SURAT PEMBACA

Koreksi Belieber

SAYA senang sekali konser Justin Bie­ber di Indonesia pekan lalu diliput oleh majalah Tempo edisi lalu. Saya sendiri seorang fan berat penyanyi asal Kanada itu. Sayang sekali, ada beberapa fakta dalam artikel berjudul ”Jangan Tanya di Mana Bieber Menginap” tersebut yang tidak tepat.

Pertama, orang tua Justin Bieber bercerai ketika dia berumur 2 tahun, bukan 10 bulan seperti tertulis dalam artikel Tempo. Selain itu, dalam kompetisi bakat lokal Stratford Star, Tempo menulis Justin kalah. Padahal dia masuk tiga besar.

Pada bagian lain artikel itu, ditulis tujuh lagu dalam album pertama Justin masuk Billboard Hot 11. Seharusnya yang benar Billboard Hot 100. Terakhir, sebutan untuk semua fan JB, yakni belieber, berasal dari kata believe in bieber, bukan paduan kata bahasa Inggris believe dan kata bahasa Jerman lieber seperti ditulis Tempo. Terima kasih.

Ghina Joedono
Fan Justin Bieber

Redaksi berterima kasih atas tanggapan Anda.

Penjelasan Kementerian Polhukam

PADA rubrik Album majalah Tempo edisi 25 April-1 Mei 2011, terdapat kutipan pernyataan Letnan Jenderal TNI Hotmangaradja Pandjaitan, Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Bunyinya sebagai berikut, ”Kalau memang tak kelihatan, bukan berarti kami tak bekerja.” Dijelaskan bahwa pernyataan itu adalah bagian dari penjelasan Hotmangaradja Pandjaitan soal ketegasan sikap pemerintah menangani organisasi masyarakat yang kegiatannya cenderung anarkistis.

Untuk menghindari kebingungan, perlu kami jelaskan konteks pernyataan tersebut. Hotmangaradja Pandjaitan menyampaikan pernyataan itu setelah membuka Group Discussion bertema ”Pemantapan Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil” di Hotel Borobudur, Jakarta. Sebelumnya, Hotmangaradja menjelaskan, ”Pemerintah melalui kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri juga mengawasi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang radikal kegiatannya, walau tak diketahui oleh publik.”

Demikian penjelasan kami. Semoga dapat menjadi pelengkap informasi bagi pembaca setia majalah Tempo.

Sagom Tamboen, S.IP
Deputi Menko Polhukam
Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Bukan Sumber Deepwater

TERKAIT dengan artikel rubrik Ekonomi dan Bisnis pada majalah Tempo edisi 25 April-1 Mei 2011 halaman 104, berjudul ”Arisan Proyek Gendalo-Gehem”, yang mengulas Indonesia Deepwater Development Project Che­vron, dengan ini saya menegaskan bahwa saya bukanlah sumber pertama tulisan tersebut.

Saya tidak pernah memberikan data dan informasi projek tersebut kepada majalah Tempo. Terima kasih.

Iwan Renadi Soedigdo
Mantan Ketua Tim Pengembangan Laut Dalam Indonesia
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Terima kasih. Redaksi memang mendapat data tersebut dari sumber lain.

Hemat Energi, Hemat Anggaran

PEMERINTAH memperkirakan anggaran subsidi bahan bakar minyak dan listrik bakal bengkak Rp 50 triliun pada 2012. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku akan mengecek rekening listrik setiap instansi pemerintahan untuk mendorong penghematan anggaran.

Menurut saya, keinginan baik ini harus didukung. Instansi pemerintah memang harus memberi contoh kepada masyarakat. Kalau penghematan dilakukan di semua instansi, anggaran bisa diselamatkan. Anak-cucu kita akan sangat berterima kasih kalau sejak sekarang kita mulai menerapkan prinsip hemat energi dan memperbaiki sistem anggaran.

Julius Sihotang
Jalan Wijaya 1, Teluk Gong Raya
RT 05 RW 02, Jakarta Utara

Soal Kerja Sama dengan Cina

INDONESIA sudah kadung menandatangani perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Untuk mengurangi dampak negatifnya bagi perekonomian kita, pemerintah Indonesia harus meningkatkan daya saing produk lokal. Apalagi—dari sisi kualitas—sebagian produk lokal kita tidak kalah dibanding produk Cina. Hanya dari segi harga kita tak mampu bersaing.

Untuk itu, pemerintah harus mulai memangkas berbagai pos biaya yang tidak penting, terutama biaya birokrasi dan perizinan. Selain itu, kemitraan antara perusahaan besar dan industri rumah tangga juga penting ditingkatkan. Pemerintah Indonesia pun harus mengawasi ketat semua impor barang Cina dan memberlakukan Standar Nasional Indonesia atas produk impor itu.

Untuk jangka panjang, pemerintah harus mulai meningkatkan kapasitas terpasang pada seluruh cabang industri manufaktur, melakukan deregulasi perizinan, memperbaiki infrastruktur—terutama listrik, jalan, dan pelabuhan. Akses intermediasi perbankan yang menarik investor juga perlu ditingkatkan.

Tanpa itu semua, Indonesia bisa tumbang. Liberalisasi perdagangan yang berlebihan ketika kita tidak siap akan menjadi bencana ketika krisis datang. Semoga Indonesia bisa memanfaatkan ACFTA sebagai peluang. Jangan sampai kita hanya jadi pasar besar untuk barang-barang Cina.

Wiwin Hariyanto
Jalan Dewishinta Blok BZ No. 19
Kelapa Gading,
Jakarta Utara

Setuju Koridor Pembangunan Ekonomi

PEMERINTAH Indonesia sudah merilis rencana membuat sejumlah koridor ekonomi nasional dalam rangka pemerataan pembangunan. Koridor itu akan ditunjang pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan rel kereta api yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya. Proyek ini diperkirakan bakal menghabiskan dana US$ 60 miliar.

Saya mendukung penuh rencana ini. Pembangunan koridor ekonomi di Jawa dan Sumatera yang dihubungkan dengan jembatan Selat Sunda, misalnya, akan memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dan Banten.

Saya berharap rencana pembangunan ekonomi ini benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai kekayaan alam kita yang berlimpah hanya dinikmati segelintir orang.

Rangga Hartono
Mahasiswa Fakultas Pertanian
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Universitas Mercu Buana,
Jakarta Barat

---

Ralat

PADA rubrik Inovasi majalah Tempo edisi lalu, tertulis harga sand sack US$ 1.000 atau sekitar Rp 950 ribu. Semestinya, dengan menggunakan kurs Rp 9.500 per dolar, harganya dalam rupiah adalah Rp 9,5 juta. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini