Hubungan Istana dengan Kekuatan Politik Harus Baik

Bukan tanpa alasan ketika Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk menemui pengunjuk rasa pada Hari Buruh, 1 September lalu. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dikenal mempunyai kemampuan sebagai juru runding yang cakap. "Bagian menerima demo itu nanti sayalah. Presiden sudah ada acara makan bareng sopir-sopir mikrolet," ujarnya.

Pramono dilantik menjadi menteri pada 12 Agustus lalu menggantikan pejabat sebelumnya, Andi Widjajanto. Selain tugas utama yang sudah digariskan dalam peraturan, ia mengemban misi Presiden agar hubungan Istana dengan semua kekuatan partai politik terjalin baik. "Tak hanya dengan partai pengusung, tapi juga di luar itu," katanya dalam wawancara dengan Jobpie Sugiharto, Isma Savitri, Retno Sulistyowati, Sunudyantoro, dan fotografer Aditia Noviansyah dari Tempo di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu.

Wawancara dengan pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, 52 tahun lalu ini berlangsung dua termin, pagi dan sore. Ini karena pada Rabu siang Pramono menjamu staf ahli menteri di kantornya untuk koordinasi. Sorenya, setelah menerima Tempo, Pramono beringsut ke Teuku Umar untuk sowan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kendati sudah ngantor di Sekretariat Kabinet, Pramono masih rutin menemui Megawati paling tidak tiga hari sekali.

Dengan Mega, Pramono mengaku amat dekat, apalagi setelah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP pada 2000. Setelah itu, karier politik Pramono kian cemerlang. Ia lantas menjadi Sekjen PDIP, ikut membantu memenangkan Megawati dalam pemilihan presiden 2009, menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2009-2014, menjadi juru bicara Koalisi Indonesia Hebat, dan kini didapuk sebagai Sekretaris Kabinet.

Lama menjadi sekjen, Pramono jadi terbiasa mengurus tetek-bengek. Oleh pewarta, misalnya, Pramono dikenal mudah dihubungi via telepon seluler dan menaruh perhatian pada hal-hal kecil. Misalnya soal kurangnya jumlah sajadah, karpet, dan kabel serta lemahnya sinyal Internet gratis di ruang pers Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditindaklanjuti Pramono dengan menghubungi petugas berwenang.

"Memang yang begitu-begitu inisiatifnya tidak datang dari semua orang, tapi bagi saya penting. Kalau teman-teman wartawan nyaman, nulisnya juga enggak salah, ha-ha-ha...," kata Pramono.

Apa yang langsung Anda benahi begitu ngantor di Sekretariat Kabinet?

Dalam waktu sebentar, saya sudah bisa berinteraksi dengan birokrasi. Saya memang ingin tahu lingkungan di sini, karena itu setiap hari saya mengajak ngobrol wakil saya, deputi, bahkan petugas yang mengantar minuman dan makanan. Sebab, saya punya keyakinan, kalau dalam bekerja kita punya emotional bonding, ada kebersamaan, kerja juga lebih nyaman.

Apa saja pesan Presiden kepada Anda?

Selain tugas pokok Sekretaris Kabinet yang diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015, Presiden ingin hubungan Istana dengan semua kekuatan partai politik bisa terjalin baik. Tak hanya dengan partai pengusung, tapi juga di luar itu. Kedua, menyampaikan keputusan sidang dengan bahasa yang lebih lugas dan mudah dipahami. Beliau juga minta kami melakukan tabulasi, regulasi mana yang jadi penghambat.

Lama di DPR dan PDIP, tentu mudah bagi Anda memenuhi harapan itu....

Dengan pengalaman saya menjadi anggota DPR, insya Allah, saya enggak mendapat kesulitan karena memang dari dulu dekat dengan teman-teman media.

Sempat bersinggungan tugas dengan Kantor Staf Presiden (KSP)?

KSP memang punya tugas spesifik. Karena Pak Luhut Pandjaitan (bekas Kepala KSP) sudah menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, koordinasi kami untuk masalah politik, hukum, dan nasional dengan Menkopolhukam.

Fungsi pengawasan di Sekretaris Kabinet atau KSP?

