Kalau Disebut Bencana Nasional, Enak di Mereka

Dua bulan telah lewat, kabut asap masih menyergap sebagian langit Sumatera dan Kalimantan. Hujan lebat yang sempat beberapa kali menyiram kota pun tak cukup berdaya mengusir kabut. Selubung asap bahkan sudah menelan korban jiwa warga Riau dan Jambi, yang menderita sakit pernapasan.

Pemerintah bukannya diam saja. Puluhan perusahaan yang diduga terkait dengan pembakaran hutan sudah dalam penanganan polisi, dan diancam hukuman teguran hingga pencabutan izin operasi. Tawaran bantuan Singapura yang sempat ditepis pun akhirnya diterima, karena darurat asap belum juga bisa teratasi. Bantuan juga datang dari beberapa negara lain.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berusaha meningkatkan koordinasi antarlembaga dan kementerian untuk menanggulangi kebakaran. "Gotong-royong" penanganan asap dilakukan demi mempercepat pengambilan keputusan. Pada Jumat pagi pekan lalu, Luhut bersama Menteri Kesehatan Nina Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto duduk bersama dalam acara coffee morning di Senayan, Jakarta, membahas penanganan asap.

Luhut juga memantau lapangan agar dapat mengambil langkah yang tepat. Bahkan, dari situ, ia mendapat "tanda mata" berupa luka di kaki karena terperosok di lahan gambut di Palembang. "Ini gara-gara kabut, lho," kata Luhut sembari menunjukkan luka di sebelah dalam kaki kirinya. "Saya kan masih tentara juga, special force juga. Dahulu, he-he-he.... Tapi sekarang sudah kakek-kakek."

Kepada wartawan Tempo Tulus Wijanarko, Isma Savitri, Indra Wijaya, Raymundus Rikang, Sunudyantoro, Ananda Teresia, Wayan Agus Purnomo, videographer Denny Sugiharto, dan fotografer Subekti, yang mewawancarainya pada Jumat siang pekan lalu, Luhut menjelaskan soal jibaku pemerintah mengawal penanganan kabut asap. Ia mesti juga "membelah" pikirannya untuk memantau kasus kekerasan di Singkil, Aceh, dan beberapa perkembangan politik di Tanah Air.

* * * *

Apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan tadi?

Coffee morning di Dewan Perwakilan Rakyat adalah inisiatif Ketua DPR yang mengundang kami sharing. Hal yang sebelumnya tidak bisa kami ungkap ke publik tadi kami ungkap di situ. Ibu Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan) tadi juga bilang, pemerintah akan mengambil kembali lahan gambut. Tapi itu enggak usah kita umum-umumin.

Kenapa kebakaran sekarang jauh lebih hebat dibanding tahun lalu?

(Luhut mengawali jawaban pertanyaan ini dengan penjelasan off the record.) Selain itu, gambut ini kan kalau kondisinya kering jadi mudah terbakar. Buktinya sekarang ini, kalau kami bombardir apinya sampai padam, api di bawah muncul lagi ke atas. Jadi, kalau orang mau marah-marah, saya pusing juga. Mau marah apa?

Terus ada juga pertanyaan kenapa enggak minta bantuan sejak awal. Ya, memang ada beberapa sebab. Pertama, kita memang coba sendiri dulu. Kedua, kita enggak menduga prosesnya panjang. Ketiga, mereka (Singapura) nawarin-nya cuma satu pesawat. Itu sama saja menghina kita.

Sebelumnya, penanganan kasus seperti ini hanya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi ini sampai Menkopolhukam turun langsung.

Ya, Presiden maunya begitu. Mungkin beliau merasa perlu, ya sudah, kami laksanakan.

Perhatian Presiden dalam penanganan kabut asap seperti apa?

