Saya Yang Pegang Komando

Seperti hendak melawan arus pendapat khalayak yang tidak sreg terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti akhirnya melantik juniornya itu sebagai Wakil Kepala Polri, Rabu pekan lalu. Acara pelantikannya pun terkesan dilakukan secara tertutup, di tengah perhatian masyarakat yang tersedot ke acara Konferensi Asia-Afrika.

Pelantikan di Ruang Rapat Utama Markas Besar Polri itu hanya dihadiri jenderal bintang dua dan tiga, sejumlah anggota staf, serta anggota Komisi Kepolisian Nasional. Sebelumnya, Budi Gunawan batal melenggang menjadi Kapolri akibat penolakan masyarakat, meski Presiden Joko Widodo sudah menyetujui kala itu. Reaksi masyarakat tersebut muncul akibat kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Budi Gunawan (BG) dan marak diberitakan media.

Badrodin Haiti, yang pada 17 April lalu dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri, bukannya tak menyadari pelantikan Budi bakal memercikkan kontroversi baru. Tapi ia meyakini terpilihnya Budi sudah melewati mekanisme yang sah, yakni mengantongi persetujuan para anggota Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) dalam rapat yang digelar sehari sebelum pelantikan. Dikabarkan, saat itu Wanjakti kompak memilih Budi dibanding tiga kandidat lain.

Sore setelah melantik Budi, Badrodin menerima Isma Savitri, Dewi Suci Rahayu, dan fotografer Dian Triyuli Handoko dari Tempo untuk sebuah wawancara di ruangannya di Mabes Polri. Pria kelahiran Jember, Jawa Timur, 56 tahun lalu itu menyisihkan waktunya satu jam di tengah kegiatannya yang padat: pembukaan Konferensi Asia-Afrika, pelantikan Wakapolri, dan makan malam dengan peserta Konferensi Asia-Afrika di Istana Negara.

Wawancara baru berlangsung sekitar lima menit ketika mantan Wakapolri ini terbatuk-batuk saat menjawab pertanyaan. Dia berseloroh, batuk dan fisiknya yang tengah kelelahan adalah pertanda. "Ini memang kayaknya Wakapolri harus segera dilantik," ujarnya. "Semua kegiatan ini tidak bisa saya kerjakan sendiri. Tiga bulan bekerja sendirian itu setengah mati rasanya."

Masyarakat dulu marah BG dicalonkan sebagai Kapolri. Kok, sekarang Wanjakti malah menjadikannya sebagai Wakapolri?

Pro dan kontra pasti ada, termasuk pada pengangkatan saya sebagai Kapolri. Kami tidak menafikan itu. Tapi kita lihat saja bagaimana kinerja ke depannya. Bisa saja kami memilih calon lain sebagai Wakapolri, tapi apakah kemajuan kinerja Polri akan sama? Kita sama-sama tidak tahu. Yang memilih Wakapolri itu polisi, jadi tahu apa kelebihan dan kekurangan rekan seprofesinya.

Artinya, Anda optimistis BG sosok yang tepat mendampingi Anda?

Saya berharap seperti itu karena tentunya itu lebih baik daripada saya bekerja sendirian. Kalau semua anggota Wanjakti memilihnya, ya, berarti orang itu punya kebaikan. Saya juga bukan sekali ini bekerja sama dengan beliau. Jadi kami sudah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Atau karena dia calon yang direstui partai penguasa?

Enggak juga. Ada juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak mengharapkan beliau jadi Wakapolri.

Ada beberapa jenderal bintang tiga, kenapa Wanjakti memilih Budi Gunawan?

Lha, dari sekian banyak itu, semua anggota Wanjakti setuju memilih dia. Keputusannya bulat.

Banyak yang melihat di balik semua ini ada tekanan politik dari luar. Politikus parlemen pernah menyuarakan agar Budi yang diangkat….

Enggak ada. Arahan Pak Presiden adalah serahkan soal ini kepada Wanjakti. Presiden tidak mengintervensi, Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak. Tapi bisa saja orang menafsirkan ada tekanan politik ke Polri. Itu membuat kami jadi tertantang untuk membuktikan bahwa bahaya itu tidak sebagaimana yang dibayangkan.

Kasus dugaan korupsi BG sedang diselidiki Badan Reserse Kriminal. Bukankah itu bisa menjadi masalah?

Enggak apa-apa. Kapolri kan juga bisa diperiksa. Masukan dari Bareskrim kemarin juga sudah dibawa ke Wanjakti.

Ada juga kasus kartu tanda penduduk ganda yang dimiliki BG dan banyak mendapat sorotan....

Itu sudah diselidiki Bareskrim. Di Polri itu hal biasa jika ada yang mendapat tugas untuk kamuflase. Bahkan mungkin ada anggota Polri yang punya kartu pers agar bisa masuk ke tengah wartawan. Jangankan KTP, paspor pun bisa kami siapkan untuk kepentingan tugas.

Sebelum memilih BG sebagai Wakapolri, Anda sempat berbicara empat mata dengannya?

Kan, kami ketemu terus di Polri. Sebenarnya dalam beberapa acara bisa bicara soal itu, tapi tidaklah. Kami sudah tahu masing-masing seperti apa. Terakhir Wanjakti menanyakan apakah BG bisa hadir dalam pertemuan, saya bilang tidak usah. Kalau hadir, malah akan rikuh.

Kami mendengar pada hari Jumat pekan sebelumnya bahwa 90 persen anggota Wanjakti sudah menyepakati BG sebagai Wakapolri. Tapi sepertinya Wanjakti menutup-nutupi soal itu sampai Selasa.

Sebenarnya tidak. Kami menunggu sampai Selasa agar pihak yang pada Jumat lalu tidak hadir bisa datang. Jelas semua merasa punya andil di situ. Bukan saya saja, lainnya juga ikut bertanggung jawab karena punya andil memilih Pak BG.

Siapa saja yang pada Jumat itu tidak hadir?

Pada Jumat lalu, Pak Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno) sedang mewakili saya ke Bali. Lalu Pak Asrena (Asisten Perencanaan Polri Inspektur Jenderal Tito Karnavian) ke Singapura jadi narasumber. Sedangkan Pak Asops (Asisten Operasi Inspektur Jenderal Arif Wahyunandi) ke Selandia Baru. Karena Wanjakti belum lengkap, Jumat kami tidak bisa memutuskan begitu saja. Maka kami menundanya sampai kemarin.

Kata Kepala Bareskrim Budi Waseso, anggota Wanjakti yang berhalangan hadir dihubungi satu per satu lewat telepon.

Enggak. Enggak ada telepon. Lha wong saya yang memimpin pertemuannya, kok. Enggak tahu kalau teleponnya setelah pertemuan bubar.

Lalu penegasan Anda kepada BG bahwa nanti dia yang akan menjadi Wakapolri itu kapan?

Tidak bisa begitu. Nanti kalau saya ngomong begitu tapi Wanjakti tidak setuju bagaimana? Prosesnya kan di Wanjakti.

Apa sih kelebihan BG sehingga ia layak jadi Wakapolri?

Selama ini Pak BG terbiasa dengan kelompok-kelompok kerja, produk, juga konsep mengenai banyak hal, termasuk reformasi birokrasi. Jadi, menurut saya, untuk urusan pekerjaan staf, Pak BG cukup baik, sehingga bisa membantu tugas saya nanti. Beliau orang yang cool, konseptor yang baik, dan punya visi yang bagus.

Pembagian tugas Anda dengan Wakapolri nanti seperti apa?

Wakapolri tugasnya mengkoordinasi staf. Tentu tidak mungkin Kapolri melakukan semuanya sendiri. Tugas lain Wakapolri adalah mewakili Kapolri kalau berhalangan hadir. Juga melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolri.

Jadi semua kebijakan di tangan Anda?

Jelas semua kebijakan adalah perintah saya.

Banyak yang khawatir di Polri nanti ada matahari kembar karena Anda dan BG sama kuat. Bahkan takutnya malah nanti BG yang mendominasi....

Lihat saja nanti. Menurut saya, enggak ada itu matahari kembar. Saya Kapolri. Saya punya kewenangan. Saya pegang komando dan semua atas perintah saya.

Kok, acara pelantikan Budi Gunawan tadi terkesan tertutup?

Sama saja dengan pelantikan Pak Budi Waseso (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri) kemarin. Tempat pelantikannya di lantai atas dan kami juga belum mengundang tamu lain. Kalau dilaksanakan besok (Kamis), saya enggak bisa. Jadi yang paling tepat, ya, dilantik sekarang. Karena yang lain belum diundang, ya sudahlah, acaranya sederhana saja. Tadi yang hadir ada jenderal bintang dua dan tiga, anggota Komisi Kepolisian Nasional, dan beberapa anggota staf saja.

Kenapa media tidak boleh masuk ke ruang pelantikan?

Sebetulnya boleh-boleh saja. Karena acaranya tidak tertutup, tapi memang tempatnya sempit. Acara seperti itu tidak mungkin ditutup-tutupi, sudah pasti banyak yang tahu.

Pada Selasa malam (21 April) Anda bilang belum ada nama Wakapolri. Tiba-tiba ternyata hari ini sudah ada pelantikan….

Tadi malam memang belum selesai karena kami belum kirim surat ke Presiden. Kalau semalam suratnya sudah kami kirim, mungkin persiapannya bisa lebih cepat.

Apa yang disampaikan BG dalam acara pelantikan?

Kalau Pak BG sih belum menyampaikan apa-apa. Tadi saya hanya memberi arahan dalam waktu singkat. Bahwa visi-misi yang sudah saya jelaskan ke kepala kepolisian daerah mesti segera dijalankan.

Anda sempat melakukan koordinasi juga dengan Presiden Jokowi untuk penentuan nama Wakapolri?

Pak Jokowi sudah memberikan arahan. Bahwa Presiden tidak akan intervensi dan menyerahkan semuanya ke Wanjakti. Beliau tidak menunjuk orang (calon).

Dengan instruksi semacam itu, Anda menganggap tidak perlu lagi komunikasi dengan Presiden?

Ya, itu sudah merupakan satu petunjuk. Pak Jokowi kan sibuk, sedang ada Konferensi Asia-Afrika. Tapi saya juga sudah kirim surat pemberitahuan ke Pak Jokowi melalui Sekretariat Negara. Tadi (22 April) pukul 11.00 saya juga sudah menyampaikan ke Pak Menteri Sekretaris Negara bahwa saya sudah mengirimkan suratnya.

Jadi memang belum sempat mengobrol dengan Pak Jokowi untuk membahas BG?

(Sempat terdiam beberapa saat). Ya, arahan beliau kan jadi pedoman kami. Arahan beliau adalah menyerahkan pemilihan Wakapolri pada mekanisme internal kami, yang artinya di Wanjakti. Nah, karena beliau tidak menunjuk siapa orangnya, berarti ya Wanjakti yang memutuskan. Itu pemahaman saya. Kalau beliau memberi arahan untuk jangan ini-itu, jelas. Tapi, kalau beliau menyerahkan pada mekanisme, ya berarti ke Wanjakti.

Kalau ternyata Presiden kecewa karena Anda tidak menangkap kode bahwa dia kurang sreg dengan BG?

(Kembali terdiam lama). Itu kan penafsiran saya.

Apakah keputusan Wanjakti masih bisa diubah seandainya Presiden tidak sreg dengan Wakapolri terpilih?

Ya, kalau mau dibatalkan sih bisa-bisa saja. Tapi harus sesuai dengan mekanisme.

Lewat Wanjakti lagi?

Iya. Bagaimanapun, Presiden itu pemimpin Polri. Kalau Presiden memerintahkan sesuatu, ya, itu yang harus dilakukan.

Walau Jokowi tidak setuju, yang penting PDIP dan politikus sudah sepakat....

Ada juga politikus yang tidak setuju.

Anda tidak khawatir BG nanti memasukkan orang-orangnya ke pos strategis di Polri?

Kan, saya yang tanda tangan. Kalau saya enggak tanda tangan, ya, enggak akan bisa.

Masa jabatan Anda sebagai Kapolri sekitar 14 bulan saja. Program apa yang Anda prioritaskan untuk segera dilaksanakan?

