Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tanggapan untuk Konsorsium Busway
SEBAGAI lembaga yang mengadvokasi hakhak konsumen, kami ingin menanggapi jawaban konsorsium busway (PT Jakarta Mega Trans) atas investigasi ”Jebol Fulus di Jalur Busway” pada majalah Tempo edisi 29 Juni5 Juli 2009.
Pada jawaban butir 2.b. mengenai kerugian negara, konsorsium cenderung mencari solusi masalah subsidi dengan memberikan beban kepada konsumen melalui kenaikan tarif. Dalam penyelenggaraan layanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah, tarif kepada konsumen harus didasarkan pada harga pokok layanan angkutan yang paling efisien. Inefisiensi akibat buruknya manajemen dan tidak adanya kompetisi yang sehat tak selayaknya dibebankan kepada konsumen.
Penjelasan konsorsium mengenai perbandingan antara tarif busway dan Patas AC tidak relevan karena berbeda karakteristik dan kualitas layanannya. Malah, ini menimbulkan pertanyaan baru perlunya evaluasi terhadap kewajaran harga pokok penyelenggaraan bus Patas AC.
Selain itu, hasil survei Japan International Cooperation Agency pada akhir 2008 menunjukkan bahwa 47 persen penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengeluarkan 1020 persen pendapatannya untuk biaya transportasi. Bahkan, 16 persen penduduk harus mengeluarkan 2030 persen.
Menurut studi Bank Dunia, pendapatan yang digunakan untuk angkutan umum di negara berkembang seharusnya tidak lebih dari 10 persen agar belanja keperluan lain seperti bahan pokok dan sekolah tidak terabaikan. Sudah saatnya pemerintah merasionalisasi pola penyelenggaraan angkutan umum bus secara transparan serta akuntabel sehingga efisien dan berpihak kepada rakyat.
TULUS ABADI
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
Judi Togel Singapura di Bekasi
UPAYA pemerintah memberantas judi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di perumahan Bumi Sani Permai, Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, judi toto gelap (togel) Singapura terlihat masih semarak. Judi ini dikelola oleh pasangan suamiistri di sebuah kontrakan. Mereka sudah lebih dari sepuluh tahun mengelola togel Singapura.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka dibeking oknumoknum polisi yang kadang datang mengendarai mobil bertuliskan Polsek Tambun. Judi togel ini juga dibiarkan oleh ketua rukun warga setempat. Warga berkalikali menyampaikan masalah ini agar bertindak tegas. Namun, aspirasi warga dianggap angin lalu.
Kami sangat resah. Kami mohon Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri menindaklanjuti pengaduan ini. Kami juga berharap Kepala Kepolisian menindak tegas oknum di jajarannya.
NAMA DAN ALAMAT
DI REDAKSI
Belajarlah ke Jepang
BANYAK anak teman saya yang kembali belajar dari Amerika mengalami benturan pola pikir. Mengecap pendidikan gaya Barat jelas akan berbeda dengan pola pikir kita sebagai orang Timur. Tanpa pikir panjang, segalanya langsung ingin dilakukan. Alasannya, time is money. Benar, tapi itu mesti berlandaskan pada pola pikir jangka panjang.
Jadi, mengapa harus belajar ke Amerika atau negara Barat lain? Belajarlah ke Jepang yang berbudaya sama dan memiliki kualitas setara dengan Barat. Memang tidak mudah belajar ke Jepang. Yang tak mengerti bahasa Jepang pasti pusing tujuh keliling.
Dengan budaya Timur negara maju ini, anakanak akan bersinergi bersama orang tuanya. Jangan heran kalau Malaysia menekankan agar generasi mudanya belajar ke Jepang. Jumlah pelajar Malaysia di Jepang saat ini terbanyak ketiga setelah Cina dan Korea.
Sudah saatnya kita mengimbau dan membawa anakanak muda Indonesia untuk belajar ke Jepang. Untuk mengenal negara itu lebih dekat, cobalah hadir pada pameran dan seminar internasional pendidikan Jepang yang akan diselenggarakan pada 29 Agustus di Hotel Nikko, Jakarta, dan 30 Agustus di Sheraton Hotel, Surabaya. Semua gratis tapi perlu pendaftaran melalui [email protected].
RICHARD SUSILO
Koordinator JapanIndonesia Economic Forum di Tokyo, Jepang
Pekerjaan Rumah Perbaikan DPT
MENJELANG pemilihan presiden, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang membolehkan penggunaan KTP dan paspor bagi warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk memberikan suara. Namun keputusan tersebut diyakini tidak akan maksimal mengatasi kekisruhan DPT.
Upaya Mahkamah mengembalikan hak demokrasi anak bangsa hanyalah solusi darurat. Masalah DPT tidak hanya soal terdaftar atau tidaknya warga. Ini memerlukan penanganan menyeluruh, dari persoalan regulasi, implementasi di lapangan, hingga yang lebih mendasar yaitu membangkitkan kesadaran bangsa untuk peduli pada penataan kehidupan berdemokrasi.
Mudahmudahan kekisruhan DPT kali ini menjadi pembelajaran bersama untuk lebih bersungguhsungguh menata ulang administrasi kependudukan kita. Diakui atau tidak, penyebab awal persoalan DPT adalah karena selama ini kita menganggap enteng urusan administrasi warga negara.