Beliau sudah pergi beberapa kali ke lapangan, pasti masalah ini dianggap serius. Ada yang bilang Presiden mencari popularitas saja dengan turun ke lapangan. Tapi saya bilang di parlemen, "Jangan begitulah. Presiden itu pergi ke lokasi karena beliau menjiwai apa yang menjadi masalah asap ini, agar proses pengambilan keputusannya tak salah."

Setelah Presiden meminta Anda mengawal penanganan kabut asap, apa saja yang Anda perbaiki dari koordinasinya?

Kami koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan ada juga satuan tugas di Palembang, Jambi, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak. Di satgas itu ada kolonel dan komandan resor militer. Mereka memandu semua operasi di situ, dari darat, laut, hingga udara. Mereka juga membuat perencanaan, target mana yang paling baik untuk diserang dulu. Kemudian juga kami gunakan drone untuk mendapatkan data real time. Sekarang manajemennya kami lakukan dengan baik.

Sepertinya manajemen penanganan lebih baik, tapi kenapa kebakaran belum juga tertanggulangi?

Ada yang bertanya, apakah ini bisa selesai dalam dua pekan, saya bilang enggak. Tapi apakah kami terus berusaha mengurangi, itu yes. Kami berharap dalam dua pekan ini asap dan hotspot-nya bisa berkurang. Sampai kapan, we don't know. Tapi kami berharap dalam dua-tiga minggu ini hujan lebat, jadi akan membantu menyelesaikan kabut asap.

Koordinasi semua bagus dan berjalan baik. Presiden melihat ke bawah, Menkopolhukam juga, jadi ya enggak ada yang berani macem-macem. Tiap hari dua kali saya selalu telepon dengan satgas. Saya tanya laporan tentang pemadaman, pencemaran udara, ISPA, water bombing, pesawat. Paling tak sampai lima menit saya mendapat informasi, lalu saya bilang lakukan ini, ini, ini. Nah, yang seperti itu sebelumnya enggak pernah ada.

Lambatnya penanganan juga karena ada kepala daerah yang di awal tidak responsif, ya?

Itu harus kita lihat kenapa dia begitu. Saya tahu maksud Anda itu, ha-ha-ha.... Kami tidak mau membuka nama perusahaannya. Kami ingin penindakannya tahun ini terukur. Dalam konteks, kalau kami buka sekarang, pasti kami kena dampaknya. Tapi diam-diam kita ambil lahannya.

Kalau sekarang?

Panggil aja. "Lex (Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin), apa yang sudah kau bikin?"

Akan ada tambahan lagi selain 30 perusahaan yang sudah dikenai sanksi?

Iya, akan banyak perusahaan.

Termasuk perusahaan besar?

Kami enggak ada urusan. Kalau tahun depan terjadi lagi, kami ambil lahannya semua, kami cabut semua izinnya. Sekarang mereka sudah enggak berani. Mereka tahu Menkopolhukamnya samin juga.

Saya banyak kekurangan, tapi dengan pengalaman dan usia saya yang sudah segini, saya ingin jadi bagian dari proses perbaikan negara ini. Termasuk soal paket kebijakan ekonomi, yang merupakan efisiensi di semua lini. Jadi, kalau ada partai yang bilang ini buruk, saya enggak mau bilang "gundulmu" aja. But we're doing so much to fix our system.

Pekan lalu Anda berkunjung ke lokasi. Apa yang Anda lihat di lapangan?

Saya lihat lokasi yang dibom dengan air. Dari atas memang mati apinya, tapi di bawah masih ada api. Mbok ya dipadamkan pakai apa pun, tetap ada titik api itu. Akhirnya kami bikin kanal-kanal agar api tak bisa menyeberang lagi.

Kabut asap ini juga ada kaitannya dengan urusan keadilan. Kalau ada perusahaan punya lahan 2,8 juta hektare, di mana keadilannya? Ada juga yang punya area 600 ribu hektare tapi enggak punya pemadam kebakaran. Masak, pemerintah yang mau madamin? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak di mereka. Dia bisa punya 500 juta pound sterling di London, lalu kita yang madamin apinya.

