Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hidup Agus Martowardojo seolah-olah dijalin oleh rangkaian angka. Dia menghabiskan 122 hari di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi undangan Dewan sepanjang tahun ini. Di sana Agus—kini, 56 tahun—berdiskusi, berdebat dari komisi ke komisi, seraya menyangga fondasi fiskal negara dari segala arah. Melampaui 2012, yang disebutnya "tahun berat tapi optimistis", Agus meletakkan angka-angka sebagai indikator kinerja ekonomi kita: pertumbuhan, subsidi, defisit, investasi—sekadar contoh.
Menteri Keuangan adalah penentu akhir pencairan anggaran, posisi yang membuat Agus Marto—begitu dia disapa—dikritik "terlalu hati-hati mengawal fiskal". Dia tak ragu "menahan" proyek kementerian yang sudah disetujui DPR bila ada substansi yang dipandangnya belum terang. "Rakyat akan menanggung kesusahan bila kita salah memutuskan. Jadi, jika ada permintaan yang saya pandang tak dapat dipenuhi, itulah yang saya sampaikan," ujarnya dengan tenang.
Nama Agus kini disangkutkan ke kasus Hambalang, yang ramai diberitakan media. "Menteri Keuangan diberi hak oleh undang-undang untuk memberi pandangan tertulis pada exit meeting (pertemuan antara auditor dan pihak yang diaudit). Tapi, hingga laporan itu disampaikan BPK ke DPR, hak itu tak diberikan kepada saya," Agus menjelaskan.
Ekonomi global belum akan pulih pada 2013. Tapi Indonesia punya kesiapan karena, mengutip Agus, "kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun depan akan lebih besar daripada konsumsi domestik". Subsidi BBM dapat dipastikan kembali menjadi isu yang bisa membikin pening kepala. Tapi dalam pandangan Menteri Keuangan, itu dinamika inheren dari tanggung jawab mengelola keuangan negara. "Saya tak pernah membawa pulang masalah. Saat itu dibicarakan, saat itu selesai," ujar mantan bankir yang berenang tiga kali sepekan ini.
Pekan lalu, di sela agendanya yang amat padat membahas anggaran di DPR, dia menerima Hermien Y. Kleden, Ali Nur Yasin, Adek Media Roza, dan Angga Sukma Wijaya serta fotografer Aditia Noviansyah dari Tempo. Perbincangan berlangsung di rumah dinasnya di kompleks Widya Candra, Jakarta Selatan. Ekstra-teliti terhadap setiap pertanyaan yang bersifat data, dia meladeni "wawancara maraton" dengan rileks, tanpa kehilangan endurans. Selama empat jam perbincangan, Agus Marto hanya minum segelas air dan menyeruput secangkir teh tanpa gula.
Apa prioritas utama Kementerian Keuangan pada 2013, berdasarkan kinerja ekonomi nasional 2012?
Yang harus dijaga adalah ekonomi kita terus bertumbuh secara inklusif: memberi manfaat merata kepada rakyat. Selisih antara kaum berpunya dan tak berpunya harus dipersempit. Berdasarkan kesepakatan dengan DPR, kami ingin ekonomi kita tumbuh pada angka 6,8 persen.
Apa tidak ketinggian? Target itu kan dipatok pada Mei lalu, tatkala pertumbuhan ekonomi dunia dalam kondisi optimistis.
Target 6,8 persen itu memang kami diskusikan di DPR pada Mei 2012, ketika pertumbuhan ekonomi dunia menunjukkan optimisme. Pada Juli hingga Oktober, pertumbuhan dikoreksi turun, tapi pemerintah tak bisa menyesuaikannya dengan cepat karena terikat dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disepakati. Tapi kami tetap ingin menjaga pertumbuhan di angka 6,8 persen.
Dan, kita meleset dari target 6,5 persen pada 2012.
Saat negara lain dilanda kesulitan pada 2012, ekonomi kita tumbuh di atas kisaran 6 persen. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,9 persen. Menurut saya, tahun ini kita membuat pencapaian yang baik di tengah situasi global yang berat.
