengawasan tetap bisa mereka lakukan.” Kalimat ini akan menimbulkan pemahaman yang sangat menyesatkan.
Isi berita pada alinea 7 dan 8 juga sangat menyesatkan. Pada alinea 7 antara lain disebutkan: ”Hanya sebulan setelah dilantik awal Juli 2003, beban pembayaran Bantuan Likuiditas disetujui Dewan untuk dipindahkan ke Departemen Keuangan. Artinya, misi terlaksana.”
Kemudian pada alinea 8 antara lain disebutkan: ”Pada Desember tahun itu juga, amendemen yang diketuk Dewan tetap mengukuhkan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan. Dalam pembahasan dua masalah tersebut, suara Dewan berpihak pada Bank Indonesia.”
Soal hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Antony Zeidra Abidin, yang dianggap ringan seperti maling pitik (ayam) sebagaimana dinyatakan oleh Rudi Margono, salah satu tim jaksa, adalah pernyataan yang emosional dan tidak etis. Tolong Saudara Rudi Margono menunjukkan fakta adanya maling ayam yang dihukum 4,6 tahun dan denda Rp 250 juta sebagaimana yang dialami oleh terdakwa Antony.
Marthen Pongrekun, SH,
Rochanna S. Rahayu, SH,
Moses Grafi, SH
Kuasa hukum Antony Zeidra Abidin
Mana Empatimu, Mesir?
Kantor Kedutaan Besar Mesir mendapat serangan bom molotov. Mesir harus introspeksi diri. Mesir memang negara Islam, tapi kenapa tidak menjalankan ajaran Islam? Ada hadis yang mengatakan: ”Apabila satu badan sakit, maka badan lain akan merasakan sakit.” Ketika Gaza di Palestina diserang, kenapa pintu perbatasan masih dijaga ketat? Mesir juga banyak meluluskan dan menciptakan ulama-ulama, tapi apakah ajaran itu semua hanya untuk teori? Arab Saudi pun sama, hanya bisa mengganti nyawa dengan uang bantuan sekian miliar dolar. Apakah nyawa Gaza dapat digantikan dengan uang, uang, dan uang?
Muammar Iqbal
Aceh Singkil, Nanggroe Aceh
Darussalam
Jangan Main-main dengan Bensin
Berita menyebutkan PT Pertamina merugi akibat terbakarnya Depot Plumpang tangki nomor 24 sebanyak Rp 17 miliar lebih. Sementara itu, di media massa lain disebutkan BPH Migas menyatakan kuota tahun 2010 naik sebesar 5 persen lebih dari kuota 2009 (36,85 juta kiloliter), atau setara Rp 35 juta kiloliter. Permainan apalagi ini? Kapan rakyat menikmati harga bensin sesungguhnya? Sekarang saja mestinya harga bensin lebih murah dari Rp 3.500, bukan Rp 4.500 lagi.
Seharusnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menjamin sembilan bahan pokok dan lain-lain hingga distribusi pun turun tarifnya. Janganlah bensin dijadikan komoditas politik. Jangan sampai ketika SBY tak terpilih, pemimpin berikutnya mewarisi beban berat minyak lagi.
Amsir Syophian
Ciputat, Tangerang
Soal Fatwa Rokok
PEKAN lalu lembar ini memuat soal penentangan atas fatwa haram rokok. Menurut saya, perokok itu memang egois. Lihatlah para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat yang blas-blus merokok saat sidang. Mereka tak peduli orang yang tak merokok di sekelilingnya terganggu dengan asap itu. Lihat juga banyak orang tua merokok sambil menggendong bayi. Rokok itu juga mubazir: bakar duit beli penyakit.
Tapi cukai rokok juga jadi penghasilan terbesar negara ini. Karena itu saya usul agar soal rokok ini tak usah dilarang tapi atur secara ketat. Hanya orang dewasa yang boleh merokok. Merokok hanya boleh di tempat khusus. Yang nekat melanggar harus diberi sanksi dengan tegas dan denda sangat besar. Peredaran rokok dibatasi dan lebih banyak dijual ke luar negeri untuk menambah devisa.
SOENOTO PRINGGOHARDJO
Solo, Jawa Tengah
Jangan Pilih Tukang Bolos
Perilaku anggota Dewan tahun 2009 ini tetap saja tak berubah, meski banyak kritikan terhadap budaya membolos dalam persidangan. Seakan tidak memiliki kepekaan dan rasa malu, mereka terus mengulang perilaku buruk tersebut. Terbukti di sidang paripurna pembukaan masa sidang III 2008-2009 DPR-RI hanya dihadiri kurang dari 50 persen anggotanya. Daftar hadir sidang hanya berisi 351 buah tanda tangan dari 550 total jumlah anggota Dewan.
Mereka lupa digaji gede, dimanja fasilitas, yang semuanya dari rakyat. Mereka mementingkan urusannya sendiri. Untuk itu, sangatlah bijak jika para pembolos di Dewan diumumkan secara terbuka dan selanjutnya diberikan sanksi yang tegas. Jangan hanya sekadar diberi imbauan. Dengan mengumumkan para anggota Dewan yang suka membolos ini, rakyat akan lebih tahu dan dapat mempertimbangkan untuk tidak memilihnya kembali pada Pemilu 2009 yang akan datang. Jangan pilih wakil rakyat yang tukang bolos.
