Terapung-apung di Laut Somalia

Apakah Anda setuju pemerintah melakukan operasi militer untuk membebaskan warga Indonesia yang disandera perompak Somalia? (13-20 April 2011)
Ya
	90,67%	924
Tidak
	8,64%	88
Tidak Tahu
	0,69%	7
Total	100%	1.019

Sebulan lebih Slamet Juari, kapten kapal kargo MV Sinar Kudus, beserta anak buahnya ditawan para perompak Somalia. Kapal yang dinakhodai Slamet itu dibajak saat melintasi perairan dekat Pulau Socotra, Yaman. Berangkat dari Pomalaa, Sulawesi Tenggara, kapal bermuatan bijih nikel senilai Rp 1,4 triliun itu menuju Rotterdam, Belanda. Kini posisi terakhir kapal berada di sebelah timur Pantai Eyl, Somalia.

Para lanun meminta uang tebusan. Semula US$ 2,6 juta, lalu merangkak jadi US$ 3,5 juta, dan terakhir US$ 4,5 juta. PT Samudera Indonesia, pemilik kapal, siap memenuhi fulus yang diminta perompak. “Tidak ada pilihan buat kami,” kata Direktur Eksekutif PT Samudera Indonesia Tbk Asmari Herry. Yang menjadi persoal­an, mekanisme pembayaran masih menunggu kepastian dari para lanun. Akibatnya, nasib 20 warga Indonesia hingga Rabu pekan lalu masih terkatung-katung.

Seperti negara lain, Indonesia punya dua pilihan: menyerbu atau membayar uang tebusan.

Sejumlah kalangan ­meminta pemerintah melakukan operasi militer. Apalagi pemerintah Somalia telah memberi lampu hijau. Duta Besar Somalia untuk Indonesia, Mohamud Olow Barrow, meminta pemerintah Indonesia tegas, termasuk dengan menggunakan aksi militer.

Mayoritas pembaca Tempo Interaktif mendukung aksi militer tersebut. Hanya 8,64 persen responden yang tidak setuju, dan 0,69 persen menyatakan tidak tahu.

Indikator Pekan Depan Ujian nasional kembali digelar. Sekitar 10,4 juta siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengikuti ujian nasional, yang mulai dilaksanakan pekan lalu. Bedanya, hasil ujian nasional kali ini tak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Pemerintah kini menggunakan formulasi baru: menggabungkan nilai ujian nasional dengan nilai sekolah. Nilai sekolah itu terdiri atas nilai rata-rata ujian akhir sekolah untuk setiap mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional. Standar nilai kelulusan yang harus dicapai siswa adalah 5,5. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Ibnu Hamad mengemukakan ujian nasional dibutuhkan untuk memetakan kualitas pendidikan. Dengan di­perolehnya hasil ujian nasional, akan diketahui kebutuhan pendidikan tiap daerah. Pendapat berbeda disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Persatuan Guru Republik Indonesia Muhammad Abduhzen. Menurut dia, alasan pemerintah yang menggunakan ujian nasional untuk memetakan mutu pendidikan siswa tidak pas. Persatuan Guru meminta pemerintah meniadakan ujian nasional tahun depan karena kerap menjadi momok bagi anak didik. Nah, apakah Anda setuju hasil ujian nasional bisa mencerminkan kualitas pendidikan nasional? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.