Oke, tapi bagaimana meraih target 6,8 persen? Ekspor kita turun, nilai tukar anjlok, ekonomi global belum pulih.
Selain mengandalkan investasi, realisasi anggaran (2013), yang mencapai Rp 1.683 triliun, harus mendorong pertumbuhan. Badan usaha milik negara perlu lebih aktif dalam proyek infrastruktur, seperti sektor pelabuhan, lapangan udara, dan jalan tol. Neraca BUMN bagus dan realisasi anggarannya tak sekaku pemerintah. Kami pun akan memberi stimulus pajak kepada pemerintah daerah sehingga mereka bisa berlomba menarik investor.
Jadi, investasi akan menjadi penggerak ekonomi 2013?
Pada 2012, selain konsumsi domestik, pertumbuhan didukung investasi. Tahun depan, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih besar daripada konsumsi domestik. Pada periode Januari-September 2012, misalnya, investasi tumbuh 27 persen dibanding tahun sebelumnya.
Laporan McKinsey Global Institute dan Fitch Rating menyebutkan kesiapan Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Masalahnya: seberapa besar perbaikan yang bisa kita capai?
International Monetary Fund dan World Bank juga melaporkan kesiapan serupa. Tapi ini yang harus saya katakan: meski krisis 2009-2012 dapat kita atasi, ruang yang perlu perbaikan masih banyak, terlalu banyak. Sektor infrastruktur, misalnya, amat perlu perhatian.
Perlu diingat juga, selama enam tahun terakhir anggaran kita tercatat defisit.
Tapi realisasi defisit kita rata-rata satu persen, pada saat negara lain defisitnya di atas empat persen, bahkan ada yang sampai delapan persen. Kalau melihat pasar modal, indeksnya sekarang 4.300 dibanding 10 tahun lalu yang masih di angka 400. Pada 2005 anggaran Indonesia Rp 500 triliun, pada 2012 sekitar Rp 1.500 triliun.
Realisasi subsidi energi—BBM dan listrik—pada 2012 membengkak hingga Rp 300 triliun dari target APBN Perubahan Rp 201 triliun. Untuk 2013, subsidi ini dialokasikan Rp 274 triliun. Ada rencana menaikkan harga BBM dan listrik?
Kami telah mendapat dukungan DPR untuk kenaikan harga listrik 15 persen. Realisasinya diatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). DPR juga setuju menyesuaikan harga BBM bila ada perbedaan asumsi makroekonomi. Tapi sampai sekarang rencana itu belum ada. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga faktor sosial dan kemiskinan.
Bukankah subsidi bahan bakar selama ini lebih dinikmati kalangan menengah ke atas? Upaya pembatasan, apalagi cuma lewat imbauan, terbukti tak membuahkan hasil.
Subsidi memang harus disikapi. Masalahnya, orang Indonesia seperti tak merasakan suasana krisis. Bagi kami, kuota BBM bersubsidi 46 juta kiloliter itu mengkhawatirkan. Jika ekonomi tumbuh, kebutuhan energi pasti tinggi, angka penjualan mobil pribadi luar biasa tinggi.
Betul. Tahun ini saja sudah laku 1,1 juta unit....
Nah, jika tak dibuat pembatasan, konsumsi BBM bersubsidi pada 2013 bisa melebihi kuota. Kami sudah meminta instansi yang bertanggung jawab, yakni Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta Pertamina, agar melakukan pengendalian. Subsidi tetap diberikan, tapi harus tepat sasaran.
Ini asumsi kami: dengan alokasi subsidi Rp 274 triliun, selisih perhitungan kurs, APBN 2013 dipastikan naik. Komentar Anda?
Jika melihat asumsi—dan perkembangan—bahan bakar bersubsidi bisa melebihi kuota, hal itu akan membuat APBN meningkat Rp 70 triliun. Tapi saya akan mengupayakan penerimaan kita juga naik, dan ada saving dari belanja-belanja lain.
