Surat Pembaca

Keberatan Syaifuddin

ARTIKEL ”Jungkir Balik Nomor Peci” pada Tempo edisi 8-14 September 2008 menulis saya menggerakkan demonstrasi ke kantor Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lewat surat ini, saya menyatakan berita itu tidak benar. Saya tidak menggerakkan dan memimpin demonstrasi karena saat itu sedang di Jakarta menyelesaikan pekerjaan.

Demonstrasi yang terjadi di Malang pada saat itu murni dilakukan oleh kader loyalis partai yang tak puas dengan mekanisme penetapan calon anggota legislatif yang tidak transparan, tidak menghiraukan rekomendasi yang dikeluarkan ulama sepuh dan tokoh-tokoh partai, serta tidak aspiratif pada suara kader akar rumput. Awalnya mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi. Terjadinya perusakan terhadap aset partai itu semua di luar kendali saya.

Saat ini kami mendukung revisi Undang-Undang tentang Sistem Suara Terbanyak agar memberikan ruang gerak kompetisi yang adil dan fair kepada setiap kader partai, menghindari konflik internal, serta menghindari prasangka dan dugaan yang negatif terhadap penetapan nomor urut. Selain itu, penggunaan suara terbanyak adalah solusi terbaik untuk mengembalikan citra parlemen. Sebab, penggunaan sistem ini menjadikan seorang anggota Dewan murni pilihan masyarakat.

SYAIFUDDIN
Malang, Jawa Timur

Informasi bahwa Anda menggerakkan massa kami peroleh dari sumber-sumber lain. Ketika berita itu akan turun, Anda tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi, tapi sanggahan kami dapatkan dari Fatich Fuadi, Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan Malang. — Redaksi

Pembatasan Libur

LEBARAN telah kita lewati. Kita mungkin masih mengalami jetlag akibat liburan selama sepekan. Kita kembali ke rutinitas yang mungkin menyenangkan, mungkin juga menjengkelkan. Tahun-tahun lalu, secara rutin media massa melaporkan mangkirnya pegawai negeri sipil dari kantor meski libur telah berakhir. Seolah-olah berlaku rumus, Lebaran tiap tahun, mangkir pun mesti tiap tahun.

Indonesia adalah negeri yang jumlah hari liburnya paling banyak, mungkin di Asia, mungkin di dunia. Dengan itu pun kita masih merasa kurang. Jadi benarlah yang mengatakan kesenangan itu candu: semakin banyak diberikan, penerima akan semakin banyak meminta. Karena itu, apa tidak sebaiknya libur dikurangi untuk hari tertentu saja? Pemerintah bisa memangkas beberapa tanggal merah kecuali Hari Kemerdekaan.

YAYAT HIDAYAT
Pondok Bambu, Jakarta Timur

Perlukah Pornografi Diatur

PERLUKAN pornografi diatur undang-undang? Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat saya kira sedang keliru berpikir ketika merancang Undang-Undang Pornografi. Jika suami-istri saja tak boleh menonton film porno, hanya berdua, atau berciuman di bandara karena yang satu akan ke luar negeri, bagaimana manusia membuat peraturan macam begini? Jika pemerintah berniat membatasi peredaran film porno, caranya: berantas para pengedar, hancurkan industri produsennya, dan buru para penjualnya. Jika masih bandel, hukum mereka dengan berat. Pembuatan Undang-Undang Pornografi seperti mencegah banjir dengan membendung sungai di hilir. Percuma.

Yang paling mengerikan adalah klausul masyarakat boleh menghakimi pelaku pornografi. Betapa mengerikan Indonesia jika undang-undang ini sudah diterapkan. Saya bisa menafsirkan apa dan siapa yang melakukan pornografi. Jika saya tak senang dengan seseorang karena dia petantang-petenteng, saya bisa menghajarnya di depan umum dengan alasan dia pelaku pornografi. Dan saya terlindung secara hukum oleh beleid ini karena saya warga negara yang baik, pengamal undang-undang. Tidakkah Indonesia akan menjadi bangsa yang munafik dan mundur ke zaman jahiliah?