Mustofa
Cilandak, Jakarta Selatan
Bangga Menurunkan Harga BBM
ANEH sekali para pemimpin kita. Di televisi, Partai Demokrat beriklan mereka bisa menurunkan harga bahan bakar minyak sampai tiga kali. Ini tentu saja ”kecap” sebelum pemilihan umum. Partai Golkar, penyokong pemerintah, turut mengklaim bahwa menurunkan harga bensin juga merupakan andil mereka. Lho, kok jadi rebutan begini. Pemimpin sesungguhnya yang diinginkan oleh rakyat adalah mereka yang punya jiwa membangun. Jangan bangga cuma karena bisa menurunkan harga BBM. Toh, meski harga bensin turun, harga sembilan bahan pokok tak ikut turun.
Anasthasia Nugraha
eny Putri
Pamulang, Tangerang
Perempatan Matraman Semrawut
Hampir setiap hari terjadi kesemrawutan lalu lintas di perempatan Jalan Pramuka dan Jalan Matraman, terutama di jalur Jalan Pramuka. Ini karena banyaknya kendaraan mobil dan motor yang parkir di Jalan Pramuka persimpangan Jalan Matraman. Mobil dan motor tersebut seenaknya parkir padahal jelas-jelas ada tanda dilarang parkir. Ironisnya, setiap hari beberapa polisi lalu lintas nongkrong di situ.
Polisi seperti tidak berdaya (atau membiarkan?) untuk menghalau kendaraan yang parkir di situ. Banyak masyarakat yang curiga kenapa polisi tidak berdaya dan diam seribu bahasa karena parkir itu dijaga preman. Seandainya saja polisi dan Pemerintah DKI Jakarta bertindak tegas dengan menderek mobil dan motor itu, saya yakin perempatan Matraman-Pramuka lalu lintasnya akan lancar.
Iwan Setiawan
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Ranjau Paku di Tugu Tani
RABU malam pekan lalu saya melintasi bundaran Tugu Tani menuju Taman Ismail Marzuki dengan sepeda motor. Apes, ban motor saya gembos di depan LPPM. Saya mendorongnya. Di tengah jalan ada orang yang memberi tahu bahwa saya bukan korban pertama malam itu. Dua menit sebelum saya, ada dua pengendara yang bannya juga gembos. Kata dia, kalau malam minggu bisa 20 motor yang gembos.
Akhirnya saya sampai di dekat kantor pos. Di sini ada tambal ban. Benar saja, dua motor sedang ditambal. Dengan keringat mengucur saya menunggu bengkel memeriksa ban saya. Sebuah paku baru sepanjang 4 sentimeter menancap. Dua menit kemudian dua motor juga didorong karena ban kempes. Penyebabnya sama: paku baru sepanjang 4 sentimeter. Selama saya menunggu ban ditambal itu, sekurangnya ada lima motor yang bannya kempes setelah melewati bundaran Tugu Tani, Jakarta Pusat, itu.
Kontraktor mana yang pakunya tumpah di Tugu Tani setiap malam?
HIDAYAT
Pondok Bambu, Jakarta Timur
Haji Indonesia Vs Haji India
KETIKA berhaji kemarin saya mengobrol dengan seorang jemaah dari India. Enak jadi muslim India. Jika ingin menginap di ring 1 yang jaraknya satu kilometer dari Mekah, mereka membayar SAR 7.600 (1 SAR = Rp 3.000), lebih mahal dibandingkan dengan ring-ring berikutnya. Jemaah Indonesia hanya diminta sabar dan tawakal meski membayar lebih mahal dan ditempatkan 15 kilometer dari Mekah. Haji India diberi uang biaya hidup SAR 2.100, kita hanya SAR 1.500.
Jika kondisi mengecewakan, haji India bisa mengeluh dan uang dikembalikan. Saat di Mina, haji India diberi satu set matras. Sedangkan haji Indonesia tak mendapat apa-apa. India penduduk muslimnya sedikit, hanya 20 persen. Tapi mereka memberangkatkan 150 ribu jemaah tiap tahun. Tentu bukan jumlah sedikit, tapi mereka bisa mengurus dan memperlakukan jemaah dengan baik.
Ir Nur Iswanto, M Eng Sc, PhD
Papringan, Yogyakarta
KPU Kedodoran
KOMISI Pemilihan Umum memang terlihat kedodoran menyiapkan pemilihan umum legislatif dan presiden. Ini mencemaskan kita, pemilu tak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal. Memang, pemilihan anggota KPU bermasalah sejak awal. Tapi, daripada mengutuk masa lalu lebih baik fokuskan ke masa depan. KPU tetap mesti dibantu agar pemilu bisa terlaksana dengan baik. Lembaga ini memang bekerja secara ad hoc dan tergantung lembaga lain, yakni legislatif dan eksekutif.
JENIFER WOWORUNTU
Lenteng Agung,
Jakarta Selatan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo