Kalau Aku Ingkar, Gebukin Saja

Ade Komarudin langsung tancap gas setelah dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri. Dia melakukan road-show menemui para ketua partai politik. Sesaat setelah pelantikan, politikus kelahiran Purwakarta ini menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Keesokan harinya, Ade menghadiri pelantikan duta besar negara sahabat di Istana Negara. Di sana dia berjumpa dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Dia juga berencana menyambangi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat.

Ancang-ancang melakukan konsolidasi politik itu bahkan sudah dilakukan sebelum dia menduduki tampuk kepemimpinan di parlemen. Sebelum pelantikan, dia menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya akan menuntaskan pertemuan dengan 10 ketua umum partai dan tokoh berpengaruh di partai politik," kata dia, Selasa pekan lalu.

Hinggap di posisi nomor satu di DPR saat ini seperti menempati jabatan yang tertunda bagi Ade. Pada Oktober 2014, Ade sempat bersaing dengan Setya Novanto memperebutkan posisi Ketua DPR. Namun kala itu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie lebih memilih Setya. Ade lalu diplot sebagai Ketua Fraksi Golkar setelah sebelumnya sekretaris selama lima tahun. Adapun Setya Novanto, setelah melepas jabatannya, kini menempati kursi yang ditinggalkan Ade.

Pelantikan Ade sebagai Ketua DPR hampir bersamaan dengan memanasnya gejolak di internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Sejumlah kader senior dan tokoh muda gencar mendorong digelarnya musyawarah nasional untuk mengakhiri konflik Golkar yang sudah berlangsung setahun terakhir. Menanggapi perkembangan tersebut, Ade enggan merespons. "Saya ingin fokus sebagai Ketua DPR," kata kepada Budi Setyarso, Wayan Agus Purnomo, Prihandoko, Hussein Abri Yusuf, Angelina Anjar Sawitri, dan fotografer Dhemas Revianto dari Tempo dalam sebuah wawancara khusus di ruangannya, Rabu pekan lalu. Ade banyak tertawa terbahak dalam perbincangan selama satu setengah jam itu.

* * * *

Apa yang membedakan Anda dengan Setya Novanto sebagai Ketua DPR?

Yang jelas, kasus Freeport itu menjadi pelajaran buat saya. Itu cermin, kan? Lebih bagus belajar dari pengalaman orang lain.

Menurut Anda, kasus Setya lebih merusak Golkar atau DPR?

Saya mau tutup buku kasus itu.

Dua pemimpin DPR saat ini, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, sangat membela Setya dalam kasus Freeport. Apakah hal tersebut bakal menjadi hambatan psikologis Anda?

Tidak ada, semuanya sama saja.

Bagaimana ceritanya posisi Anda dan Setya bisa ditukar?

Sebenarnya tidak di-switch, itu kesimpulan publik yang keliru. Pada waktu rapat Golkar pada Desember lalu, yang dihadiri ketua harian, wakil ketua umum, bendahara, dan sekretaris jenderal, Bang Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar) bertanya satu-satu. Ada yang bicara blak-blakan menyebut nama, tetapi ada yang menyerahkan ke Ketua Umum. Teman-teman sudah tahu apa maunya Ketua Umum. Rapat lalu memutuskan saya sebagai pengganti Setya.

Berapa orang yang memilih Anda?

Tidak usah saya sebut lah. Yang jelas, hampir semua maunya saya, paling cuma satu yang tidak. Kriteria juga kan bisa dilihat, mengarah ke siapa, ujungnya saya. Karena kami tahu maunya Ketua Umum.

Termasuk soal pemilihan ketua fraksi?

Itu pilihan Bang Ical karena ada di peraturan organisasi. Ini tidak didiskusikan karena hak Ketua Umum.

Apakah penunjukan Setya sebagai ketua fraksi perlu pengesahan di paripurna DPR?

Fraksi itu hak partai, pimpinan DPR tak bisa apa-apa. Saya tak bisa campur tangan. Misalnya, partai menunjuk A, tetapi pimpinan Dewan menunjuk B, itu tidak bisa.

Apakah perlu dibacakan di sidang paripurna?

Tidak. Pada waktu awal pelantikan DPR, iya. Nama fraksi dan ketua disebut. Selanjutnya tidak usah.

Ada yang mempersoalkan legalitas Golkar atas penunjukan Anda sebagai pengganti Setya….

