Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PADA 2006, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelum 19 Desember 2009. Tapi hingga kini pembahasan rancangan itu tak menunjukkan kemajuan.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