Straits Times sampai menulis soal tinjauan Anda ke lokasi kebakaran....

Ya, memang saya naik helikopter. Pintunya saya buka, lalu saya duduk dan minta pilot terbang rendah untuk melihat langsung. Itu bagian dari upaya saya menjiwai masalahnya.

Dari penanganan saat ini, apakah ada jaminan kebakaran tak akan terjadi lagi tahun depan?

Pasti ada. Tapi saya yakin tingkatnya lebih rendah karena kita sudah punya pengalaman. Antisipasi dari awal, soal pesawat terbang, dan lainnya. Ngapain kita punya banyak helikopter? Jadi perbanyak itu traktor air yang bisa membawa empat-lima ton.

Selain ke kabut asap, perhatian masyarakat belakangan tertuju pada kerusuhan di Singkil, Aceh.

Tadi pagi saya baru mendapat laporan, semua sudah terkendali dengan baik. Kalau kita lihat mundur pada 1979, memang sudah pernah ada masalah di sana. Tapi itu lalu terselesaikan dengan baik. Ada lagi kerusuhan pada 1981, 2011, 2013, dan sekarang ini. Jadi dalam 30 tahun terakhir sebetulnya sudah beberapa kali kejadian seperti itu, tapi semua terselesaikan dengan baik.

Masyarakat Singkil memang tinggal dekat dengan masyarakat Pakpak, yang sudah sepuluh generasi tinggal di sana. Itu sebabnya kalau kita dengar mereka ingin memisahkan diri menjadi kabupaten sendiri.

Karena sudah beberapa kali terjadi kerusuhan serupa, kali ini pemerintah dituduh kecolongan.

Kami sudah mendapatkan laporan dua-tiga hari sebelumnya tentang adanya kemungkinan terjadi hal seperti itu. Maka polisi dan TNI sudah melakukan persiapan penjagaan dan mencoba mendamaikan. Kelompok PPI (Pemuda Peduli Islam) juga sudah dicoba didamaikan.

Toh, masih terjadi aksi kekerasan....

TNI dan Polri sudah menghambat gerakan mereka. Bupati dan pemerintah daerah juga sudah berusaha mencari jalan untuk berkompromi dengan PPI. Tapi ada pihak yang memprovokasi. Korban yang jatuh hanya sedikit, satu orang. Yang dibakar pun hanya satu undung-undung, bukan gerejanya.

Apakah kemungkinan adanya provokator tak tercium polisi dan TNI?

Sudah kami cium, maka sekarang ada yang jadi tersangka. Tapi intinya sekarang kami ingin masalah seperti ini bisa terselesaikan baik tanpa ada provokasi. Seperti kasus kerusuhan di Tolikara, Papua, itu sudah selesai. Saya pikir ujung dari semua ini adalah masalah keadilan, dan saya pikir yang dilakukan polda, kodam, dan pemda di sana sudah mencerminkan kondisinya membaik.

Ada kecurigaan kerusuhan ini sengaja dibikin?

Pastilah ada. Tapi tidak tahu apakah dalam konteks politik ataukah lainnya. Kami selidiki pelan-pelan. Tempat ibadah di negara ini banyak, kalau tidak cool menanganinya, bisa repot.

Ada yang menduga ini terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak.

Bisa saja, membuat gaduh agar pilkada serentak tidak jadi dilangsungkan tahun ini, tapi pada 2017. Aceh kami hitung tinggi juga rating-nya untuk bisa terjadi macem-macem.

Yakin tak akan terulang kerusuhan sejenis?

Kalau soal itu bisa terjadi kapan pun. Tinggal eskalasinya yang perlu dikendalikan. Karena yang namanya dogma itu paling gampang disulut. Kita harus realistis, tapi bisa di-minimize potensinya.

