Surat Pembaca

Relasi Megawati-SBY

Ibuku Megawati Soekarnoputri dan Bapakku Susilo Bambang Yudhoyono, kenapa kalian tidak saling menyapa, saling berjabat tangan, saling memaafkan, dan saling berbesar hati untuk memberi contoh dan mengajak kepada 230 juta anak bangsa di hari lahirnya Pancasila ini. ”Ayo, satukan asa dan cita untuk Indonesia”. Ini suara seorang anak bangsa yang sedang galau hatinya.

Herry Zudianto
Wali Kota Yogyakarta

---

Klarifikasi Penipuan Asabri

Belakangan ini marak penipuan yang mengatasnamakan PT Asabri (Persero). Pelakunya seseorang yang mengaku bernama Widiantoro. Dia biasanya mendekati para pensiunan TNI/Polri serta PNS Kementerian Pertahanan/Polri dengan mengaku sebagai pegawai Asabri.

Menurut pengakuan sejumlah korbannya, Widiantoro menawari peserta Asabri untuk mengikuti sayembara dengan iming-iming hadiah Rp 50 juta. Para calon korban akan diminta mendatangi ATM dan mengikuti petunjuk lebih lanjut. Biasanya, seperti terhipnosis, peserta akan mengikuti perintah Widiantoro untuk mentransfer sejumlah uang.

Dengan ini, kami tegaskan bahwa kami tidak punya karyawan bernama Widiantoro. PT Asabri (Persero) juga tidak pernah menyelenggarakan sayembara dengan hadiah puluhan juta rupiah seperti yang disebut pelaku penipuan ini. Kami imbau agar peserta Asabri dan masyarakat pada umumnya berhati-hati terhadap modus penipuan seperti ini.

Wiwiek Sundari
Kepala Seksi Humas
PT Asabri (Persero)

---

Keberatan Judul Artikel Tempo

Kami ingin menyampaikan keberatan berkaitan dengan artikel berjudul ”Janji Manis dari Menara Thamrin” di majalah Tempo edisi 30 Mei-5 Juni 2011. Selaku pengelola gedung perkantoran Menara Thamrin—yang disebut dalam tulisan tersebut—kami merasa terusik oleh pencantuman nama perusahaan kami dalam judul berita tersebut.

Perlu diketahui bahwa PT Discovery Futures yang ditulis oleh majalah Tempo pada artikel itu hanyalah salah satu penyewa ruang kantor di Menara Thamrin. Tapi judul artikel Tempo itu mengesankan manajemen Menara Thamrin ikut terlibat dalam permasalahan yang dihadapi PT Discovery Futures. Redaksi majalah Tempo juga tidak pernah menghubungi kami untuk meminta konfirmasi soal kedudukan PT Discovery Futures di gedung kami.

Kami minta kesalahpahaman yang mungkin muncul akibat judul artikel itu diluruskan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.

Daissy D. Priyatna
Direktur Menara Thamrin

Redaksi menyebut Menara Thamrin hanya dalam konteks bahwa PT Discovery Futures berkantor di gedung itu. Kami sama sekali tak mengaitkan Menara Thamrin dengan kasus yang diulas dalam berita tersebut.
-Terima kasih.

---

Kisruh PSSI Bikin Malu

Sungguh membingungkan mencermati kemelut sengketa yang sekarang menimpa PSSI. Biasanya dunia olahraga di mana pun sangat menjunjung tinggi sportivitas. Tapi, lewat pemberitaan media dan tayangan di layar kaca, masyarakat menyaksikan pertengkaran kelas preman dalam kongres organisasi sepak bola nasional itu.

Hanya untuk memilih seorang ketua, para pengurus PSSI bersikeras, saling memaki, dan nyaris terlibat adu fisik. Kalau organisasinya sudah seperti ini, bagaimana jadinya kualitas dunia olahraga kita? Pamor sepak bola kita yang sudah begitu terpuruk bisa terus merosot di level internasional.

Jika semua pihak mencintai sepak bola Indonesia, saya kira alangkah lebih baik jika posisi ketua umum dan jajaran pengurus PSSI tidak usah lagi diributkan. Biarlah mereka yang punya pengalaman langsung berkecimpung di bidang ini, yakni para mantan pemain dan pelatih yang berprestasi, mengisi posisi itu.

Untuk membenahi PSSI dan karut-marut persepakbolaan nasional, sebaiknya Indonesia keluar dulu dari FIFA. Kalau kualitas manajemen persepakbolaan nasional sudah membaik, masuk lagi jadi anggota FIFA bukanlah hal yang sulit.

Pandu Syaiful
Kompleks Cendana, Pinggir
Riau

---

Anomali Politik Indonesia

Idealnya, tiga cabang kekuasaan atau trias politica di negara mana pun bersifat independen dan saling mengawasi (checks and balances). Sesuai dengan ajaran filsuf Prancis, Montes­quieu, kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang seyogianya tidak bertabrakan dengan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Demikian juga kekuasaan yudikatif dalam mengadili pelanggaran atas undang-undang bersifat mandiri dan tak bisa diintervensi.

Tapi mengapa prakteknya di Indonesia terjadi anomali? Kekuasaan legislatif yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat kerap menghasilkan undang-undang yang menguntungkan penguasa dan pengusaha, ketimbang rakyat miskin. Sedangkan pemerintah, yang menjalankan fungsi eksekutif, tak bisa bekerja efektif karena maraknya praktek korupsi dan pungutan liar. Hal yang sama menimpa kekuasaan peradilan sebagai wakil kekuasaan yudikatif. Para hakim tertangkap basah memperjualbelikan perkara, tergantung pihak yang paling menjanjikan keuntungan.

Melihat anomali trias politica ala Indonesia ini, saya kira para ahli politik perlu melakukan kajian ilmiah dan mencari tahu apa yang salah dengan negeri ini.

Hariyanto Imadha
BSD Nusaloka Sektor
Tangerang, Banten

---

Monopoli Penjualan Pulsa Telepon

Belakangan ini ada tren baru dalam perniagaan pulsa di tingkat eceran. Dulu, para pedagang pulsa bebas berdagang pulsa milik provider telepon mana pun, tapi sekarang provider telekomunikasi cenderung menunjuk satu dealer khusus yang memonopoli rantai perdagangan pulsa, sampai tingkat pengecer. Banyak penjual pulsa di level eceran akhirnya terpaksa hanya menjual satu jenis pulsa telepon, karena tidak punya akses ke para dealer yang ditunjuk provider telekomunikasi.

Dampaknya, keuntungan usaha kami pun merosot. Hasil penjualan bahkan sering tak cukup untuk membayar sewa kios dan listrik. Sudah jelas, menjual pulsa dari berbagai provider lebih menguntungkan ketimbang hanya menjual pulsa milik satu provider.

Kami minta pemerintah turun tangan. Jangan biarkan provider telekomunikasi mengatur pasar penjualan pulsa eceran demi keuntungan mereka sendiri, tanpa mengindahkan nasib pengecer pulsa kecil seperti kami.

Bujang Pratikno
Johar Baru
Jakarta Pusat