Tak Percaya Petinggi Polisi

Percayakah Anda bahwa petinggi Polri tak terlibat dalam skandal memata-matai Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam investigasi impor beras? (15 - 22 Februari 2006)
Ya
	15,16%	69
Tidak
	77,36%	352
Tidak tahu
	7,47%	34
Total	100%	455

Markas Besar Kepolisian telah memutuskan tak menindak Kepala Polisi Jakarta, Inspektur Jenderal Firman Gani, terkait dengan kegiatan mata-mata ter-hadap DPR. ”Berdasar keterangan, tak ada yang salah dari arahan atasan,” kata Kepala Polisi Jenderal Sutanto.

Maka, pejabat tertinggi yang menjadi korban insiden itu hanya Komisaris Besar Sukamto Handoko. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian Jakarta.

Sutanto menilai kesalahan hanya ada pada anak buah, yang melakukan kegiatan de-ngan tak mendengar arahan atasan. Ia mene-gaskan, polisi tak boleh berada di bawah kekuasaan atau pengaruh politik siapa pun. ”Setback kalau polisi masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan,” ujarnya.

DPR terlihat sudah puas dengan aksi penertiban pihak kepolisian. Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tri-medya Panjaitan, mengatakan tak lagi memerlukan penjelasan Sutanto. ”Penjelasan waktu itu (di Komisi Pertahanan dan Luar Negeri) sudah jelas,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Suara berbeda datang dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Nursyahbani Katjasungkana. Ia membantah ada pembahasan internal soal kegiatan intelijen di DPR. Karena itu, ia mempertanyakan keputusan tak perlu memanggil Sutanto. ”Itu bukan keputusan komisi,” katanya.

Sikap serupa diperlihatkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mereka masih berharap adanya penjelasan Kapolri. ”Apalagi Kapolda saat awal memberi penje-las-an, mengisyaratkan tahu mengenai surat itu,” kata Ketua Fraksi PKS, Mahfud Siddiq.

Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif me-nunjukkan, sebagian besar responden tak percaya petinggi korps baju cokelat itu tak terlibat dalam kasus memata-matai Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera dalam investigasi impor beras.

Responden Tempo Interaktif, Simarmata, di Depok, Jawa Barat, menilai tak masuk akal Kombes Sukamto berani memata-matai DPR RI atas inisiatif sendiri. ”Masa, ia tak tahu bahwa masalah tersebut adalah masalah politik dan sangat sensitif.” Logikanya, kata Simarmata, petinggi polisi tahu hal tersebut. ”Tapi, karena caranya salah, mestinya lebih halus, maka dikorban-kanlah dia,” ujarnya.

Sedangkan Cahyo Sukaryo di Jakarta mengaku percaya bahwa petinggi polisi tak terlibat. ”Logikanya sederhana saja, apa keuntungan yang akan mereka dapatkan dari kasus tersebut?” ujarnya.

Indikator Pekan Ini: Sekretaris Kabinet Sudi Sila-lahi melapor ke Markas Besar Kepolisian tentang pemalsuan surat yang dilakukan beberapa stafnya. Laporan disampaikan melalui stafnya dan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Sudi diketahui telah dua kali mengirim surat ke Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda terkait dengan proposal renovasi gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Di situ tertera rekomendasinya agar kontraktor asal Korea Selatan, PT Sun Hoo Engineering, menjadi pelaksana renovasi. Surat ini kemudian dipersoalkan banyak pihak karena dianggap sebagai katebelece. Menurut Anda, layakkah staf Sekretaris Kabinet dipersalahkan dalam kasus katebelece renovasi gedung Kedutaan Besar RI di Seoul, Korea Selatan? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com