Benarkah Anda akan menggenjot habis-habisan kenaikan pajak dan royalti lewat renegosiasi kontrak tambang?
Presiden sudah menginstruksikan renegosiasi kontrak tambang. Kita memerlukan perusahaan multinasional dan besar. Renegosiasi amat dimungkinkan untuk mendapatkan kontrak yang win-win, selama dua pihak mempunyai iktikad baik.
Ini yang kami dengar: Anda baru diundang satu kali padahal tim renegosiasi dibentuk sejak 2011. Jadi bagaimana bisa menggenjot habis-habisan?
Memang sudah dibentuk tim Menteri Koordinator Perekonomian. Kalau Kementerian Keuangan baru sekali hadir, itu karena masih ada pembicaraan di level teknis. Saya mengharapkan ada dasar-dasar arahan yang ditetapkan dari tingkat atas supaya pembahasan di level teknis mudah dilakukan. Saya juga berharap Kementerian Keuangan dilibatkan untuk meyakinkan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, yang perlu mendapat rekomendasi kami.
Beranikah Anda menghadapi "the big boys" pertambangan yang kuat secara politik, lobi, dan finansial?
Tidak bisa orang berbisnis di atas kesusahan orang lain, sehingga harus ada renegosiasi. Di negara kita, ada begitu banyak deal yang win-lose sejak Orde Baru sampai sekarang. Kebetulan saya datang dari latar belakang non-pemerintah, jadi saya tahu cara berpikir pengusaha, bahkan dompetnya. Nah, tanpa renegosiasi terpadu untuk revisi kontrak yang win-win, kita akan kehilangan kesempatan.
Apa usul Anda agar renegosiasi bisa berakhir secara win-win?
Indonesia tercatat sebagai negara yang menghormati kontrak. Jika kita melakukan renegosiasi dengan perusahaan besar, pemerintah perlu jelas dulu tentang koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaannya. Perlu ada kerja sama antartim renegosiasi kalau nanti ini dilaksanakan.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menilai Anda lalai sehingga dana proyek Hambalang cair. Komentar Anda?
BPK adalah lembaga negara tertinggi di bidang audit yang saya dukung penuh. Tetapi, begitu hasil auditnya keluar, antara fakta dan kesimpulan terlihat tidak nyambung. Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang mengatur ihwal BPK, menyatakan bila dilakukan audit umum atau khusus, Menteri Keuangan diberi hak memberi pandangan tertulis pada exit meeting. Tapi, hingga laporan itu disampaikan ke DPR, hak saya tidak diberikan. Ini penting, karena saya tidak tahu apa yang dilakukan dalam audit.
Sudah ditanyakan kenapa BPK tak memberikan hak Anda?
Belum. Saya akan menyampaikannya kepada BPK tanggapan resmi, tapi sekarang saya harus menyelesaikan dulu banyak pekerjaan akhir tahun.
Boleh tahu isi nota dinas yang Anda terima pada 1 Desember 2010?
Saya menjadi menteri pada 20 Mei 2010, dan saya tahu ada proyek Hambalang pada 1 Desember saat menerima usulan dalam bentuk nota. Dalam nota dinas itu, saya bisa memberi alternatif disposisi.
Anda memilih setuju atau menolak?
Saya tidak memilih "setuju" atau "tolak". Saya pilih "selesaikan" sesuai dengan aturan. Setelah itu, saya tak mendengar lagi soal Hambalang sampai akhir 2011.
Kenapa Kementerian Keuangan bisa meloloskan pencairan proyek multiyear yang diteken oleh Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, dan bukan oleh menterinya?
Setiap kementerian adalah penanggung jawab anggaran. Kami meyakini, semua aktivitas di kementerian itu adalah tanggung jawab menteri terkait. Kalau masalah administrasi, tentu harus dilakukan proses oleh auditor atau penegak hukum. Saya masih menunggu audit internal Kementerian Keuangan untuk tahu detailnya.