Surat penunjukan saya dikirim pada 17 Desember (sebelum kepengurusan Golkar Munas Riau berakhir). Rapat pimpinan Dewan, pimpinan fraksi, dan badan musyawarah tak ada yang tak setuju.

Apakah di dalam Golkar tidak ada perdebatan?

Tidak ada. Kalau orang per orang, ya, susah juga. Itu kan soal ketidaktahuan, (maklum) biasa berdagang, tak mengerti soal hukum. Mereka hanya mengerti sempoa, begitu dikasih soal hukum, kelabakan. Anggota DPR kan latar belakangnya macam-macam, ada yang pintar, ada yang bodoh.

Mengapa perombakan fraksi sempat ditolak oleh orang dekat Anda?

Kalau ada kerikil, nanti kami diskusi. Sepanjang belum ada kerikil, ya, lanjut saja.

Apa prioritas Anda sekarang setelah dilantik?

Aku mau fokus ngurusin pekerjaanku yang baru. Malu aku, 19 tahun, sekarang 20 tahun lho, sebagai anggota Dewan. Malu aku. Tidak ada satu pun yang bilang DPR bagus. Memang begitulah faktanya. Tolong kasih aku kesempatan ngurus barang ini. Supaya undang-undangnya banyak, pengawasannya konstruktif, dan jangan cari-cari kesalahan. Kalau dicari-cari kesalahannya terus, kapan kerja? Anggaran harus prorakyat, berarti harus memprioritaskan daerah. Rakyat kan di daerah.

Soal pembangunan gedung, apakah bakal tetap dilanjutkan?

Yang begitu biarkan dikerjakan wakil ketua. Saya belum menggelar rapat pimpinan. Saya mau wakil ketua terbagi habis tugasnya. Biar bolong-bolongnya saya yang tutupin. Bayangin, undang-undang yang dihasilkan cuma tiga (selama 2015). Saya ini menjadi anggota DPR dari zaman Pak Soeharto, tahun 1997-1999. Malu, malu sekali. Zaman Pak Habibie, dua tahun berisik karena legitimasinya kurang, parlemen justru produktif.

Apa yang bakal Anda lakukan?

Soal ini juga tergantung pemerintah, karena mereka juga harus proaktif. Studi banding ke luar negeri juga menjadi hambatan. Ketua umum partai pernah pusing karena rapat pleno susah kuorum. Ada yang ke Italia, ke Jerman, atau ke mana. Habis semua ke luar negeri! Saya mau batasi, ini harga mati. Saya teruskan ini ke ketua fraksi saat rapat pimpinan. Yang boleh ke luar negeri hanya Komisi I karena tugasnya. Selain itu juga Badan Kerja Sama Antarparlemen. Tidak ada lagi panitia khusus ke luar negeri. Saya pasti diprotes, tapi tak apa-apa. Kalau pimpinan fraksi sepakat, selesai semua.

Apa hal itu bakal signifikan meningkatkan produktivitas?

Saya yakin! Nah, soal lain adalah reses. Sekarang kan lima kali, nah, waktunya saya mau bikin maksimal dua minggu. (Malah) bisa jadi kurang dari itu. Lumayan, kan? Masa kerjanya makin banyak.

Berapa kira-kira target legislasi yang bisa dicapai?

Kalau saya sih 30-an. Prioritas Prolegnas 2016 sudah ada. Nanti kan bisa ditambah. Ya, minimal 30-an. Tahun lalu (cuma) tiga, ya kami nebus dosalah….

Selain soal jumlah, kan perlu prioritas. Lalu mengapa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu?

Sebenarnya itu bukan usulan DPR, melainkan konsensus dengan semua pemangku kepentingan. Saya tahu prosesnya. Pasal yang hendak diperbaiki sudah disepakati bersama. Pemerintah maunya itu, DPR juga maunya itu. Ini kesepahaman, termasuk dengan KPK. Semuanya nggak ada yang resisten.

Poin revisinya seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan?

Bukan usulan Luhut tetapi kesepahaman bersama.

(Catatan: Empat poin revisi UU KPK adalah dewan pengawas KPK, kewenangan KPK dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum, dan terakhir, pengaturan penyadapan.)

Siapa yang menjamin tak bertambah saat dibahas di komisi, termasuk soal pembubaran KPK 12 tahun setelah pengesahan undang-undang?

Saya yang menggaransi.

Kan nanti harus dibicarakan dengan fraksi. Apakah bisa?

Kan aku bilang, bersama-sama. Kerja di DPR sendirian, ya, jangan harap lah.