Kita kan ada bagian monitoring dan evaluasi di Kantor Staf Presiden. Maka, dalam tiap kunjungan presiden, ada Pak Darmo (Darmawan Prasojo), perwakilan dari mereka. Ya, kami biasa saja, koordinasi bareng-bareng.

Nanti ada laporan berkala juga seperti yang dilakukan UKP4 dalam rapat kabinet?

Kan, ada prioritas yang menjadi tugas masing-masing untuk menghitung mana yang menjadi hambatan mereka, juga mana yang perlu dirapat-terbataskan.

Koordinasi internal dan keluar antara Sekretaris Kabinet dan KSP itu lebih efektif mana?

Ini jebakan Batman, ha-ha-ha....

Karena kan koordinasi yang sebelumnya kurang oke....

Kalau saya sederhana saja, saya berkomunikasi dengan teman-teman di KSP dan Menteri Sekretaris Negara.

Bagaimana cara sinkronisasi lembaga di dalam Istana?

Soal sinkron atau enggak kan terlihat dari penampilan Pak Presiden sehari-hari. Sekarang kan Presiden terlihat ceria, percaya diri, dan walau ada turbulensi ekonomi dunia, beliau terlihat optimistis. Beliau juga menjalankan komunikasi dengan semua lini birokrasi pemerintah, media lokal dan asing, pelaku bisnis, juga memikirkan langkah yang akan diambil pemerintah. Jadi saya melihat persoalan internal Istana itu relatif berkurang.

Soal tugas komunikasi dan koordinasinya?

Selama ini soal substansi tidak tersampaikan dengan baik oleh sebagian menteri. Banyak menteri yang substansi capaiannya baik tapi ketika membuat rilis untuk pers enggak nendang. Maka kami mulai mengatur dengan teman-teman media di Istana. Setelah melapor ke Presiden, menteri akan memberi keterangan pers, sehingga ada marwah Presiden, gitu, kalau di sini.

Apakah bakal efektif?

Saya yakin karena memang di kementerian-kementerian sendiri ada pelatihan hubungan masyarakat dari Pak Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika) sehingga setiap kementerian bisa menyampaikan ke publik capaian mereka. Coba lihat dua minggu ini, ketika menghadapi turbulensi ekonomi, kalau di-googling, yang akan muncul adalah "pemerintah optimis", he-he-he....

Ini terkait dengan tolok ukur penilaian menteri, yakni intensitas kemunculannya di media?

Saya enggak tahu. Yang jelas, hambatan yang kami ketahui dari rapat terbatas ataupun paripurna yang menyangkut kementerian, akan kami kejar untuk diselesaikan. Misalnya soal Tim Penilai Akhir. Dulu prosesnya bisa lama. Tapi sekarang, yang penting sistemnya sudah berjalan baik, kalau sudah bilang iya, enggak boleh di-pending lagi. Kalau di-pending, lainnya juga bisa molor, molor, molor. Nah, untuk soal begitu, saya proaktif.

Artinya, kejadian salah lantik pejabat seperti di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu tak akan terulang?

Mudah-mudahan enggak terjadi lagi.

Hari ini (1 September 2015) Anda mengumpulkan dan mengajak bicara staf ahli menteri. Untuk apa?

Yang namanya staf ahli itu enggak pernah diberdayakan. Terus terang saya ingin staf ahli diberdayakan betul, karena mereka yang eselon I ini memiliki keahlian.

Maksudnya tidak diberdayakan?

Selama ini pelaksana kebijakan adalah direktur dan sekretaris jenderal. Sedangkan sumbangan kebijakan datang juga dari staf ahli. Kalau bagi saya, ibarat orang main bola, semua lini harus bergerak.

Ini bukannya kewenangan tiap kementerian?

Iya, tapi kan kami membantu.

Dalam sehari, Anda butuh berapa lama mengecek surat yang masuk?