Apakah ini tanda intoleransi di Indonesia kian meningkat?

Bisa kita bilang iya, bisa tidak. Sebab, seperti Papua sekarang sudah tenang. Mereka kemarin ada demo di Merauke karena ada pembangunan yang dihentikan. Padahal, kalau toleransi tidak ada di Indonesia, perkembangan negeri yang menjunjung pluralisme ini akan tidak bagus.

Pihak kristiani juga sebenarnya harus menahan diri soal izin-izin (pendirian gereja), ketika pun ada yang bilang ada yang mempersulit. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, masyarakat bawah sendiri tak terlalu ada masalah. Tapi memang ada kelompok yang memprovokasi.

Tapi ada yang menyebutkan toleransi antar-umat beragama di Singkil cukup baik belakangan.

Sebenarnya, kalau kita lihat sejarah, Tjoet Nya Dhien dulu juga enggak pakai jilbab, kok. Masalah dogma dan faith itu susah didiskusikan. Kan, belum ada yang balik dari surga. Kau suka minum air putih, saya suka minum teh. Kalau kau tanya alasannya, repot penjelasannya. Jadi, ya sudahlah, hormati saja keyakinan orang lain.

Dalam waktu dekat, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membikin adem situasi di Singkil?

Tadi ada rapat untuk mempertemukan mereka (pihak yang terlibat kerusuhan). Nah, tapi sebenarnya ini jangan semua jadi urusan pemerintah pusat. Kita juga harus mendewasakan pemerintah daerah dalam menangani masalah, sedangkan pemerintah pusat menyediakan fasilitasnya saja.

Bagaimana dengan masalah regulasi pendirian tempat ibadah?

Masalah itu kita harus melihat dengan jernih. Semua harus menahan diri, seperti di kampung saya di Silaen, Sumatera Utara. Di sana hanya sedikit orang Islam, tapi ketika mereka bikin masjid, kami tidak peduli, kok. Silakan saja. Enggak ada ribut-ribut sampai sekarang, mereka yang di sana berkawan. Jadi saya pikir kita jangan membesar-besarkan masalah ini.

Itu harapannya. Tapi di lapangan selalu ada pihak yang menyulut kerusuhan semacam itu.

Itu enggak bisa kita hindari, dan akan kita hadapi dari waktu ke waktu. Orang mencari popularitas, ya, segala macam cara digunakan.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama kerap dijadikan dasar massa di bawah untuk mempermasalahkan pendirian rumah ibadah.

Sebenarnya, kalau itu dilakukan dengan benar, ya, tidak ada masalah. Tapi, karena kemudian ada pihak yang memprovokasi mengenai tanda tangannya, ya, ramai lagi. Sebenarnya sah-sah saja sih menurut saya suratnya.

Kenapa surat itu tidak ditarik saja?

Untuk apa? Yang penting kan aturannya dilaksanakan dengan benar saja. Orang itu banyak yang khawatir akan ada kristenisasi atau islamisasi. Kalau saya sih lebih cenderung memikirkan bagaimana mengkristenkan orang Kristen dan mengislamkan orang Islam dengan benar. Karena nilai-nilai agama itu pasti baik, dan tidak ada yang mengajarkan kekerasan.

Saya ingat Gus Dur. Beliau pernah bilang bahwa belajar Islam itu juga mesti belajar sejarahnya, jadi akan paripurna. Anak saya yang kecil, dia sejarawan, juga bilang: kalau kita lihat sejarah kristiani, sama saja sekarang dengan dulu. Dibacokin itu orang-orang. Hanya, waktu itu belum ada media. Kok, sekarang kita ribut? Jadi, ya, jangan orang Kristen merasa dia paling benar, enggak juga. Karena ratusan tahun lalu, you guys did the same thing.

Ini akan ditelusuri sampai ke aktor intelektualnya, agar tak sampai berulang?