RANU SMERU
Pondok Pinang, Jakarta Selatan

Menjaga Moral Bangsa

BERBAGAI pendapat terus bermunculan tentang Rancangan Undang-Undang Pornografi. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Mereka yang menolak berpandangan bahwa rancangan itu akan menjadi pintu masuk peraturan syariah di daerah. Kalangan seniman juga menolak karena rancangan itu bisa menghambat kreativitas.

Menurut saya, para penolak itu melupakan nilai agama yang diatur Pancasila. Mereka juga tak siap berdemokrasi karena mereka tak menghargai proses panjang pembahasan rancangan ini di Dewan Perwakilan Rakyat. Para penolak juga terkesan pro-Barat seraya melupakan pendidikan di dalam negeri, yang salah satunya melindungi anak-anak dari bahaya pornografi.

Undang-Undang Pornografi ini tidak akan menghambat kreativitas seniman karena seni dan pornografi dua hal yang berbeda. Jangan mengedepankan pornografi atas nama seni. Pornografi tidak terkait dengan agama ataupun budaya tertentu. Pornografi sangat bertentangan dengan moral, berbahaya, dan akan mengakibatkan sakit mental. Kita tahu banyak pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, banyak remaja yang sudah kecanduan menonton film porno, serta banyak wanita yang menjadi subyek pornografi akibat jeratan ekonomi. Semuanya terjadi karena materi pornografi banyak beredar tanpa kendali hukum yang memadai.

Selain itu, tidak akan ada disintegrasi bangsa karena undang-undang ini. Tidak ada suku dan agama mana pun di negeri ini yang mendukung pornografi. Untuk itu, semua pihak seharusnya secara obyektif menerima Rancangan Undang-Undang Pornografi demi kepentingan dan martabat bangsa. Bila rancangan ini dipahami dengan baik, tidak ada substansi yang perlu dikhawatirkan.

HJ SITI UMIYATI
Ciawi, Bogor

Redaksi menerima surat senada dari Sungkowo Sokawera di Rancamanyar, Bandung, Jawa Barat.

Salut Australia

SAYA terharu membaca berita pemerintah Australia membangun seribu gedung sekolah. Dan setelah ini Australia akan membangun lagi seribu gedung sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan sekolah ini untuk menunjang wajib belajar atau pendidikan dasar sembilan tahun pada 2010. Sungguh besar perhatian Australia kepada Indonesia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Stephen Smith, atas nama warga dan pemerintah Australia, menyatakan bangga jika masyarakat di negara tetangganya menggapai kemajuan. Pendidikan dan infrastruktur diyakini sebagai jalan menuju kemajuan tersebut. Saya setuju. Selain membangun 2.000 gedung sekolah, pemerintah Australia, seperti ditulis dalam berita itu, menyediakan dana baru sekitar Rp 5,95 triliun agar guru-guru Indonesia bisa mengunjungi Australia untuk melihat kegiatan pendidikan di negara tersebut. Dahsyat!

SYAIFUL PANDU
Duri, Riau

Intelijen Asing?

INDONESIA adalah negara yang berdaulat. Karena itu, jangan sampai negeri ini diobok-obok pihak asing. Masuknya secara ilegal lima warga Australia ke wilayah Indonesia perlu diwaspadai karena mengindikasikan adanya kegiatan intelijen pihak asing. Meskipun sampai saat ini belum ada bukti bahwa mereka mata-mata asing, sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia berhak dan harus waspada terhadap kegiatan orang asing di dalam negeri.

Lima warga Australia tersebut melakukan penerbangan dari Queensland, Australia, dan mendarat di Bandara Mopah, Merauke, tanpa surat izin. Kemudian kelimanya ditahan oleh pihak Imigrasi di Hotel Asmat, Merauke, untuk dimintai keterangan terkait dengan kehadiran mereka di tanah Papua.

