Undang-undang Perkuat Intelijen

Setujukah Anda dengan revisi Undang-Undang Terorisme untuk memperkuat peran badan intelijen?
Ya
	69,98%	296
Tidak
	25,53%	108
Tidak Tahu
	4,49%	19
Total	100%	423

PEMERINTAH mengusulkan perubahan Undang-Undang Terorisme. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., usul perubahan itu untuk menyempurnakan dan mengoptimalkan semua komponen bangsa dalam pemberantasan terorisme.

Menurut Widodo, peran intelijen sangat penting. Badan Intelijen Nega ra selama ini mendukung kepolisian menguatkan operasi pemberantasan terorisme. Kendati begitu, perubahan undang-undang tetap perlu dipertimbangkan.

Pada bagian hulu, penanganan te rorisme dilakukan dengan deradikalisasi. ”Di hilir, deteksi dini atau pencegahan,” kata Widodo. Pemerintah juga ingin polisi diberi kewenang an menahan orang yang dicurigai terlibat terorisme selama dua tahun. Sebagian besar pembaca Tempo Interaktif dalam jajak pendapat pada 2-9 September 2009 setuju revisi Undang-Undang Terorisme guna memperkuat peran badan intelijen.

Komentar

Intelijen perlu diperkuat karena aksi teroris membuktikan lemahnya intelijen kita.

(David Achmad, Jakarta)

Undang-undangnya perlu direvisi agar tidak memiliki celah yang dapat meloloskan anggota teroris.

(Renold , DKI Jakarta)

Orang yang melindungi teroris harus dihukum seberat-beratnya, misalnya 20 tahun penjara atau seumur hidup.

(Dedi, Jakarta)

Indikator Pekan Ini SRI Mulyani Indrawati diminta mundur sementara dari Menteri Keuangan dan pelaksana tugas Menteri Koordinator Perekonomian selama pengusutan kasus Bank Century. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Natsir Mansyur, me ngatakan pihak yang terkait dengan kasus itu harus melepaskan jabatan publiknya. ”Supaya lebih jernih dan transparan, serta tak me nimbulkan tekanan terhadap Badan Peme riksa Keuangan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.” Menurut Natsir, posisi Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Komite terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Komite inilah yang memutuskan pengucuran dana kepada Bank Century setelah ditetapkan sebagai bank gagal yang dapat berdampak sistemik. Menurut Anda, apakah argumen pemerintah bakal terjadi krisis perbankan besar bila Bank Century tidak diselamatkan bisa diterima? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.