Saat Pandemi, Kita Bicara Kemanusiaan

DARI Korea Selatan, kabar pelarungan jenazah tiga warga negara Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Cina menyulut kehebohan di Tanah Air. Peristiwa yang pertama kali dilaporkan stasiun televisi MBC pada Rabu, 6 Mei lalu, itu seketika viral di berbagai pemberitaan dan media sosial di Indonesia.

Kasus ini tak luput membuat sibuk Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi. Ia mengerahkan para diplomat di Jakarta, Beijing, hingga Seoul untuk menelusuri persoalan yang melibatkan perusahaan asal Cina itu. “Kami juga meminta pemerintah Tiongkok membantu kami mendalami isu ini karena ini kan pihak swastanya,” kata Retno dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 8 Mei lalu.

Meski sedang berfokus menangani pandemi Covid-19, Retno menjamin pemerintah tidak akan menomorduakan kasus yang merugikan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia itu. Ia menyoroti pentingnya proses rekrutmen di dalam negeri untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ABK Indonesia di kapal-kapal asing. “Kalau hulunya tidak kukuh, tidak jelas rekrutmennya, akan berimbas pada hilirnya,” ucap Retno, 57 tahun.

Dari kantornya di Pejambon, Jakarta Pusat, Retno berbincang dengan wartawan Tempo, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, dan Gabriel Wahyu Titiyoga, melalui konferensi video. Selama lebih dari satu jam, ia menceritakan penanganan kasus ABK, kerja sama negara-negara anggota Gerakan Non-Blok dalam mengatasi pandemi Covid-19, hingga pemulangan ribuan warga Indonesia dari beberapa negara yang terkena dampak pandemi. Retno memberikan keterangan tambahan pada Ahad, 10 Mei lalu.

Apa yang sebenarnya terjadi di balik pelarungan tiga jenazah ABK asal Indonesia itu?

Saya ingin membaginya begini, cerita pertama tentang 46 ABK yang bekerja di empat kapal berbendera Tiongkok. Ada kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Tian Yu 8, dan Long Xing 606. Di kapal Long Xing 629, misalnya, ada 15 ABK kita yang bekerja di sana. Satu orang di antaranya, EP, meninggal saat kapal merapat di Busan, Korea Selatan. Jadi saat mereka sudah di darat, satu orang sakit, lalu dirawat dan akhirnya meninggal karena memiliki penyakit bawaan pneumonia. Nah, 15 ABK itu, baik yang sehat maupun yang meninggal, sekarang sedang dipulangkan. Jadi soal penanganan ABK di kapal pertama ini bisa dikatakan done.

(Retno telah bertemu dengan 14 anak buah kapal di Balai Karantina Bambu Apus, Jakarta Timur, Ahad pagi, 10 Mei lalu. Mereka tiba dua hari sebelumnya pada pukul 15.15. Jenazah EP juga tiba pada hari yang sama. Dari pertemuan itu, Retno mendapat informasi tentang persoalan pembayaran gaji dan jam kerja mereka yang rata-rata lebih dari 18 jam per hari.)

Bagaimana dengan ABK lain?

Kapal kedua ada delapan WNI, kapal ketiga ada tiga WNI. Semuanya sudah kembali pada 24 April lalu. Jadi bisa dikatakan dua kapal ini done. Kapal terakhir isinya 20 ABK. Sebanyak 18 orang sudah kembali pada 3 Mei lalu. Dua orang lainnya masih di kapal dan dalam proses pemulangan. Ini cerita pertama mengenai penanganan 46 ABK Indonesia yang bekerja di empat kapal berbendera Tiongkok. Relatif hampir selesai semuanya. Cerita kedua yang banyak keluar di media sosial adalah mengenai pelarungan tiga jenazah WNI. Jadi intinya begini, yang meninggal itu ada empat orang. Satu yang tadi di Busan. Dua orang lainnya, SP dan AL, dari Long Xing 629 meninggal pada Desember 2019. Kapal berlayar di Samudra Pasifik dekat Samoa. Duta Besar Indonesia di Wellington, Selandia Baru, yang melaporkan. Saat itu, kami sudah bergerak.

Bagaimana penjelasannya ketika itu?

Dari keterangan kapten kapal, dan ini perlu diinvestigasi lagi, WNI yang meninggal itu karena penyakit menular. Untuk memproteksi awak kapal yang lain dan sudah dengan persetujuan awak kapal yang lain, jenazah dilarung atau dikubur di laut. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memang ada istilah burial at sea. Ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Tapi di ILO diatur dalam kasus apa jenazah awak kapal bisa dikuburkan di laut.

