Kita Harus Mulai Jadi Libero

Di ruang makan mungil dan hangat di suatu rumah di kawa­san Widya Chandra, Jakarta Selatan, Bambang Brodjonegoro meruntuhkan "stereotipe klasik" Menteri Keuangan: dingin, hemat bicara, dan amat hati-hati menghadapi media. Di hadapan sejumlah pemimpin media nasional, Bambang, Menteri Keuangan serta tuan rumah santap malam itu—pada Selasa pekan lalu—berbicara panjang dan rileks tentang tugas barunya di Kabinet Kerja. "Kementerian Keuangan harus aktif mendorong visi maritim serta harmonisasi tarif," katanya.

Bambang bahkan menyelingi pidatonya dengan anekdot sepak bola—olahraga yang amat dia gemari. "Saya ingin Kementerian Keuangan jangan hanya menjadi stopper, tapi harus mulai menjadi libero," ujarnya, disambut gelak tawa para editor. Analogi Bambang sejatinya serius. Dia ingin kementerian yang dipimpinnya tak berkutat pada fungsi pengawasan belaka. Bambang bertekad mendorong para birokratnya lebih aktif, produktif, serta membuat terobosan dalam fungsi-fungsi mereka—bukan hanya business as usual. Termasuk menjalin hubungan kerja yang lebih cair antarbirokrat dengan kementerian-kementerian lain.

Salah satu tugas awal yang diminta Presiden dari Menteri Keuangan adalah menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Bambang mesti menghitung berapa dan dari mana saja duit yang bisa dihemat oleh pemerintah baru. "Mengajukan APBN-P bukan berarti kita gagah. Itu justru menunjukkan kita kurang kredibel. Bikin anggaran, eh, di tengah kok diubah," katanya. Maka sibuklah dia merancang dan menghitung alokasi anggaran yang bisa dipangkas—dan ke mana mesti mengalirkannya.

Bambang bukan orang baru di Gedung Djuanda—kantor Menteri Keuangan, yang bertempat di Jalan Dr Wahidin, Jakarta Pusat. Dia pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal di sana dan mendampingi Menteri Keuangan Chatib Basri sebagai wakil menteri di akhir masa pemerintahan Presiden ­Yudhoyono.

Senin pekan lalu, Bambang bersama sejumlah pejabat Kementerian Keuangan berkunjung ke kantor redaksi Tempo. Dijadwalkan pukul tujuh malam, Bambang baru tiba menjelang pukul sembilan. "Maaf, saya baru selesai mengikuti pertemuan Presiden dengan gubernur se-Indonesia," ujarnya. Diskusi dan tanya-jawab Bambang Brodjonegoro selama hampir tiga jam dengan redaksi kemudian dituliskan kembali oleh wartawan Tempo Kartika Candra dan Hermien Y. Kleden.

n n n

Apa prioritas penghematan dalam pengalihan subsidi bahan bakar minyak?

Ruang belanjanya kan baru bisa dilakukan di APBN Perubahan 2015. Kebetulan saya tadi pagi dipanggil Presiden, yang meminta saya segera menyiapkan APBN Perubahan. Kita sudah punya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disepakati pemerintah lama pada Oktober 2014. Penghematan realokasi subsidi akan dihitung dan dibelanjakan sesuai dengan prioritas yang disampaikan Presiden. Besarannya akan bergantung pada asumsi yang kita pakai.

Asumsi 2015 saat ini pertumbuhan 5,8 persen, inflasi 4,4 persen.

Pakai asumsi itu, dan harga minyak US$ 105 per barel, kurs Rp 11.900 per US$, dengan lifting minyak 900 ribu barel, maka subsidi seharusnya Rp 280 triliun. Kalau kita ubah asumsinya, pertumbuhan akan kita tahan di 5,8 persen, inflasi mungkin 4,9 persen, karena ada imbas pengalihan subsidi. Kurs Rp 11.900 atau Rp 12 ribu, maka ada Rp 110-140 triliun anggaran belanja yang bisa dipakai di APBN-P 2015. Bisa lebih. Kalau kurang sih enggak, ya.