Saya prinsipnya berangkat bersih, pulang bersih. Semua orang memiliki gaya manajemen berbeda, jadi saya tidak ingin membandingkan dengan siapa pun. Tapi, begitu hari pertama saya duduk, eh, enggak kelihatan kepala saya. Itu karena dalam sehari bisa masuk 120 surat. Artinya, kalau satu surat saya baca 2-3 menit, disposisi 1 menit, berarti total perlu waktu 4 menit. Kalau 120 surat, itu memerlukan 500 menit. Artinya, itu saja hampir 6-7 jam "habis di meja". Maka saya langsung koordinasi dengan wakil saya dan memutuskan mekanismenya harus diubah. Sebagian surat yang masuk ke Sekretaris Kabinet didisposisikan ke Wakil Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Kabinet yang bertanggung jawab.

Bagaimana Anda membangun komunikasi antara Presiden dan DPR?

Komunikasinya menjadi lebih baik. Presiden bisa mendapat informasi terbaru. DPR juga happy karena saya bisa menjembatani mereka dengan pemerintah. Saya lihat hubungannya kini sangat cair, bahkan dalam beberapa acara formal maupun informal, kalau ada undangan ke pimpinan lembaga, mereka hadir semua. Termasuk acara yang tidak begitu penting, misalnya jamuan makan. Dulu kan enggak pernah.

Koordinasi Anda dengan kementerian dan lembaga?

Pesan pendek dan telepon orang kepada saya relatif tidak pernah tidak saya balas. Siapa pun. Walau kadang lama karena saya ada tugas.

Sepertinya Anda bisa menjembatani Istana dengan PDIP....

Saya ingin menjawab ini dengan bukti. Sekarang, baik secara kelembagaan maupun fraksi, dukungan partai kepada Presiden betul-betul total. Ini terlihat juga pada komunikasi yang sangat baik. Misalnya ketika upacara 17 Agustus lalu di Istana. Ibu Megawati tidak hanya hadir siang tapi sampai malam, bahkan sampai saat semua tamu sudah selesai. Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla, Ibu, minta foto bertiga, lalu saya memotret mereka. Artinya, sudah sangat enjoy. Dan selalu ada message dari Ibu yang dikomunikasikan langsung kepada Presiden.

Untuk mempercair suasana, apakah ada pertemuan khusus dalam jangka waktu tertentu?

Tidak perlu diagendakan khusus, tapi kalau memang ada keperluan bertemu, ya, bertemu. Seperti kemarin saat di Bali. Walau hanya satu setengah jam, beliau berdua bisa bertemu makan malam dalam suasana enak, bertukar pikiran. Ibu tidak mencampuri urusan operasional, karena ini menjadi kebijakan Presiden sepenuhnya.

Sedekat apa Anda dengan Megawati?

Saya dengan Ibu dari dulu dianggap anak, atau adik. Saya merasa dekat karena sudah 17 tahun dengan beliau. Jadi, kalau ada waktu, ya saya ke Teuku Umar (kediaman Megawati) makan telur dadar. Sumpah, telur dadar terenak itu yang ada di tempat Ibu. Yang masak orang dapur, tapi resepnya dari Ibu. Biasanya sebelum magrib ke sana, makan, setelah itu balik ke sini lagi.

Tadi Anda menyebut ada pesan-pesan dari Megawati. Apa saja?

Sebenarnya, sebagai pengusung utama, Ibu sangat mengharapkan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan sukses. Karena bagaimanapun akan berdampak langsung dan tidak langsung pada masyarakat dan partai. Saya sendiri dianggap beliau sebagai orang yang dikenalnya sudah cukup lama. Maka, untuk melepas ke sini juga betul-betul enggak gampang. Saya diminta Ibu membantu Presiden meringankan beberapa hal. Terutama soal komunikasi ke dalam, lintas partai, tokoh-tokoh masyarakat, yang sebenarnya sudah dilakukan Presiden.

Kepedulian Mega itu apakah karena ingin menegaskan ini adalah pemerintah dari PDIP sebagai partai pemenang?

Semua menteri yang berasal dari partai, terutama PDIP, didorong penuh oleh Ibu untuk menyukseskan pemerintah ini. Itu selalu digariskan. Termasuk jika ada suara dari kalangan internal PDIP yang mungkin berbeda dengan kebijakan Ibu, Ibu tak akan segan mengambil langkah tegas.