Jaminan seperti apa?

Ane yang garansi. Hanya empat, tidak boleh lebih dari itu. Kalau aku ingkar, gebukin aja. Diteriakin maksudnya, ha-ha-ha....

Bukannya merevisi UU KPK itu bagian dari itu barter dengan RUU tax amnesty?

Tidak ada barter-barter.

Banyak anggota parlemen yang tersangkut kasus korupsi, apa rencana Anda?

Saya ingin semuanya terkontrol baik. Misalnya soal pembangunan gedung. KPK saya libatkan. Kan nggak mungkin saya pelototin tiap hari. KPK diminta mengawasi, BPK juga, dari awal. Kalau dipelototin seperti itu, orang mau selingkuh juga nggak berani.

Soal penyusunan anggaran atau pemilihan pejabat, kadang dijadikan sarana bernegosiasi.

Secara sistemik susah mengawasinya. Bagaimana caranya? Karena itu kontrol media penting. Maka saya pengin media dapat tempat yang baik, fasilitasnya juga harus benar. Terdaftar juga yang benar.

Adakah kemungkinan membatasi rapat di hotel agar tidak ada lobi gelap?

Nanti kami bicarakan. Yang penting ada komitmen bersama untuk efisiensi anggaran.

Anda selama ini dikenal seperti "Don": mereka yang ikut seleksi jabatan melalui DPR kalau melalui Anda pasti jadi....

Mungkin saya dikenal bertangan dingin. Kalau membantu orang biasanya berhasil.

Apa resepnya?

Karena pergaulan, karena kepercayaan. Memang antara kata dan perbuatan jangan terlalu jauh. Bagi pemimpin, mulut itu penting. Kalau dia biasa menipu orang, orang akan malas (berhubungan). Kalau mulutnya dapat dipercaya, salaman sekali selesai.

Apakah setiap dukungan itu selalu diikuti transaksi?

Yang begitu ada. Tapi yang benar itu biasanya lebih banyak daripada yang nggak benar. Tapi jangan harap semua orang benar. Kiamat dunia ini kalau mayoritasnya orang nggak benar.

Apa yang dilihat kalau mau membantu seseorang?

Visi. Orang itu juga memiliki integritas atau tidak. Selain itu, acceptable atau tidak. Kalau orang tidak punya itu, susah juga dibantu.

Pernah dimintai orang yang susah dibantu?

Ada. Saya sih blak-blakan. Lo dosa apa sih? Kok, susah amat? Tes pasar, kan?

Bagaimana dengan soal pemilihan pimpinan KPK kemarin?

Saya dari awal agak kurang fokus. Saya serahkan ke Mas Bambang Soesatyo (Sekretaris Fraksi Golkar). Karena saya pusing. Saya ikut sekali dua kali.

Ada titipan sesuatu untuk pimpinan KPK yang baru?

Teman-teman tahu, kan sudah pengalaman. Yang dulu blak-blik-bluk perjanjiannya: Nanti, katanya, kalau gue udah jadi, bisa bersama-sama mengurus segala macam. Begitu kejadian, nggak juga begitu. Maka, berdasar pengalaman, teman-teman itu bilang, udah lah, nggak usah gitu-gitu.

Jadi, apa yang dilakukan?

Kalau kumpul dengan calon, udah deh, nggak usah pakai kriteria macam-macam. Udah yang kita doyan, ya itu aja. Dulu, kami sudah bicara panjang lebar, tetap nggak jelas juga. Pokoknya mana yang paling pas, deh. Rata-rata ingin memprioritaskan pencegahan. Ada kesamaan. Titik.

DPR kerap disorot karena jadi seperti showroom mobil mewah.

Itu semenjak reformasi. Semenjak banyak orang kaya masuk sini. Sebelum reformasi, nggak ada itu. Waktu 1997-1999, kan aktivis, tentara, birokrat, tapi berotak. Semenjak pemilihan langsung, banyak orang kaya. Jadi nggak ada rasa malu dan takut. Pemilihan langsung juga harus kaya, lho.

Anda mendengar berbagai joke satir mengenai DPR? Misalnya, "Ada anak TK ditanya gurunya, kalau ada kebakaran di gedung DPR, akan membantu apa. Jawabnya: bensin, Bu."

Saya paling prihatin sama tempat ini. Karena tadi, satir-satir, bikin nggak enak. Cuma kan hidup saya memang di sini. Saya nggak bisa di tempat lain. Dari 1997, berarti sekarang sudah 20 tahun. Apakah di antara 560 anggota brengsek semua? Ya, enggak lah. Aku jamin itu. Lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik.