Itu tokoh kau cari sampai "sarang kodok" juga tak akan ketemu. Saya sih terus terang melihat kejadian di Singkil seperti di Papua (Tolikara), ini masalah ketidakadilan. Pemimpin mereka juga mesti ada di sana, tidak lebih sering berada di Jawa. Kalau itu sudah dilaksanakan, tensinya akan berkurang.

Soal rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti apa sikap Presiden?

Sikap Presiden jelas. Beliau mengatakan, "Pak Luhut, saya ingin KPK tetap kuat". Itu clear message-nya.

Tapi kenapa masih ada dalam Program Legislasi Nasional DPR?

Memang Undang-Undang KPK perlu disempurnakan pada empat bidang. Di mana negara di dunia ini yang hukumnya tak punya SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)? KPK Hong Kong saja punya. Masak, orang mati mau dihukum sepanjang dia mati? Itu melawan hak asasi manusia. Kita mesti berpikir jernih juga. KPK itu bukan berhala, bukan Alkitab.

Kedua, organisasi mana di dunia ini yang tak punya pengawas? Vatikan saja punya pengawas. Pengawasnya kita buat, yakni orang-orang yang "sudah selesai dengan dirinya". Misalnya mantan Ketua MA. Jangan orang yang mau jadi presiden duduk di situ. Soal itu, tak ada yang berani argue saya. Mana pegiat-pegiat antikorupsi? Mari ngomong sama saya dan tunjukkan di mana salahnya itu.

Ketiga, soal penyadapan ini harus diatur. Masak, tak ada yang mengontrol KPK? Kalau kau disadap pas lagi pacaran sama istrimu, kan repot juga. Keempat, soal independensi penyidik. Masak, penyidik independen enggak boleh? Ini seharusnya boleh, asalkan diaudit oleh pemerintah.

Tapi kan poin yang akan direvisi bukan soal itu, melainkan hal lain, di antaranya tentang pembatasan usia KPK 12 tahun saja?

Itu saya tegaskan tidak ada.

Empat poin itu sudah Anda sampaikan ke Presiden?

Saya belum mau membawa Presiden ke wacana ini. Tapi saya sudah berdiskusi sama DPR. Kalau DPR keluar dari pakem tadi, saya enggak mau. Semoga saya tak salah. Tapi sejauh ini semua sepakat dengan empat hal tersebut.

---

Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR: Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947 | KARIER: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (2015-sekarang), Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (2014-2015), Presiden Komisaris PT Toba Sejahtera (2004-sekarang), Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2000-2001), Duta Besar Indonesia untuk Singapura (1999-2000), Komandan Pendidikan dan Pelatihan TNI Angkatan Darat (1997-1998), TNI Angkatan Darat, Unit Infanteri Kopassus Detasemen 81 (1970-1999) | PENDIDIKAN: Akademi Militer (1970), Kursus Dasar Kecabangan Infanteri, Kursus Komando, Kursus Lintas Udara, Kursus Lanjutan Perwira/Suslapa I, Kursus Lanjutan Perwira/Suslapa II, Sekolah Staf Komando AD, Sekolah Staf dan Komando ABRI, Lembaga Ketahanan Nasional, Master in Public Administration di George Washington University, National Defense University, Amerika Serikat | PENGHARGAAN, di antaranya: Adhi Makayasa (lulusan terbaik) (1970), Komandan Resor Militer Terbaik Se-Indonesia (1995), Satya Lencana Penegak, Satya Lencana Garuda VIII, Satya Lencana PBB | KEPANGKATAN: Letnan Dua Infanteri (1970), Letnan Satu Infanteri (1973), Kapten Infanteri (1975), Mayor Infanteri (1980), Letnan Kolonel Infanteri (1983), Kolonel Infanteri (1990), Brigadir Jenderal TNI (1995), Mayor Jenderal TNI (1996), Letnan Jenderal TNI (1997), Jenderal TNI (2000)