Ibu sangat detail memperhatikan isu-isu besar, seperti pembangunan Waduk Jatigede dan turbulensi ekonomi. Namun bukan berarti mencampuri urusan pemerintah. Ibu sangat mendukung sepenuhnya Pak Jokowi dan apa yang jadi arah kebijakan. Termasuk soal penunjukan pejabat pemerintah yang 100 persen dilakukan oleh Presiden.

Sebelum ini Megawati sempat merasa ada "tembok" antara dia dan Jokowi?

Sebenarnya kalau dengan Pak Jokowi enggak ada. Tapi kan selalu ada pesan yang tidak sampai. Yang kecil-kecillah. Misalnya masalah dokter kepresidenan. Ibu sangat care soal itu. Ternyata soal itu tidak sepenuhnya sampai ke Presiden dan pembantunya yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Padahal Ibu sejak kecil di Istana, tahu betapa peran dokter kepresidenan amat penting. Karena itu, dokter kepresidenan harus benar-benar terpilih.

Seberapa intens Anda bertemu dengan Megawati?

Tiga hari sekali saya ketemu. Setelah ini juga saya mau ke sana (Teuku Umar), karena sudah janji mau makan telur di sana. Jadi, benar-benar, ke Ibu, saya usahakan mampir. Karena, bagaimanapun, saya dengan beliau tidak pernah ada jarak.

Bagaimana cara Anda menjembatani Presiden dengan partai oposisi?

Saya melihat Presiden kita ini kan humble, supel, dan komunikasinya baik. Bahasa tubuh dan gesturnya juga relatif bagus. Maka saya yakin, tanpa harus ada utusan khusus untuk melakukan itu, pasti akan baik. Tapi terkadang, dengan kesibukan Presiden, kami sebagai pembantu terdekat yang ada di Istana harus bisa membantu mengkomunikasikan.

Menteri Sekretaris Negara juga berperan?

Bisa saya, bisa Pak Pratikno. Cuma, karena habitat saya memang di politik, ya, saya sering membantu di sini.

Bagaimana cara "mengamankan" parlemen ketika kondisi ekonomi saat ini rawan jadi amunisi politik?

Sekarang ada kesadaran kolektif bahwa kondisi seperti ini bukan semata-mata karena persoalan kebijakan dalam negeri. Bahkan, dibanding negara lain di Asia Tenggara, kita relatif lebih stabil, karena memang fondasi ekonomi kita cukup baik. Seminggu ini kursnya terjaga, saham juga naik. Dalam kondisi seperti ini, ketika Presiden dan Wakil Presiden yakin dengan langkah yang diambil, akan membangkitkan optimisme. Karena ini kan masalah persepsi.

Apa saja gebrakan pemerintah ke depan?

Selain soal dwelling time, pemerintah serius membuat waduk, termasuk Waduk Jatigede yang sudah terbengkalai selama 40 tahun. Ini kan sebenarnya sudah digagas sejak zaman Presiden Sukarno, pembebasan tanahnya pun sudah mulai sejak 1982, tapi baru sekarang bisa dilakukan.

Untuk infrastruktur?

Ketika turbulensi ekonomi dunia sedang seperti ini, memang salah satu pilihan Presiden adalah membangun infrastruktur. Seperti yang beliau sampaikan dalam nota anggaran, pilihan untuk mengurangi ataupun menghilangkan subsidi untuk dialihkan ke infrastruktur itu tidak gampang. Dan itu pil pahitnya dirasakan semuanya. Tapi, dalam jangka panjang, akan lebih efisien buat bangsa kita.

Termasuk persoalan penanganan kemacetan di Jakarta. Kebetulan saya mengikuti rapat terbatas dan mempersiapkan perpresnya. Dalam sehari, beliau bisa dua-tiga kali menanyakan sejauh mana perkembangannya, masalahnya di mana, dan kapan bisa dilakukan groundbreaking. Memang di lapangan sering ada persoalan. Misalnya soal PLTU Batam yang masalah utamanya dua, soal perizinan dan masalah lahan. Nah, yang seperti itu, beliau benar-benar menerobos birokrasi. Enggak semata-mata mendengarkan laporan dari menterinya, tapi langsung ke daerah.

Kebijakan yang progresif ini juga membawa dampak soal pemanfaatan tenaga kerja asing dalam suatu proyek.