Apakah kasus Hambalang membuat Anda jauh lebih alert dan membintangi (menahan) pencairan anggaran Kementerian Pertahanan Rp 678 miliar?
Anggaran itu sudah disepakati oleh Kementerian dan Komisi Pertahanan, tapi ada surat dari Menteri Sekretaris Kabinet. Intinya tentang kehati-hatian dan ditembuskan ke Presiden. Maka saya menahan pencairannya. Surat yang sama dikirimkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang meminta pre-audit kewajaran harga barang yang akan dibeli.
Sampai kapan Anda akan menahan anggaran itu?
Prinsipnya, saya masih membintangi anggaran ini sampai mendapat penegasan dari Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Dipo Alam.
Ada pendapat Anda terlalu protektif pada fiskal sehingga enggan meloloskan sejumlah megaproyek. Misalnya mass rapid transit (MRT) Jakarta, yang kami dengar Anda tolak. Ada komentar?
Tugas Menteri Keuangan adalah menjadi penanggung jawab fiskal. Tentang proyek MRT, saya mendukung. Proyek itu kan 42 persen hibah dan 58 persen pinjaman lunak. Setelah dihitung, harga tiket Rp 26 ribu, artinya DKI harus memberi subsidi. Bila Rp 26 ribu terlalu mahal, project cost-nya harus ditinjau kembali, dan tidak hanya memindahkan bebannya ke pusat. Sebab, ujungnya akan menjadi beban rakyat. Nanti kita bicara baik-baik dengan JICA (Japan International Cooperation Agency, lembaga pemberi pinjaman dari Jepang).
Agustus lalu, Kementerian ESDM menetapkan feed-in tariff geotermal berdasarkan wilayah. Benarkah Anda keberatan?
Kalau Menteri ESDM mengeluarkan aturan tentang feed-in tariff, kami dari Kementerian Keuangan meminta untuk dipertimbangkan kembali karena penetapan tarif atas dasar lokasi tak sesuai dengan best practice. Ada dua hal. Pertama, penetapan harga idealnya harus melihat resources geotermal di lapangan. Kedua, berdasarkan banyak atau tidak jumlahnya, mahal atau tidak (biaya eksplorasinya), baru kita bisa menetapkan tarif.
Mengapa tidak dilihat dari sisi ini: patokan harga itu justru bisa memikat banyak investor?
Bila sumber geotermalnya banyak dan biaya mengeluarkannya murah dan dikasih tarif tinggi, untung pengusaha bisa besar sekali. Jika sumbernya terbatas, cara mendapatkannya susah, dan tarifnya rendah, pengusahanya tidak mau. Jadi, bila ditentukan berdasarkan lokasi, bisa-bisa kondisi harga terlalu mahal untuk pemerintah, dan bisa pula terlalu murah untuk pengusaha.
Anda mengkomunikasikan pendapat ini dengan Menteri ESDM?
Saya menyampaikan dalam diskusi, dalam sharing antarkementerian di pemerintah.
Bagaimana hubungan Anda dengan Presiden? Ada kabar, Anda sulit bertemu secara personal?
Saya tidak sulit bertemu, tapi saya tahu Presiden punya kesibukan amat tinggi. Andai diperlukan, tentu Presiden akan memanggil saya. Tapi semua laporan selalu saya sampaikan kepadanya.
Anda yakin bisa bertahan sampai 2014?
Insya Allah. Saya anggap tugas ini sebagai amanah. Jadi, ketika Presiden menunjuk dan saya menerima, saya berikhtiar menjalankan tugas ini sebaik-baiknya sampai 2014, atau sampai atasan saya punya rencana lain.
Siapa saja yang Anda pandang sebagai atasan?
Dalam seluruh karier, I only serve one master. Sebagai Menteri Keuangan, atasan saya hanya satu: negara Indonesia—dan tentu saja pemimpinnya, yaitu Presiden.
Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Tempat dan tanggal lahir: Pendidikan
Karier
Amsterdam, Belanda, 24 Januari 1956
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