Akan disalurkan ke mana?

Yang amat menonjol adalah support ke sektor pertanian, terutama waduk dan irigasi. Irigasi kita kebanyakan dibuat di zaman Pak Harto. Sudah banyak yang rusak karena tua dan tak dipelihara. Ini berpengaruh pada produktivitas. Presiden ingin produktivitas pertanian meningkat secara serius dan ada upaya swasembada.

Jadi persentase terbesar ke pertanian?

Saya enggak bisa ngomong presentasinya, tapi mayoritas anggaran infrastruktur akan lari ke pengairan. Kedua, untuk jalan, terutama jalan desa dan jalan bukan tol. Ketiga, pelabuhan. Presiden bilang, "Saya enggak perlu bangun 20 pelabuhan. Lima pun cukup asal lumayan besar." Intinya, kita harus membuat prioritas. Sudah waktunya mengurangi rasa tidak enak dengan sibuk meng-entertain.

Prioritas untuk Indonesia timur kira-kira seperti apa?

Pemikiran kami adalah membangun dari pinggir, dari bawah. Rencana pembangunan infrastruktur tak semuanya di Jawa atau di Indonesia barat. Kecuali irigasi karena daerah penghasil pangan adalah Pulau Jawa. Sumatera akan jadi prioritas. Poros maritim setelah Makassar kan Sorong, Papua, jadi pelabuhan akan menjadi bagian di situ. Intinya, infrastruktur akan dibangun sebanyak mungkin di semua tempat. Contohnya, kereta api Sulawesi akan diwujudkan.

Ini akan terlihat di APBN Perubahan?

Akan terlihat perhatian yang diberikan kepada Indonesia timur. Daerah kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur akan ditolong untuk perikanan dan transportasi laut.

Wujudnya semacam apa?

Kapal, mesin kapal, ruang pendingin. Selain itu, ada yang sifatnya infrastruktur energi, seperti pengembangan gas kota, gas untuk transportasi, serta listrik. Dalam hal bantuan sosial, kita tidak lagi menolong orang dengan hanya memurahkan barang tertentu, tapi dengan memberikan support langsung kepada keluarga yang memerlukannya. Ini berlaku sampai beberapa bulan, berkelanjutan, dan penyalurannya nontunai. Kita gunakan jasa perbankan sekaligus untuk meningkatkan fasilitas financial inclusion.

Bukankah ini seperti memberi ikan, bukan kail? Banyak laporan menunjukkan bantuan tunai langsung habis begitu dibagikan.

Nanti ini akan seperti e-Money Mandiri, semacam dompet. Jadi uang itu enggak bisa sembarang pakai. Ke depan diharapkan uang itu tak langsung habis dipakai. Kalau sekarang ini habis dipakai, bisa dimengerti. Tapi, dengan low cash transfer, ke depannya mudah-mudahan bisa lebih diatur dan diperluas. Terus terang, model subsidi BBM adalah salah satu alasan kenapa ketimpangan sosial ekonomi kita melebar.

Ini memang jenis subsidi yang bisa diakses semua orang.

Dan membuat jurang kaya-miskin makin lebar. Orang kaya bisa membeli bensin murah, maka dia bisa menghemat, dapat saving untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Ini membuat yang kaya kian tinggi daya belinya. Yang biasa-biasa saja, mau BBM rendah atau tinggi, tak merasakan manfaat sebenarnya. Mungkin daya belinya terjaga karena harga bahan pokok tidak naik. Tapi itu tidak membuat dia menjadi lebih kaya, karena dia akan tetap berada di posisi itu. Sekitar 70 persen yang menikmati subsidi bahan bakar adalah pemilik kendaraan pribadi. Jadi ini subsidi tidak tepat sasaran.

Padahal salah satu fungsi anggaran negara adalah redistribusi.

Kan, artinya pajak dikumpulkan dari orang mampu dan punya kemampuan membayar pajak. Kemudian ini diberikan untuk membantu orang-orang yang tak seberuntung si pembayar pajak.

Jadi fungsi retribusi tidak berjalan?

Tidak ada fungsi retribusinya, karena uang yang dikeluarkan untuk subsidi tak akan dinikmati oleh rumah tangga miskin atau hampir miskin. Ke depan, kalau negara ingin membantu masyarakat yang masih miskin, tidak dengan membuat harga barang menjadi murah, tapi dengan memberi langsung kepada rumah tangga tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Berapa sebenarnya anggaran untuk subsidi BBM dalam hitungan Kementerian Keuangan?

Seperti yang selalu Presiden ungkapkan, selama lima tahun terakhir totalnya hampir Rp 500 triliun. Itu jauh lebih besar daripada anggaran infrastruktur kita yang cuma Rp 60 triliun atau kesehatan yang cuma Rp 300 triliun. Itu ironisnya. Kita lebih sibuk mengalokasikan uang untuk subsidi BBM, yang tidak tepat sasaran, konsumtif, dan tidak mendorong pertumbuhan, dibanding yang pas instrumennya.

n n n

Apa rencana Anda dalam menggenjot pemasukan dari pajak dan bea-cukai?

Tahun ini, perpajakan termasuk cukai realisasinya kira-kira Rp 1.000 triliun. Jumlah ini di bawah target Rp 1.200 triliun. Tahun depan targetnya Rp 1.380 triliun. Jadi naik Rp 200 triliun. Ketika kami bertemu, selain menuntut apa yang bisa kami kasih, Presiden mengatakan, "Apa yang bisa saya berikan supaya kamu kerjanya benar?" Kemarin dibahas pasal perlindungan hukum. Kasihan teman kami banyak yang malas bekerja keras karena bekerja keras sedikit langsung diperkarakan. Kalau mengejar wajib pajak, bukannya dibantuin malah diperkarakan oleh penegak hukum yang dekat dengan wajib pajak tersebut. Ada cerita kantor pajak di Medan dikelilingi preman karena ada masalah dengan wajib pajak.

Kalau jumlah pegawai pajak, bagaimana?

Paling menarik membandingkannya dengan Jepang. Jumlah penduduknya rendah sekali, tapi jumlah pegawai pajaknya dua kali lipat pegawai pajak Indonesia. Satu account representative kita harus mengawasi secara kasar 8.000 wajib pajak.

Idealnya?

Satu petugas untuk 500 wajib pajak, sehingga tingkat compliance kita tak ada yang mencapai 80 persen, baik pajak penghasilan badan, perorangan, maupun pertambahan nilai. Pada 2015, kami berfokus di sini. Kalau tingkat com­pliance diperbaiki, bisa menghasilkan kenaikan besar.

Tentang energi. Kenapa pemerintah tak memulai konversi gas transportasi?

Saat di pemerintahan lalu, saya ngomong, ayo kita dorong gas, ayo kita tambah biodiesel atau gas kota. Enggak ada reaksi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di masa lalu tak punya inisiatif sama sekali, benar-benar business as usual dalam arti sebenarnya. Pokoknya rutin. Artinya, kalau kekurangan BBM, ya, impor saja.

Anda sudah berbicara dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said?

Saya kenal Pak Sudirman. Beliau serius pakai gas. Tapi ada permasalahan peraturan Menteri ESDM yang menetapkan harga retail gas untuk transportasi di DKI Rp 3.100 per liter. Ini setara dengan BBM. Murah kan kelihatannya? Tapi, saking murahnya, produsen enggak mau. Lah, kalau ada konsumen saja, enggak ada produsen, kan enggak akan ada transaksi.

Pertamina telah menghitung harganya?

Waktu itu saya minta Pertamina menghitung yang benar. Dan harga paling pas Rp 4.500 per liter. Sekarang, dengan harga bahan bakar minyak Rp 7.500-8.500, harga Rp 4.500 bagus sekali. Konsumen akan lari ke gas dan produsen mau menyuplai. Bahkan, dengan Rp 4.500, Pertamina berani berjanji begini: "Bapak enggak perlu mengeluarkan APBN. Kami sebagai korporat dan PGN (Perusahaan Gas Negara) sebagai korporat pasti akan masuk.

Bagaimana peluang biodiesel, terutama untuk transportasi publik?

CPO (crude palm oil) kita kan lagi rendah harganya dan lebih banyak diekspor. Saking rendahnya, enggak kena bea keluar. Para pengusaha menyampaikan ke kami untuk menaikkan harga diesel secara agresif 15-20 persen, supaya pengusaha dalam negeri tertarik menyerap.

Untuk mengurangi ekspor?

Sekaligus mengatrol harga. Di samping itu, mengurangi defisit, karena kita tak perlu mengimpor biodiesel. Itu ide bagus, cuma pemerintah harus lebih tegas. Sebab, pabrik otomotif pasti akan nego; kalau kurang dari 15 persen garansinya hilang-lah; di atas 15 persen, mereka enggak mau jamin-lah. Macam-macam. Tapi kan mereka lebih butuh jualan gas di Indonesia. Maka pasti dia akan nurut apa yang kita buat.

n n n

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany akan pensiun pada 1 Desember. Sudah sejauh mana seleksi penggantinya?

Kami sedang melakukan seleksi pejabat secara terbuka untuk lima posisi di Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Pajak. Memang ada amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan semacam seleksi terbuka.

Maksud Anda lelang jabatan?

Saya tidak suka dengan istilah lelang jabatan. Sebab, itu bukan dilelang, melainkan seleksi biasa, cuma dilakukan secara terbuka untuk pegawai negeri sipil melalui mekanisme tertentu.

Kenapa belum bisa menyertakan yang di luar pegawai negeri sipil?

Terus terang, karena aturannya belum lengkap.

Kan, undang-undangnya sudah ada?

Sudah ada. Tapi peraturan pemerintah yang menjadi landasan operasionalisasinya belum ada satu pun yang jadi, ya? (sambil bertanya ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin). Jadi kami belum bisa menerka, kalau ini ke swasta, seperti apa kontraknya.

Di tahap apa Anda menentukan hasil finalnya?

Panitia seleksi yang ketuanya Wakil Menteri, Pak Mardiasmo, akan merancang semuanya, sampai tahap memberikan shortlist ke saya. Selama tahapannya belum sampai ke saya, istilahnya, saya enggak punya tangan ke sana, karena semua itu dilakukan panitia seleksi.

Apakah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi dilibatkan dalam proses seleksi?

Sampai ke tahap wawancara, kami akan selalu mengecek ke PPATK untuk semua nama. Ini memang sudah jadi kebiasaan di Kementerian Keuangan, bahwa semua pejabat eselon II dan eselon I selalu dicek oleh PPATK. Nah, nanti kalau sudah sampai di shortlist, saya akan berkonsultasi ke KPK kalau, katakanlah, ada indikasi-indikasi yang perlu saya cek ke mereka. Kalau LHKPN sudah pasti. Hasil akhirnya akan saya bawa ke Presiden untuk dimintakan persetujuan.

---

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 3 Oktober 1966 Pendidikan: S-1 Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1990), Master Perencanaan Wilayah Kota (1995) dan Doktor Ilmu Kewilayahan University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1997) Karier: Menteri Keuangan (mulai Oktober 2014), Wakil Menteri Keuangan (2013-Oktober 2014), Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2011-2013), Direktur Umum The Islamic Research and Training Institute (2009-2011), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005-2009), Komisaris Independen PT Perusahaan Listrik Negara (2004-2009)