Tenaga kerja asing kita per hari ini hanya 72 ribu dari 120 juta tenaga kerja potensial, atau hanya 0,03 persen.

Persoalannya, sampai masuk ke level pekerja paling bawah?

Memang ada seratus lebih tenaga kerja asing yang kebetulan dari Cina di salah satu PLTU. Nah, mereka ini memang sedang mengadakan acara yang berkaitan dengan kultur. Tapi itu difoto, kemudian di-broadcast dan ramai. Kalau mau jujur, tenaga kerja kita di Malaysia itu lebih dari lima juta orang, belum lagi di negara lain. Sedangkan tenaga kerja asing yang di sini itu tak lebih dari 0,03 persen.

Ini bukan semata persoalan kuantitas, melainkan juga kualitas, karena sampai ke level pekerja terbawah.

Kami akan mengatur yang betul-betul sudah ahli saja di bidang itu.

Kabarnya sampai ada insentif segala untuk mereka?

Bahwa ada masalah itu, iya. Menteri Tenaga Kerja sudah mengakui soal itu. Itu tugas pengawasan dari kementerian terkait. Sebenarnya ini sangat kecil, tidak sampai 72 ribu, tapi orang bilang ada 10 juta tenaga kerja asing. Jadi, sori ya, sering kali di media sosial itu di-broadcast begitu. Tapi, ya, namanya juga demokrasi.

Soal pemilihan kepala daerah serentak, apa harapan Ketua Umum Partai dan Presiden?

Dari beberapa daerah yang hanya ada calon tunggal, paling banyak dari PDIP. Padahal kita tahu partai politik itu wajib mengajukan calon kepala daerah. Ada calon bagus seperti Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani), yang membuat calon lain enggak berani maju. Ini kan harus ada langkah terobosan. Apakah dengan peraturan presiden pengganti undang-undang ataukah dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, akhirnya, karena ini sudah masuk injury time, PDIP berkesimpulan melalui MK lebih bagus.

Tapi PDIP sempat mengusulkan perpu?

Perpu kan menjadi wacana yang juga dijajaki di kalangan internal PDIP. Dalam diskusi kami, saya pernah menyampaikan kepada Presiden, jangan-jangan kalau nanti program-program beliau berhasil, lalu beliau maju lagi pada Pemilu 2019, enggak ada lawannya. Kemungkinan itu ada, sehingga ini mesti dipikirkan.

Penyerapan anggaran di pusat dan daerah masih kecil, sementara pejabat takut menghadapi kemungkinan pemidanaan kebijakan. Bagaimana pemerintah merespons hal itu?

Ada dua prinsip yang digariskan Presiden. Pertama, karena kita sedang berupaya menggerakkan roda ekonomi, hal yang berupa kebijakan jangan dipidanakan. Presiden sampai meminta Sekretaris Kabinet membuat surat edaran karena di lapangan masih sering terjadi. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur administrasi pemerintahan. Kalau kemudian ada kesalahan administrasi, jangan kemudian masuk ke ranah pidana.

Lalu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan, biasanya ada waktu 60 hari untuk memperbaiki diri. Janganlah sebelum waktu itu penegak hukum masuk memeriksa bupati. Tapi, bagi siapa pun yang melakukan abuse of power dan korupsi, silakan ditindaklanjuti.

---

Pramono Anung TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR: Kediri, Jawa Timur, 11 Juni 1963 | PENDIDIKAN: S-1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (1988), S-2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1992), S-3 Doktor Bidang Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (2013) | KARIER: Direktur Operasi PT Tanito Harum (1990-1995), Direktur Operasi PT Vietmindo Energituma, Vietnam (1992-1995), Presiden Direktur PT Yudistira Group (1995-1999), Presiden Komisaris PT Mandira Hana Persada (1996-1999), Presiden Komisaris PT Yudistira Group (1999), Anggota DPR (2004-2005), Wakil Ketua DPR (2009-2014), Anggota DPR (2014-2015), Sekretaris Kabinet Kerja (2015-sekarang) | Organisasi: Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (1997), Anggota Dewan Perwakilan Daerah PDIP (1998-2000), Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP (2000-2005), Sekretaris Jenderal DPP PDIP (2005-2010)