Tak Setuju Kenaikan Gaji DPR

Setujukah Anda atas rencana kenaikan tunjangan operasional yang diberikan kepada anggota DPR? (6-13 Juli 2005)
Ya
	5.04%	35
Tidak
	92.37%	642
Tidak tahu
	2.59%	18
Total	100%	695

Di tengah berita tentang krisis bahan bakar minyak, para wakil rakyat meminta kenaikan tunjangan. Dua pekan lalu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Sekretariat Jenderal DPR mengusulkan pengucuran dana operasional khusus untuk anggota DPR dan staf Sekretariat Jenderal. Tambahan dana operasional sebesar Rp 141,39 miliar itu akan segera diajukan ke Panitia Anggaran.

Ketua Komisi Anggaran DPR Izedrik Emir Moeis membenarkan bahwa pihaknya telah menerima usul dana operasional khusus dari BURT. Hanya, menurut Emir, usul itu tidak menyebut besaran angka kenaikan. Yang ada hanya indikasi besar kenaikan.

Emir juga menegaskan tidak ada kenaikan take home pay (THP) anggota Dewan. Penambahan hanya pada add cost (biaya tambahan). Dia mencontohkan seperti biaya perjalanan dinas. ”Sekarang biaya perjalanan cuma Rp 300-500 ribu (per hari). Apa itu memadai untuk makan yang layak, tinggal di hotel? Kalau dibiayai pemda, kan nggak bener?” Emir beralasan. Ada beberapa biaya lain yang disebut Emir sebagai contoh, seperti biaya listrik, biaya telepon, biaya asuransi, dan biaya kegiatan.

Aria Bima dari Fraksi PDIP beralasan, kenaikan tunjangan perlu untuk membantu membiayai perjalanan ke daerah. ”Dulu mitra kerja boleh membantu pembiayaan, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan untuk mengikutsertakan tim ahli dalam kunjungan kerja juga sulit karena tak ada biaya,” katanya.

Seorang responden Tempo Interaktif di Tegal, Jawa Tengah, Joshua Igho B.G., mengatakan, di tengah carut-marut ekonomi Indonesia, kurang pantas jika pemerintah menaikkan macam-macam tunjangan untuk anggota DPR. Dana sebesar itu dapat dialokasikan untuk rakyat kecil, semisal peningkatan mutu pendidikan dan pengentasan masyarakat miskin. ”Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, sama saja menyakiti hati rakyat,” ujar Joshua.

Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif menunjukkan sebagian besar responden tidak menyetujui rencana kenaikan tunjangan operasional yang diberikan kepada anggota DPR.

Indikator Pekan Ini: Pemerintah tetap menolak usul pendirian partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, sikap itu akan dipertahankan dalam perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, yang berlangsung hingga Minggu kemarin. Sikap itu dikritik pihak GAM. Juru Bicara GAM Bakhtiar Abdullah meminta pemerintah Indonesia menurunkan posisi tawarnya. ”Kami sudah melakukan kompromi terbesar dengan bersedia mengikuti opsi Indonesia, Aceh tetap berada dalam NKRI,” ujarnya. Setujukah Anda jika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat mendirikan partai lokal di Aceh? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com