Apa ketentuannya?

Ada beberapa ketentuannya, antara lain kalau penyakitnya menular, kapal tidak memiliki sistem pendingin, kapal berada jauh dari pelabuhan. Kapal-kapal ini adalah kapal longline yang biasanya mengambil ikan di laut lepas. Jadi jauh dari sana-sini. Karena itu, dalam investigasi nantinya keterangan yang kami inginkan dari perusahaan adalah apakah semua ketentuan ILO sudah dipenuhi.

Bagaimana dengan satu ABK lain yang meninggal?

Satu ABK itu, AR, sakit pada 26 Maret lalu. Ini dari kapal yang sama (Long Xing 629). Saat itu, dia akan ditransfer ke kapal Tian Yu 8 agar mendapat pengobatan karena mencari pelabuhan yang terdekat. Tapi, belum sampai berobat, dia meninggal pada 30 Maret. Lalu dikuburkan di laut esoknya. Menurut informasi dari pihak perusahaan, sudah ada persetujuan dari keluarga. Ini sekali lagi informasi dari perusahaan. Semua informasi yang masuk akan diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah.

Bagaimana dukungan dari pemerintah Cina dalam penanganan kasus ini?

Kami menjalin komunikasi dengan Duta Besar Tiongkok di Jakarta. Intinya kami meminta pemerintah Tiongkok membantu kami mendalami isu ini karena kan ini swastanya. Tapi akan lebih gampang bagi kami kalau antar-pemerintah bekerja sama mendalami isu ini. Kami minta pemenuhan tanggung jawab dari perusahaan Dalian Ocean Fishing Co Ltd terhadap para awak kapal. Duta Besar Tiongkok menyampaikan pemerintah Tiongkok akan memastikan perusahaan Dalian memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku dan kontrak yang disepakati.

Apakah semua ABK asal Indonesia itu, termasuk yang sudah meninggal, diduga menjadi korban perdagangan manusia?

Itu yang akan kami dalami. Prinsipnya begini, kalau human trafficking berarti harus ada unsur bahwa apa yang mereka alami itu tidak sama dengan apa yang dijanjikan. Misalnya yang dijanjikan adalah mereka digaji seribu, tapi ternyata mereka hanya digaji berapa ratus. Lalu dijanjikan bekerja selama delapan jam setiap kali shift, ternyata dipekerjakan selama 20 jam, atau bekerja hanya pada satu kapal tapi ternyata ditransfer. Ada yang misalnya boleh cuti pulang setiap berapa bulan tapi ternyata tidak terjadi. Ini yang harus kami dalami.

Apa pangkal persoalan yang menimpa para ABK Indonesia di kapal-kapal penangkap ikan berbendera Cina itu?

Perlindungan warga negara Indonesia merupakan salah satu prioritas politik luar negeri. Dari waktu ke waktu, perlindungan ini tidak makin mudah karena mobilitas orang makin tinggi, lalu wilayah-wilayah konflik makin lebar. Soal tenaga kerja Indonesia itu, banyak sekali yang di hulunya harus diperkukuh. Kalau hulunya tidak kukuh, tidak jelas rekrutmennya, akan berimbas pada hilirnya. Misalnya untuk rekrutmen yang tidak jelas, apalagi jika tanpa kontrak atau kontraknya lemah, maka otomatis hak-hak untuk perlindungan mereka juga lemah. Terkadang para tenaga kerja kita saat menandatangani kontrak tidak membacanya dengan detail. Kalau disodori kertas bayangannya mendapatkan pekerjaan. Maka dengan serta-merta kontrak tersebut ditandatangani.

Apa yang seharusnya mereka lakukan?

Salah satu yang kami sarankan adalah, saat pelaksanaan kontrak, tolong ada pendampingan dari pemerintah. Sehingga warga negara kita tahu pasti apa yang ditandatangani, termasuk hak dan kewajibannya.

Bagaimana pemerintah mencegah hal seperti ini tidak terjadi lagi?

Kalau di hulu tidak dirapikan, warga negara kita akan selalu menjadi korban. Ada pihak-pihak yang banyak mengantongi uang dengan praktik-praktik seperti ini di atas penderitaan orang banyak dan tidak berkemampuan. Saya bersemangat dan agak emosi juga kalau berbicara tentang perlindungan. Mereka ini sebenarnya justru harus lebih banyak dilindungi karena tidak mampu. Tapi masih ada orang yang terus memanfaatkan ketidakberdayaan mereka untuk kepentingan kantongnya. Ini harus diputus.