UU PKB Lebih Mungkin Menyelesaikan Konflik di Maluku

Untuk meredam konflik di Maluku, penyelesaian mana yang terbaik?  (30 - 7 Juli 2000) Menerapkan darurat sipil menurut UU Keadaan Darurat 30.5% 75 Menerapkan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang belum diundangkan pemerintah 43,1% 106 Tidak tahu 26,4% 65 Total 100% 246

ADA pilihan, ketika pemerintah hendak memberlakukan keadaan darurat di Maluku: menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya atau UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). Yang pertama dikenal represif, tanpa batas waktu, dan memang membuka pintu lebar militer menjadi penguasa sehari-hari. Adapun PKB, meski ditolak oleh mahasiswa dan masyarakat ketika hendak diundangkan oleh pemerintah, sebagian pihak melihat penolakan itu lebih bermuatan politis. Secara materiil, UU PKB dianggap lebih lunak daripada UU Keadaan Bahaya tahun 1959. Ada batas-batas jelas seandainya militer terpaksa memegang kendali sehari-hari. Tapi UU PKB memang baru sebatas disetujui DPR dan belum diumumkan pemerintah.

Akhirnya, darurat sipil di Maluku diumumkan oleh Presiden, 27 Juni lalu, berlandaskan UU Keadaan Bahaya produk tahun 1959, yang memang masih sah berlaku.

Tapi tampaknya masyarakat kurang antusias menghubungkan penyelesaian konflik di Maluku dengan undang-undang. Tampaknya, korban yang sudah demikian banyak dan solusi yang masih gelap membuat orang seperti tak peduli apa pun--yang penting, konflik diakhiri. Setidaknya, itu tecermin dalam Indikator kali ini, yang hanya diikuti oleh kurang dari 250 responden. Hasilnya, 106 (43 persen) responden percaya bahwa UU PKB lebih menyelesaikan konflik di Maluku daripada UU Keadaan Bahaya tahun 1959, yang hanya mendapat 30,5 persen suara. Sisanya tak punya pilihan.

Jajak Pendapat Pekan Depan: Untuk jajak pendapat Indikator mendatang, kami mengangkat pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), yang merupakan upaya memberantas praktek korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Silakan ikut berpartisipasi, menjawab pertanyaan ini: "Apakah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara bisa menanggulangi masalah korupsi di Indonesia", di www.tempo.co.id