Tanggapan dari Kutai Kertanegara

MAJALAH TEMPO Edisi 7 Desember 2003 pada rubrik Ekonomi dan Bisnis (halaman 122 dan 123) memuat tulisan berjudul ”Sulitnya Menghadirkan Nirwana”. Dengan ini kami memberikan tanggapan sebagai berikut: Di awal tulisan disebut, ”Bupati Kutai Kertanegara, Syaukani, membangun berbagai proyek mercusuar. Siapa yang menikmati?” Kalimat ini sangat tendensius dan memberikan judgment bahwa pembangunan di Kabupaten Kutai Kertanegara tidak berakar pada kepentingan masyarakat. Selain itu, dalam setiap pemberitaan tentang Kabupaten Kutai Kertanegara, TEMPO sering tidak menerapkan prinsip berimbang, akurasi, check dan recheck, serta terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan dari statement seseorang yang dianggap merepresentasikan kenyataan secara utuh dan obyektif. Dalam melakukan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara selalu mempertimbangkan aspek per- kembangan di masa depan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa suatu saat sumber daya alam berupa minyak dan gas akan habis. Untuk itu perlu dipersiapkan sarana-sarana yang akan diperlukan di masa depan. Pariwisata merupakan bidang yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi berkurang bahkan habisnya minyak dan gas. Pembangunan obyek wisata Pulau Kumala, pembangunan jembatan yang di pedalaman, rencana pembangunan bandara di Tenggarong, pembangunan rumah sakit, kampus, dan lain-lain merupakan antisipasi Pemda terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat di masa depan. Hal itu merupakan implementasi tanggung jawab Pemda Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai institusi public service. Untuk pertanyaan ”Siapa yang menikmati?” (pembangunan di Kabupaten Kutai Kertanegara), tentu saja adalah masyarakat Kutai Kertanegara beserta seluruh stakeholder-nya. Jika nanti obyek pembangunan tersebut selesai, masyarakat di sekitar Kutai Kertanegara akan ikut merasakan dampak positifnya. Saat ini, dengan adanya obyek wisata Pulau Kumala, telah muncul mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitarnya. Jasa penyeberangan dengan perahu ketinting, penjual makanan, dan resor yang banyak menyerap tenaga kerja. Dalam program Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai), Kutai Kertanegara memiliki tiga pilar pembangunan, yakni pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk itu di tiap desa dialokasikan dana Rp 1 miliar pada tahun 2001 dan Rp 2 miliar terhitung mulai tahun 2002. Dana tersebut tidak berbentuk dana segar, tetapi berupa program kegiatan dan pembangunan. Apa pun kegiatan di desa dibiayai dengan dana tersebut. Khusus untuk wilayah Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-sanga serta Anggana sebagai daerah penghasil migas, dialokasikan dana yang lebih besar dari Rp 2 miliar. Di Muara Jawa akan dibangun institusi pendidikan politeknik, dan di Samboja akan dibangun rumah sakit dan pesantren plus. Persoalan di daerah penghasil (yang biasa di sebut dengan istilah ”Kutai Pantai”) tersebut adalah persoalan yang telah dianggap selesai. Obyek wisata Pulau Kumala hanya dioperasikan pada Sabtu dan Minggu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi. Dengan jumlah pengunjung yang minim di luar hari tersebut, pihak manajemen Pulau Kumala terpaksa mengambil keputusan tersebut. Untuk itu kami mohon maaf, dan kami akan segera mengkaji kemungkinan pengoperasian penuh pada setiap harinya. Kasus di SMEA 17 Kecamatan Tenggarong Seberang telah kami tindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah. Untuk itu kami berterima kasih kepada TEMPO atas peran pengawasan ini. Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara tetap berkomitmen untuk tidak ada penarikan biaya terhadap siswa-orang tua siswa sebagai implementasi usaha peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kutai Kertanegara. Bahkan pada tahun ini telah dicanangkan Zona Bebas Pekerja Anak, kerja sama antara Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ILO, dengan pencanangan pendidikan dasar sembilan tahun. Usaha peningkatan kualitas SDM ini terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Berkaitan dengan janji pembangunan jalan di Desa Batuah, pada tahun anggaran 2004 segera dilaksanakan. Dalam implementasinya, aktivitas pembangunan harus melewati beberapa prosedur. Tertundanya pembangunan jalan desa itu salah satunya dikarenakan terlambatnya pencairan dana perimbangan migas dari pemerintah pusat. Diterimanya dana perimbangan keuangan dari sektor migas yang besar sungguh wajar jika hal tersebut semakin mengembangkan harapan banyak pihak untuk me- wujudkan kondisi yang ideal di Kutai Kertanegara. Kami juga memiliki harapan yang sama. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan tahapan karena tidak semua harapan tersebut dapat diselesaikan atau dibebankan pada satu tahun anggaran. Atas dasar kenyataan itulah disusun prioritas-prioritas pembangunan yang dianggap krusial dan memiliki prospek ke depan bagi masyarakat. Abidinsyah Kadrie, M.M. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Kutai Kertanegara