Surat Pembaca

Mobil Murah dan Alih Teknologi

MENURUT saya, opini majalah Tempo edisi 20-26 April 2009 berjudul ”Mobil Murah buat Apa” tidak didukung argumentasi kuat kecuali alasan yang amat Jakarta sentris. Tempo menyatakan pembuatan mobil murah bertujuan memindahkan pengguna motor ke mobil murah dan alasan tenaga kerja.

Seandainya program ini murni bersumber pada investasi nasional, menurut saya, itu harus didukung karena mengandung langkah strategis. Ini merupakan alih teknologi (transfer of technology) yang sudah lama tak bergema. Padahal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal meletakkan dasar penting, yakni ”asas kemandirian”. Artinya, dalam kebijakan investasi, kita tak boleh terus bergantung pada asing.

Kekhawatiran ”...hanya akan memompa tingkat permintaan terhadap mobil,” ini betul kalau Indonesia identik dengan Jakarta. Mengapa Tempo hanya membebankan isu prasarana ini ke rencana pembuatan mobil murah? Kalau tetap memakai argumen prasarana, mengapa tak diserukan supaya pemerintah berunding dengan perusahaan mobil besar yang sudah lama di Indonesia agar menahan sedikit kinerja untuk berbagi pasar? Terima kasih.

A. ZEN UMAR PURBA
Program Pascasarjana
Fakultas Hukum UI

Banyakkah Calon Presiden?

PADA majalah Tempo edisi 27 April-3 Mei 2009 halaman 39 terdapat foto anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati yang memperlihatkan contoh surat suara pemilihan presiden dengan lima pasang. Saya heran apakah mungkin ada lima calon.

Bila mengacu pada keterpenuhan 20 persen suara, secara matematis memungkinkan. Namun, apakah setiap pengusung calon akan mendapat persis 20 persen suara? Saya yakin maksimal hanya akan ada empat pasangan.

KRISTANTO
Jalan Hadi Sucipto No. 1, Bandung

Pelayanan HSBC Amanah Syariah

PADA 17 Februari 2009, saya menempatkan semacam deposito tiga bulan diHSBC Amanah Syariah dengan bunga 9,25 persen. Seminggu kemudian sayamendapat surat elektronik dari Ibu Anissa Utami, Relationship Officer HSBC Amanah cabang Mangga Dua, yang menyatakan penempatan deposito tidak dapat dilakukan karena ada kewajiban kartu kredit. Saya menjawab, status kartu kredit dalam keadaan baik, dan meminta HSBC melakukan investigasi.

Sebulan kemudian, pada 16 Maret, saya diberi tahu bahwa mereka masih mengkonfirmasi bagian kartu kredit. Setelah selesai, penempatan deposito saya dapat segera dilakukan berdasarkan instruksi per 17 Februari 2009.

Pada 1 April, saya mendapat surat elektronik dari Ibu Anissa yang menyatakan penempatan deposito dapat dilakukan tetapi hanya dengan bunga 8,08 persen. Saya sangat kecewa karena setelah tertunda lebih dari sebulan, penempatan deposito tidak dapat dilakukan sesuai dengan instruksi per 17 Februari. Saya rugi waktu dan material karena buruknya pelayanan ini.

RAMA YUSRIL

Tempo telah meminta tanggapan dari HSBC melalui Andre Halluta, juru bicara kantor pusat bank itu, sejak dua pekan lalu. Tapi hingga Jumat pekan lalu mereka belum bersedia memberi jawaban.

Korban Daftar Pemilih

DUA dari tiga keluarga kami ”digolputkan” oleh Komisi Pemilihan Umum, yang tak mendaftar kami untuk Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2009. Kini, kejadian yang sama nyaris terulang. Ketua RT kami mengatakan sudah mengedarkan formulir pemutakhiran daftar pemilih sementara. Nyatanya, kami tak pernah menerima.

Oleh Ketua RT, kami disarankan langsung ke panitia pemilihan di kelurahan. Dia rupanya pusing dan tak sanggup memutakhirkan data. Sebab, hanya diberi waktu tiga hari dan harus selesai pada 30 April. Dengan cara kerja yang acak-acakan dan terburu-buru, pemutakhiran data pasti amburadul. Apalagi, petugas Komisi Pemilihan Umum juga masih sibuk dengan penuntasan hasil akhir rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif.

Sebelum kasep dan terjadi kisruh, saya usul pemilihan presiden 9 Juli ditunda barang sebulan. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang tak berkualitas bisa diganti dengan pakar ilmu tata negara, pemerintahan, administrasi, atau statistik yang betul-betul mumpuni.

H.J. YUWONO
Jalan Flamboyan, Ujung Menteng
Cakung, Jakarta Timur

Ilusi Kesejahteraan

SISTEM demokrasi mencerminkan paling tidak dua hal: kedaulatan rakyat dan jaminan atas kebebasan umum. Faktanya, yang berdaulat sesungguhnya bukan rakyat, melainkan elite wakil rakyat, partai, dan para pemilik modal. Slogan kebebasan dan persamaan ha-nyalah omong kosong.

Proses demokrasi di Indonesia belum mampu membawa kesejahteraan, tapi malah menimbulkan rasa kecemburuan dan ketidakadilan. Demokrasi hanya mampu melahirkan orang-orang kaya baru dari jalur politik. Sebab, demokrasi sering diperalat oleh kelompok tertentu untuk memperkaya diri sendiri. Sepantasnya Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim keluar dari sistem yang bobrok ini dan beralih ke sistem yang baik, sistem dari pencipta manusia.

IIS HOLIS
Cikereteg, Bogor

Dialog untuk Papua

SEPARATISME semakin mengkhawatirkan. Banyak pengamat memperkirakan Papua bakal lepas dari Indonesia. Mereka ditengarai memiliki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan wilayah di timur Indonesia ini.

Pemerintah pusat diharapkan membuka tangan dan memberi kesempatan berdialog dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) pimpinan Keli Kwalik dan Goliat Tabuni. Dialog ini bisa diwakili oleh aparat keamanan di Papua. Sebaliknya, kelompok Keli mesti segera muncul dan merespons tawaran tersebut. Jika tidak mau membangun komunikasi, mereka tak akan pernah tahu dan tidak dapat memahami konsep yang dibangun masing-masing.

FAREL KUTO
Perum Puri Mas, Sawangan,
Depok, Jawa Barat

Telkomsel Sewenang-wenang

PADA 22 April 2009, nomor HALO saya diblokir oleh PT Telkomsel karena saya tidak bersedia menalangi tagihan BlackBerry sebesar Rp 180 ribu untuk tagihan Maret 2009. Sebagai pelanggan pascabayar, seharusnya saya baru membayar BlackBerry untuk pemakaian April, karena baru diaktifkan pada 3 April.

Awalnya, pada 18 April saya datang ke Gerai HALO Depok. Pihak gerai mengakui kesalahan ini. Namun saya tetap diminta menalangi, karena sistem di Telkomsel tidak bisa mengakomodasi. Aneh bin ajaib, Telkomsel punya sistem yang tidak consumer friendly. Saya berkukuh hanya membayar tagihan Maret sesuai dengan pemakaian. Namun telepon seluler saya tetap diblokir. Padahal ketika itu saya sangat membutuhkan karena sedang bertugas di Bandung. Akhirnya suami saya terpaksa memenuhinya. Beginikah cara Telkomsel melayani pelanggannya?

FELA AGUSTIN
Sukmajaya, Depok,
Jawa Barat

Surya Hadianto, juru bicara PT Telkomsel, menyatakan akan menjawab keluhan ini setelah surat tersebut diterbitkan.