Melakukan penataan terhadap pembinaan personel. Langkah pertamanya membenahi sistem perekrutan karena ini awal memperbaiki Polri. Maka kita bisa memilih calon polisi yang lebih berkualitas. Kedua, kami juga akan mencari calon polisi dari daerah, melatihnya di pusat, dan setelah itu kami tempatkan lagi ke daerahnya. Selama ini, kalau menempatkan polisi dari kota ke daerah, belum sampai setahun dia sudah minta dipindahkan.

Cara lain?

Ada sebuah penelitian di Amerika Serikat bahwa 40 persen orang yang mendaftar jadi polisi berniat berbuat negatif saat sudah lolos. Ini harus diminimalkan dengan proaktif merekrut personel. Jadi nantinya kami yang akan mencari calon polisi, bukan mereka yang mendaftar. Sayang sekali kalau ada orang yang sikap dan integritasnya bagus tapi tidak lolos seleksi jadi polisi hanya karena tidak bisa berenang.

Dalam hal penegakan hukum?

Untuk penegakan hukum, yang jadi prioritas adalah kasus korupsi dan narkoba, juga kasus agraria karena konfliknya amat banyak di Indonesia.

Terobosan apa yang akan Anda lakukan?

Selain penegakan hukum, ada yang harus diupayakan semaksimal mungkin, yakni bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat ke kami. Selain meningkatkan kinerja, kami akan meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat. Kami punya banyak bahan pemberitaan positif, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Misalnya kasus narkoba Freddy Budiman, itu kan bagus dan pasti didukung masyarakat. Semestinya berita yang seperti itu bisa jadi bahan pemberitaan sebulan di media.

Hubungan Polri dengan KPK kemarin sempat kaku karena kasus kriminalisasi Bambang Widjojanto dan penetapan tersangka BG. Bagaimana Anda akan mencairkannya?

Kami berharap hubungan dengan KPK semakin baik. Ada komunikasi dan ada hal-hal yang tidak membuat salah satunya merasa "saya yang berkuasa". Korupsi itu bukan masalah KPK saja, tapi juga masalah kepolisian, kejaksaan, dan bangsa ini. Jadi perlu sinergi antaraparat penegak hukum, baik dalam pencegahan maupun penindakan korupsi.

Kami pun demikian, akan melakukan penertiban internal. Kami juga ingin bersih, dan nanti akan minta bantuan KPK soal sistem apa yang bisa kami perbaiki. Karena kadang kita kurang jeli melihat diri sendiri.

Anda berharap bentuk komunikasi Polri dengan KPK seperti apa?

Kami kan bukan malaikat. Tentu ada hal-hal yang mesti diperbaiki. Kami juga mau kok seperti itu. Tapi itu diingatkan dulu. Kalau sudah diingatkan tapi tetap tidak mau memperbaiki, ya, silakan ditindak.

---

Badrodin Haiti
Tempat dan tanggal lahir: Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958 Pendidikan: Akademi Kepolisian (1982), Prosedur Tinggi Ilmu Kepolisian (1989), Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia?(2003) Karier: Kasubro Ops Polres Metro Depok Polda Metro Jaya (1983), Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok Polda Metro Jaya (1983), Kabin Info PPKO Polda Metro Jaya (1984), Kabag Min Polres Aileu Polwil Timor Timur (1985), Kasat Serse Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya (1990), Kapolsek Metro Sawah Besar Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya (1993), Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya (1994), Wakapolres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya (1995), Pabungkol Spri Kapolri (1996), Pamen Mabes Polri (1997), Paban Madya Dukminops Paban II/Ops Sops Polri (1998), Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jawa Timur (1999), Kapoltabes Medan (2000), Direskrim Polda Jawa Timur (2003), Kapolwiltabes Semarang Polda Jawa Tengah (2004), Kapolda Banten (2004), Seslem Lemdiklat Polri (2005), Kapolda Sulawesi Tengah (2006), Dir I Bareskrim Polri (2008-2009), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), Kadivkum Polri (2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), Sahli Kapolri (2011), Asops Kapolri (2011-2013), Kabaharkam (2013-2014), Wakapolri (2014-2015), Kapolri (2015-sekarang)