Kenapa saya khawatir akan adanya kegiatan mata-mata pihak asing di Indonesia? Karena warga Australia masuk ke Papua secara ilegal dan, sudah menjadi rahasia umum, banyak aktivis separatis Papua berlindung di Australia. Bahkan kelompok lembaga swadaya masyarakat dan beberapa politikus Australia telah mendukung organisasi separatis Papua.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono sudah mengatakan kedatangan lima warga Australia secara ilegal bukanlah suatu ancaman. Kedatangan mereka murni mencari kesempatan untuk mengembangkan wisata di Papua. Kebetulan pesawatnya tidak pakai izin. Mereka telah ditangani oleh Departemen Luar Negeri, TNI Angkatan Udara, dan Imigrasi secara baik dan benar sesuai dengan hukum kita, tapi tidak ada persekongkolan masuk ke Indonesia untuk gerakan mata-mata.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Joel Fitzgibbon menyatakan hal yang sama. Kedatangan mereka itu dalam rangka investigasi dan eksplorasi atas kesempatan tur demi bisnis pariwisata. Tidak ada niatan lain, misalnya kegiatan intelijen, untuk menarik perhatian Indonesia atas kegiatan yang mereka lakukan. Pemerintah Australia sangat menghargai cara Indonesia menangani masalah ini dan bagaimana memecahkan masalah ini dalam perspektif hukum Indonesia. Saya berharap pemerintah Indonesia menerapkan hukum yang berlaku, sehingga siapa pun orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin harus diproses sesuai dengan hukum. Pemerintah Australia juga harus menghargai hukum Indonesia dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dalam kasus Papua.

JOHAN WANGGAI
Jayapura, Papua

Berantas Terorisme

BARU saja dunia dientakkan oleh ledakan dahsyat di Islamabad, Pakistan. Sebuah bom mobil meledak pada 20 September 2008 di depan Hotel Marriott, Islamabad, Pakistan. Korban tewas mencapai 60 orang. Mereka umumnya wanita dan anak-anak, termasuk petugas satuan pengamanan dan warga negara asing yang menjadi tamu hotel.

Ledakan terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Asif Ali Zardari menyampaikan pidato pertama di gedung parlemen, yang berjarak hanya beberapa ratus meter di sebelah timur Hotel Marriott. Saat berbicara di parlemen, Zardari mengatakan akar terorisme akan dikikis habis. Kita setuju dengan pernyataan Presiden Zardari tersebut. Aksi terorisme harus diberantas sampai akar-akarnya, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami serangan terorisme yang tak kalah dahsyat dengan bom di Islamabad.

Karena itu, aparat keamanan, terutama aparat intelijen, mesti selalu meningkatkan kewaspadaan agar teror tidak terjadi di bumi pertiwi tercinta.

I MADE ADIYAKSA
Jatiwaringin, Jakarta Timur

Televisi dan Bulan Ramadan

Bulan puasa baru saja berlalu. Seperti sudah menjadi tradisi tayangan televisi beramai-ramai bernuansa Islami mulai dari sinetron, musik, talkshow, ceramah dan bahkan tak ketinggalan acara gosip selebritispun menjadi jauh lebih santun. Satu bulan tayangan televisi menjadi sejuk dipandang dan lebih mencerdaskan tentunya.

Tetapi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ketika lebaran usai maka televisi kita kembali ke wajah aslinya: kekerasan, seksualitas dan hedonisme. Sinetron, iklan, musik dan acara gosip tak jauh dari seputar urusan tersebut. bahkan ada stasiun televisi yang secara rutin menayangkan acara party-party di berbagai klub malam dan diskotik lengkap dengan segala atributnya: dentuman musik, wanita seksi, asap rokok dan minuman keras. Saya tak paham apa yang hendak dicapai oleh stasiun televisi dengan menayangkan acara seperti ini.

Tapi itulah industri televisi kita. Masih sebatas mencari uang bukan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi, jika masyarakat merindukan tayangan-tayangan berkualitas, harap sabar menanti pada tahun depan.

NENENG KOMARA
Cilandak, Jakarta Selatan

---

RALAT

Pada Surat Tempo edisi 22-28 September 2008 soal tanggapan Vytorin yang ditulis Regina Karim terdapat kekeliruan penyuntingan. Pada kalimat terakhir tertulis: ”... tidak menyarankan dokter memberi resep produk ini….” Kata ”memberi” semestinya ”menghentikan”. Kami mohon maaf.