Sekarang sudah menjadi Ketua DPR. Tahap berikutnya menuju kursi Ketua Umum Golkar?

Aku mau ngurusin ini barang dulu. Sampai hari ini aku masih pusing ngurusin sini. Pokoknya nanti setelah sketsanya keliatan, blue print-nya sudah ada, tahun depan aku bertanggung jawab kepada rakyat, agak gagah dikit, agak lumayan lah. Cari itu aja. Legislasi bisa dipertanggungjawabkan segini. Belum kepikiran yang lain.

Banyak yang ingin maju, masak Anda tidak berminat?

Semua orang itu boleh pengin jadi ketua umum, pengin jadi presiden, wajar, dong. Kalau politikus ditanya begitu, ya, zaman Pak Harto begini jawabannya, zaman sekarang begini jawabannya, ha-ha-ha.... Persoalannya, hidup ini kan ada skala prioritas. Saya sekarang sedang menjalankan amanat partai sebagai Ketua DPR. Saya harus amanah. Kalau saya bekerja maksimal di sini, bukan hanya parlemen yang bagus, Golkar juga akan bagus. Kalau ternyata setahun yang akan datang legislasinya 20-30, berarti bagus kan kinerja saya? Dalam politik, citra dan persepsi itu penting.

Kami dengar, jika Anda maju, pesaingnya adalah Idrus Marham?

Memangnya bakal ada munas? Orang nyebut-nyebut calon, munasnya saja belum tentu ada. Kalau mau berebut, berebut pepesan kosong. Ngapain juga didiskusikan soal itu.

Jadi, belum pasti munas?

Ini politik, penuh dengan ketidakpastian.

Mengapa Golkar merapat ke pemerintah?

Begini, orang Golkar itu, seperti kata Pak Jusuf Kalla dulu, karena 32 tahun menopang pemerintahan, secara kultural sudah mendarah daging. Jadi, Golkar itu bukan tidak betah, tetapi tidak bisa di luar pemerintah. Posisinya di luar, tapi kelakuannya di dalam juga. Aneh, oposisi tapi kerjaannya membantu pemerintah. Kan lucu? Ya, karena itu tadi, kulturnya. Secara budaya partai ini sudah terbentuk 32 tahun, ya, seperti itu. Jangan harap Golkar disuruh oposisi, nggak bisa.

Sudah konkretkah Golkar akan dikasih jabatan berapa menteri?

Saya tidak tahu apakah Pak Ical mau ke situ. Itu urusan beliau. Bukan urusan saya.

Ngomong-ngomong, katanya sering minum teh bareng di Istana Bogor dengan Pak Jokowi?

Enggak, nggak sering. Saya ini apa, sih. Kan kemarin cuma ketua fraksi. Ketua fraksi 10 di DPR.

Tapi terlihat ada hubungan baik. Hal itu memuluskan Anda menjadi Ketua DPR?

Waktu itu saya (bertemu) sebagai Ketua Umum SOKSI, jadi tidak ada hubungannya. SOKSI suka sama Presiden Jokowi karena dipandang mempunyai modal utama memimpin republik, yaitu keikhlasan. Kita butuh pemimpin yang ikhlas, yang tidak ada motivasi mengambil sesuatu dari republik ini, kecuali mengabdi kepada rakyat. Itu ada pada beliau. Cuma itu.

Dulu, dalam pemilihan presiden, kan Soksi tidak mendukung Jokowi-JK?

Pak Suhardiman (pendiri SOKSI) kan mendukung. Beliau kan pemiliknya. Keluarga besar SOKSI mendukung. Pada Mei tahun lalu, hasil Rakernas memutuskan mengamankan Presiden sampai 2019.

---

Ade Komarudin Tempat dan tanggal lahir: Purwakarta, Jawa Barat, 20 Mei 1965 Istri: Netty Marliza Anak: 3 orang Pendidikan: SMA II Purwakarta 1981-1984 l Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta 1985-1990 l Magister Hukum Universitas Padjadjaran 2006-2007 l Doktoral Hukum Universitas Padjadjaran 2007-2012 Organisasi: Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 1989-1990 l Wakil Ketua Komisi BUMN DPR 2004-2005 l Sekretaris Fraksi Partai Golkar 2009-2014 l Ketua Fraksi Golkar 2014-2015 l Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 2010-sekarang l Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali 2014-2019