GERRY SETIAWAN
Jl. Kober Gang H. Ismail
Condet, Jakarta Timur
Pemilihan Lancar dan Aman
BANYAK pihak mengkhawatirkan pelaksanaan pemilihan presiden tidak lancar. Bahkan ada yang memperkirakan ada kekacauan. Alhamdulillah, ternyata pelaksanaannya lancar dan aman.
Di Puri Cikeas, Bogor, calon presiden Yudhoyono mengucapkan terima kasih atas suksesnya penyelenggaraan pemilihan yang aman, tertib, dan lancar. Ini sebagai langkah awal pembangunan demokrasi yang berkualitas setelah 11 tahun reformasi.
Saya setuju dengan pernyataan calon wakil presiden Wiranto bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu mempermasalahkan siapa pun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nantinya terpilih. Sebab, yang menentukan adalah rakyat yang memberi mandat.
TATA RUSTADINATA
Panghegar Permai III, Ujungberung, Bandung
Terima Kasih Atas Pemilu Damai
PEMILIHAN presiden berlangsung relatif damai. Tidak ada gejolak berarti yang berpotensi mengganggu perjalanan demokrasi Indonesia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan suara. Kita juga patut berterima kasih kepada elite politik seperti pasangan Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto, Susilo Bambang YudhoyonoBoediono, dan Jusuf KallaWiranto yang telah membangun budaya demokrasi Indonesia.
Kendati demikian, tetap ditemukan riak masalah di lapangan. Contohnya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan penggunaan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk memilih. Karena baru diputuskan dua hari menjelang pemungutan suara, itu menyulitkan sosialisasi dan implementasi di lapangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan untuk menjawab permasalahan daftar pemilih tetap. Bila nantinya ada keberatan terhadap hasil pemilihan presiden, hendaknya diselesaikan melalui instrumen demokrasi yang tersedia.
I MADE ADIYAKSA
Jl. Wira Bhakti VI Jatiwaringin, Jakarta Timur
Mari Kita Dukung
SERATUS juta lebih rakyat telah menggunakan hak pilihnya. Diharapkan, tidak ada masalah lagi. Siapa pun yang menjadi RI1 dan RI2, itu merupakan pilihan kita semua. Secara legal wajib kita dukung dengan tulus, serta mengontrolnya selama memimpin negeri ini.
Bagi pihak yang kalah tak perlu kecewa, tidak perlu memusuhi yang menang. Sebaliknya, yang menang harus memberikan teladan kepada rakyat, dan tidak sombong serta angkuh terhadap siapa saja. Kalah menang adalah biasa, tergantung bagaimana menyikapinya secara arif dan bertanggung jawab. Proses demokrasi jangan dibayar dengan saling mencaci.
WISNU WIDJAJA
Jl. Sindoro I No. 16
Kalibuntu, Panggung, Tegal
Kemenangan Seluruh Rakyat Indonesia
BILA mengacu hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum, pasangan SBYBoediono untuk sementara unggul dari dua pasangan calon lainnya. Meskipun hasil akhir penghitungan masih lama, sejumlah pemimpin dunia sudah mengirimkan ucapan selamat kepada SBYBoediono. Pun dari kalangan dalam negeri.
Pesta demokrasi lima tahunan ini telah memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Partisipasi rakyat kali ini meningkat dibanding pemilihan legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat ingin memiliki pemimpin yang mengayomi semua golongan. Kita tidak perlu mempermasalahkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebab, siapa pun yang terpilih merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia.
TEUKU FACHRI
Awanglong 50, Samarinda, Kalimantan Timur
Tertibkan Lembaga yang Menyesatkan
PEMILIHAN presiden tinggal dua pekan lagi. Sejumlah lembaga survei, baik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum maupun yang belum, ikut meramaikan pesta demokrasi lima tahunan ini. Mereka melakukan survei terhadap elektabilitas setiap pasangan. Hasilnya, beberapa lembaga survei menunjukkan perbedaan signifikan.
Ini membuat rakyat bingung. Juga membohongi serta membodohi masyarakat. Perbedaan antarlembaga survei dengan metodologi survei yang hampir sama terletak pada tidak jelasnya status lembaga survei: independent pollster atau campaign pollster.
Karena survei ini dilakukan menjelang pemilihan presiden, Komisi Pemilihan Umum harus menertibkan dan menindak lembaga survei yang tidak terdaftar. Sebab, ini bisa membentuk opini yang menyesatkan. Asosiasi lembaga survei diharapkan segera membuat aturan main yang jelas. Dengan demikian, hasil survei bisa dipertanggungjawabkan.
FERDIANSYAH PUTRA
Kota Kembang Permai 42, Depok, Jawa Barat
Menjaga Jembatan Suramadu
RASANYA bangga melihat Jembatan SurabayaMadura (Suramadu). Puluhan tahun diimpikan. Akhirnya, pada 13 Juni lalu jembatan itu diresmikan. Ini jelas akan memberi warna dan perubahan positif bagi kehidupan dan roda perekonomian wilayah tersebut.
Ketika belum genap satu minggu, tersebar berita yang menyebutkan perangkat keamanan jembatan seperti baut, mur, dan lampu penerangan jalan raib dicuri. Saya sedih serta tidak mengerti bahwa masih ada orang yang berpikir begitu picik. Dengan alasan apa pun, mereka tidak peduli dengan keselamatan orang lain.
DODY CANDRA
Griya Asri II, Depok, Jawa Barat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo