Pemerintah Tak menghendaki Saya di Posisi Ketua Golkar

Kisruh di Partai Golkar sepertinya akan segera mencapai babak akhir. Partai berlambang beringin yang beberapa waktu terakhir memiliki dua kepengurusan itu tengah menuju rekonsiliasi. Rapat pimpinan nasional pada akhir Januari lalu memutuskan akan mengadakan musyawarah nasional luar biasa untuk memilih kepengurusan baru. Musyawarah ini berpeluang mengakhiri konflik antara kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol dan Aburizal Bakrie dari Munas Bali.

Salah satu tahap penting menuju munas luar biasa itu ditandai oleh perpanjangan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau (2009) hingga Juni 2016 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepengurusan hasil Munas Riau itu adalah Ketua Umum Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. "Saya happy dengan rapimnas. Karena Partai Golkar diakui pemerintah melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan Golkar (hasil Munas) Riau yang sah dan diperpanjang," kata Aburizal.

Perkembangan menarik lain dari partai ini adalah pidato Aburizal di rapimnas yang menyatakan Golkar mendukung pemerintah Joko Widodo. Namun, meski mendukung pemerintah, Ical—sapaan Aburizal—menegaskan Koalisi Merah Putih bersama partai-partai pengusung calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak bubar. Sebelum mengumumkan perubahan sikap politiknya itu, ia mengaku sudah menemui Prabowo. "Saya menemui Prabowo di Hambalang sebelum rapimnas," ujar Ical.

Pada Sabtu dua pekan lalu, Ical menerima wartawan Tempo Tito Sianipar, I Wayan Agus Purnomo, Husein Abri, dan fotografer Dhemas Reviyanto serta videografer Ridian Eka Saputra di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sepanjang wawancara selama satu setengah jam itu, Ical, yang ditemani anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Sekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa, kerap melempar canda dan tertawa terbahak-bahak. Ical juga menjawab beberapa hal lain dalam wawancara khusus ini. Dari usul tentang pemilihan dengan sistem proporsional hingga lumpur Lapindo.

* * * *

Dalam Rapimnas Golkar, Anda memutuskan mendukung pemerintah. Mengapa?

Sebetulnya Golkar, meski di luar pemerintahan, tidak pernah menjadi oposisi. Kami selalu mendukung pemerintah. Coba lihat pada pembahasan APBN Perubahan 2015, APBN 2016, usul Kepala Polri Pak Budi Gunawan, lalu diubah lagi menjadi Pak Badrodin Haiti, semuanya kami dukung. Jadi sebenarnya mendukung bisa di dalam dan di luar. Esensinya adalah dulu mendukung setelah keputusan diambil, sekarang kami berharap dilibatkan sebelum keputusan diambil, sehingga kami tahu kenapa putusan diambil. Misalnya kenapa dulu Budi, bukan Badrodin dari awal. Jadi sekarang bisa dikatakan mendukung dan bersama pemerintah menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

Bersama, maksudnya masuk ke pemerintahan?

Mau di dalam atau di luar, sebagai suatu partai yang mendukung dan bersama pemerintah menyelesaikan permasalahan, kami expect first hand information meskipun tidak berada dalam kabinet. Itu esensinya. Karena itu, saya tidak pakai kata bergabung. Sekali pun dari mulut saya tidak ada kata bergabung. Kalau bergabung berarti kami di pemerintahan. Kami tidak harus dalam pemerintahan.

Ada tawaran kursi kabinet?

Ini Indonesia. Kalau ditolak, dibilang sombong. Kalau diterima, dibilang memang begitu maksud dan karakternya, ha-ha-ha….

Maka perumusannya menarik: bersama pemerintah.

Yang paling bagus memang bersama pemerintah karena saya mengharapkan stabilitas politik terjaga dengan baik. Kalau stabilitas tidak terjaga, pemerintah susah menyesuaikan programnya.

Dalam proses ini, Anda berkomunikasi dengan partai pemerintah?

Tidak dan memang dari dulu tidak berkomunikasi dengan partai pemerintah. Waktu itu saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya bilang sama beliau, "Menurut saya, APBN-P itu mesti diubah, Pak." Dia jawab, "Silakan, Pak Ical." Sewaktu mau bertemu dengan Menteri Keuangan, saya izin kepada Pak Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan). Saya bilang supaya tidak ada yang mempertanyakan.

Sebelum mengambil keputusan itu, siapa saja yang Anda temui?

Tentu saya bicarakan di dalam dengan teman-teman pimpinan Golkar, mereka setuju. Saya bicarakan juga dengan Pak Prabowo, sahabat saya. "Wo, ini begini-begini, menurut lu gimana?" Dia bilang oke.

Apa persisnya yang dikatakan Prabowo?

Kata Pak Prabowo, "Kita harus mendukung pemerintah dalam keadaan sesulit ini." Itu pertengahan Desember 2015. Lalu, pada akhir Desember, saya mulai mengemukakan Partai Golkar bersama dengan pemerintah.

Tidak sekalian mengajak Pak Prabowo mendukung pemerintah?

Saya katakan, "Terserah lu mau gimana." Prabowo bilang, "Asal tidak akan ada dalam pemerintah." Saya bilang tidak harus dalam pemerintah. Jadi Koalisi Merah Putih tidak bubar. KMP adalah satu perkumpulan yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara dan mempertahankannya.

Anda bertemu dengan Prabowo sebelum rapimnas?

Ketemu. Sebelum dan sesudah rapimnas. Saya kalau sama Prabowo itu sudah kenal lama, dari beliau pangkatnya letnan sampai letnan jenderal. Saya juga kenal keluarganya. Kami selalu bertukar pandangan. Beliau sering makan di rumah saya karena beliau lebih muda.

Bertemu di mana?

Yang paling sering di kantor saya karena Prabowo merasa nyaman di situ. Tapi yang terakhir, sewaktu saya bilang mau rapimnas, saya ke Hambalang.

Sebagai Ketua Presidium KMP, Anda pernah mengatakan itu koalisi permanen, tapi sekarang?

Tetap koalisi permanen.

Walau bersama pemerintah?

Bersama pemerintah menyelesaikan masalah. Koalisi politik tetap ada, namanya paguyuban. Cara berpikirnya begini, kalau tidak boleh ada paguyuban, berarti fusi. Berarti hanya ada satu yang boleh, yaitu partai pemerintah. Maka seluruh pendukungnya, NasDem, PDIP, fusi satu dengan Golkar. Itu yang tidak boleh. Kami bukan fusi.

Tepatkah jika dibilang Anda inkonsisten?

Tidak. Dulu membantu setelah kebijakan diambil pemerintah. Kalau waktu itu enggak berhasil, gimana? Karena we did not have information at all at that time. Tiba-tiba dihadapkan satu masalah yang susah, seperti pembahasan APBN-P 2015. Kebetulan saja berhasil. Sampai Pak Luhut memeluk saya. Ini orang tidak pernah memeluk orang, tapi (saat itu) memeluk sambil bilang terima kasih. Karena saat itu critical sekali.

Adakah pengaruh dari fenomena pendukung KMP yang berbalik mendukung pemerintah?

Tidak ada. KMP tidak copot satu per satu. Tidak ada yang keluar. PAN tidak mengatakan keluar, Golkar tidak keluar. Tetap ada. Sebab, kalau kita lihat di dalam persetujuan pembentukan KMP, tidak ada sama sekali berbicara Prabowo-Hatta atau mendukung atau oposisi pemerintah. Yang pertama bicara Pancasila, kedua Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah partai-partai yang bergabung dengan KMP masih rutin menggelar pertemuan?

Masih rutin. Tergantung isu. Kadang-kadang dua minggu sekali, sebulan sekali. Biasa saja.

Rapimnas memutuskan untuk mengadakan munas luar biasa....

Ada yang tidak dikutip oleh media. Yang paling penting buat negara adalah meminta pimpinan Golkar mengadakan perubahan kembali UUD 1945. Ini lebih besar pengaruhnya, ini lebih penting daripada sekadar perubahan kepengurusan. Sudah ada empat kali perubahan (konstitusi), tapi kita terpaksa menggunakan batang tubuh yang bertentangan dengan mukadimah UUD. Kalau melihat mukadimah, butir-butir Pancasila tak lagi tercantum dalam batang tubuh. Akibatnya, undang-undang tak lagi mengacu pada UUD dan bertentangan dengan pembukaan. Artinya bertentangan dengan Pancasila.

Di antaranya?

Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Migas. Tidak ada di dunia ini perbankan yang sampai 99 persen (boleh dimiliki asing). Semuanya maksimal 49 persen, Cina, Singapura, Jepang. Karena waktu itu krisis, kita dipaksa untuk mengubahnya.

(Ical mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang mengatur jumlah maksimal hingga 99 persen. Kini muncul wacana untuk membatasi kepemilikan asing cuma 40 persen.)

Ada berapa pasal yang harus diubah?

Itulah yang kami minta kepada MPR untuk segera dilakukan pembahasan. Sudah ada timnya. Kami minta untuk mempelajari pasal yang tak sesuai. Kami meminta MPR segera mengkaji secara mendalam. Tidak juga minta kembali ke UUD secara murni. Karena nanti presiden bisa seumur hidup. Itu kami tidak mau. Inilah hasil terpenting rapimnas. Tapi, buat pers, hal itu memang tidak seksi.

Mereka yang dulu terlibat dalam perubahan UUD dilibatkan?

Mereka masih ada. Waktu itu situasi yang membuat mereka begitu. Bahkan Pak Amien Rais mengatakan situasi berbeda pada waktu itu. Dan sekarang kami sadar. Kami harus mengembalikan lagi.

Apa saja langkah politik yang akan ditempuh?

MPR harus membuat draf baru, kemudian dibicarakan dengan rakyat. Bikin kajian. Saya mengharapkan ini selesai sebelum Pemilu 2019. Tiga tahun ini perlu fokus ke sana.

Keputusan lain rapimnas adalah Golkar ingin agar sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup, padahal dulu partai meminta proporsional terbuka. Kenapa?

Dalam era demokrasi, salah satu institusi terpenting adalah partai politik. Sekarang partai tak lagi berada di hati rakyat, tak lagi punya peran menentukan siapa yang duduk sebagai wakil rakyat. Sekarang partai hanya jadi kendaraan. Yang menentukan adalah pragmatisme. Contohnya, di daerah ada ucapan di spanduk, "Kami menerima serangan fajar, baik rupiah, US dolar, maupun euro." Itu tidak baik. Partai politiklah yang tahu persis bagaimana kadernya. Sekarang banyak kader yang tidak tahu tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana visi Indonesia ke depan, teknologi, energi fosil, dan bagaimana pendekatan terhadap Papua. Partai politik mesti bicara tentang bangunan Indonesia. Karena itu, partai politik harus kita hidupkan. Partai politik yang menentukan siapa di antara orang ini yang bisa berbicara tentang hal-hal itu.

Ada kekhawatiran sistem tersebut akan menciptakan oligarki kekuasaan?

Kalau kekhawatiran, apa pun bisa membuat khawatir. Begini saja. Semua itu ada baik dan buruknya. Setiap sistem ada kelemahannya. Tidak ada satu sistem yang sempurna. Sistem sekarang, yang semuanya asal bayar, apakah itu bagus?

Dalam rapimnas, sebagian DPD sempat menolak soal munaslub?

Iya, hampir 100 persen yang menolak. Saya panggil dan saya jelaskan. Sekarang ini hukum yang kita perjuangkan belum sepenuhnya menjadi panglima. Saya katakan bahwa kekuasaan politik masih terus berada di atas kekuatan hukum. Jadi kami harus ikut arus, tapi tidak hanyut. Ya sudah, kekuasaan yang menentukan. Kalau hukum yang dibangun tidak dihormati, kami ikut pada kekuasaan politik. Kami perjuangkan lagi nanti Indonesia menjadi negara hukum. Kalau kami tak ikut, meskipun kami memiliki keputusan Munas Bali yang sah, partai kami tak bisa ikut pilkada. Karena kekuasaan tak menghendaki itu. Itu pahit. Akhirnya saya ambil kesimpulan, kami semua setuju dengan adanya munaslub. Saya katakan, "Sudahlah. ARB tidak perlu ada di situ. Orang tidak ingin ada ARB di situ. Sudahlah, terima saja." Udah selesai.

Anda mengakui bahwa pemerintah tidak ingin Anda di Golkar?

Iya. Itu yang saya bilang tadi. Saya bilang begitu kan barusan.

Apa bukti atau penjelasan tentang hal itu?

Tidak ada penjelasan. Saya merasakannya. Sudahlah, saya mau tenang, bikin damai saja. Padahal suara Golkar naik 4,5 juta dalam Pemilu 2014. Itu orang tahu, tapi tidak mau dimasukkan. Bahwa titik balik Golkar terjadi pada 2014. Sebelumnya menurun terus, tapi pada 2014 popular votes kami naik. Yang penting adalah saya happy dengan rapimnas. Partai Golkar diakui pemerintah melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM (Yasonna Laoly), yang menyatakan Golkar Riau yang sah dan diperpanjang. Ketuanya Aburizal Bakrie, sekjennya Idrus Marham, salah satu wakil ketua Agung Laksono. Dan yang akan ikut munas nanti adalah ketua-ketua provinsi serta kabupaten dan kota yang ada pada kepengurusan hasil Munas Riau.

Anda terima kalau dibilang Anda kalah dalam konflik Golkar ini?

Kalau saya bilang waktu itu, "Sesuai dengan keinginan saudara-saudara, kita tidak bikin munas." Apakah itu artinya saya menang kalau bilang begitu?

Kecewakah Anda kubu Agung Laksono tidak hadir dalam rapimnas?

Itu yang mau saya bilang, "Jangan pernah kecewa." Jangan pernah kecewa dalam kehidupan ini atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu kehendak Tuhan. Dalam hidup saya, apakah itu kalah tender, bangkrut pada 1999, susah pada 2008 dari orang terkaya nomor satu, saya tidak pernah kecewa. Saya melihat itu kemauan Allah. Kita cari yang terbaik buat ke depan. Life is simple. Kalau kita persulit, jadi sulit, nanti stroke, ha-ha-ha....

Anda sempat berkomunikasi dengan Agung Laksono?

Saya berkomunikasi. Agung telepon saya. Saya telepon balik. Dia bilang mau putuskan bersama. Saya bilang, sekarang tidak ada bersama lagi. Yang memutuskan sekarang adalah DPP Partai Golkar yang telah diperpanjang oleh Menteri Hukum dan HAM. Saya ketua umum, dia wakil ketua. Nanti DPP yang akan memutuskan siapa yang jadi panitia.

Bagaimana dengan tim transisi yang diputuskan Mahkamah Partai?

Apa itu tim transisi? Saya tidak kenal. Pak Habibie dan JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) tidak mention tentang tim transisi ketika pidato di rapimnas. Apa ada tim transisi?

(Pada pertengahan Januari, sebelum rapimnas, Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi memutuskan membentuk tim transisi yang diketuai Jusuf Kalla sebagai solusi rekonsiliasi.)

Tapi Anda menemui mereka juga satu per satu, dari B.J. Habibie, Akbar Tandjung, hingga Muladi dan lainnya?

Saya menemui Pak Habibie dan Jusuf Kalla sebagai tokoh Golkar. Saya menemui Pak Akbar sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Saya temui Pak Muladi karena diminta Pak Habibie. Sewaktu pidato di rapimnas kan saya bilang, "Pak JK, kalau mau selesaikan masalah Golkar, tidak usah ikutkan orang-orang lain. Cukup ajak saya."

Anda memutuskan tidak maju lagi sebagai calon Ketua Umum Golkar. Apa rencana Anda?

Saya ingin jadi orang yang bijak dengan pengalaman yang begitu banyak. Saya ingin memberikan pendapat-pendapat, baik diminta maupun tidak.

Apakah itu artinya Anda mengincar posisi Ketua Dewan Pertimbangan?

Tergantung pemimpin yang akan datang. Dia yang akan menentukan saya dibutuhkan di mana. Saya tidak mau memaksa. Seperti halnya sewaktu di Kadin, saya dua kali memimpin tapi tidak meminta apa-apa.

Kalau diminta, Anda bersedia?

Kalau diminta, ya, saya bersedia. Kalau tidak diminta, apakah sakit hati? Tidak. Saya biasa-biasa saja.

Sudah ada yang menyampaikan akan maju sebagai Ketua Umum Golkar kepada Anda?

Ada. Tidak etis menyebut nama. Kalau saya bilang satu nama, yang lain nanti marah. Yang penting sudah ada yang minta izin.

Komisi Pemberantasan Korupsi memberi peringatan agar jangan sampai ada politik uang di munas. Bagaimana sikap Anda?

KPK membantah bahwa mereka mau ikut mengawasi munas. Di mana-mana politik uang itu ada. Itu hal biasa. Misalnya untuk uang transpor. Tapi, kalau membayar untuk dipilih (sebagai ketua umum), itu tidak boleh.

(Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan sinyal akan adanya politik uang itu sangat kencang. Saut bahkan mengancam akan menangkap pelakunya jika itu terjadi.)

Bagaimana cara Anda menangkal adanya politik uang itu?

Bikin terbuka, penyampaian visinya, dan sebagainya.

Soal sumber pendanaan partai politik, ada wacana partai diperbolehkan punya unit usaha. Tanggapan Anda?

Sekarang ini partai masih belum boleh punya perusahaan. Ya, solusinya gotong-royong. Saya berharap partai politik di sini seperti di Malaysia, yang boleh memiliki perusahaan. Tapi banyak yang tidak setuju. Biar nanti DPR yang memutuskan.

Soal kontrak Freeport, Anda mengusulkan sebaiknya production sharing. Apa alasannya?

Soal Freeport, samakan kayak perusahaan lain saja. Kalau yang lain bisa production sharing, kenapa Freeport tidak? Selesai masa kontraknya, sebenarnya bisa kita ambil. Tapi, karena persoalan teknologinya yang tinggi, sebaiknya kita tawarkan jadi kontraktor saja. Sama seperti yang lain, production cost bisa di-reimburse.

Tindak lanjut apa yang Anda lakukan untuk merealisasinya?

Saya sudah menyampaikannya ke Rizal Ramli (Menteri Koordinator Kemaritiman). Saya bilang, "Ngapain diperpanjang?" Yang rencana beli sahamnya 10 persen juga untuk apa? Hak suara tidak punya, tidak bisa apa-apa, dividen tidak pernah dapat karena selalu di-recapitalized.

Soal Lapindo yang berencana mengebor TGA-6 dan TGA-10 mendapat penolakan warga. Tanggapan Anda?

Tanya saja sama Bakrie. Eh, tanya saja sama Lapindo. Kalau tanya tentang Partai Golkar, saya tahu.

Anda kerap dipersonifikasikan sebagai Lapindo. Tanggapan Anda?

Silakan saja. Mau apa juga, silakan saja.

Di balik kesuksesan Anda, apa yang menjadi moto hidup Anda?

Hidup itu jangan dipersulit. Tirulah kapas. Kalau dipukul, kapas itu tidak sakit. Ada lagi yang saya dapat dari ayah saya: jadilah seperti tikus. Kalau ada orang tidur di balai-balai, nanti tiba-tiba kaki sudah bolong. Orangnya tidak terasa karena tikus itu mengembus sebelum menggigit. (Aburizal mempraktekkan gaya meniup pelan-pelan.) Sedikit demi sedikit. Kalau kita meminta sesuatu, jangan hajar terus, tapi embus dulu, "Bapak bagus, Bapak baik." Baru minta. Gitu, ha-ha-ha....

---

Aburizal Bakrie Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 15 November 1946 Istri: Tatty Murnitriati, anak 3, cucu 8 Pendidikan: Sarjana Elektro Institut Teknologi Bandung (1973) Jabatan: Ketua Umum Partai Golkar (2009-2015), Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2005-2009), Menteri Koordinator Perekonomian (2004-2005), Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (1994-2004), anggota MPR (1993-1998), Komisaris Utama Grup Bakrie (1992-sekarang), anggota MPR (1988-1993), Ketua Umum Hipmi (1977-1979), Direktur PT Bakrie & Brothers (1974-1982)