<font color=#FF0000>Dana Century</font> di Lapis KeTujuh

DI meja panjang di sudut coffee shop Hotel Mulia mereka berkumpul. Di sana, delapan anggota Dewan yang selama ini getol mengegolkan hak angket Bank Century tengah menyimak tamu yang mereka undang: Kwik Kian Gie dan Drajad H. Wibowo. Mereka antara lain Maruarar Sirait (PDI Perjuangan), Bambang Soesatyo (Partai Golkar), serta Andi Rahmat dan Mukhamad Misbakun (Partai Keadilan Sejahtera).

Pembicaraan yang berlangsung pada Selasa sore pekan lalu di hotel yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, itu berlangsung serius tapi santai. Kwik Kian Gie, yang saat itu tengah memaparkan analisisnya tentang hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan atas kasus Bank Century, jadi pusat perhatian. Sesekali, sembari menyeruput kopi atau mencomot kentang goreng, para anggota Dewan bertanya kepada Kwik jika pemaparan bekas Menteri Koordinator Perekonomian ini mereka nilai kurang jelas.

Suasana tambah gayeng dengan kehadiran Aksa Makmud. Besan mantan wakil presiden Jusuf Kalla itu tak sekadar ikut-ikutan bertanya tentang hasil "peneropongan" Kwik atas hasil audit BPK. Aksa juga memberikan informasi seputar pengucuran duit Century yang ia ketahui. Sejumlah anggota Dewan terlihat mengangguk-angguk.

Anggota Dewan memang bertekad mengegolkan hak angket Century, bank yang kini bersalin nama menjadi Bank Mutiara. Pijakannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahkan Hadi Purnomo, ketua lembaga penelisik keuangan negara itu, kepada Ketua DPR Marzuki Alie, Senin pekan lalu. Sampul depan laporan hasil audit setebal sekitar 600 halaman itu cukup artistik. Dihiasi gambar grafik batang biru, dengan kalkulator di sampingnya, plus sebuah kaca pembesar yang meneropong tulisan "Centurybank".

Audit final ini menyempurnakan laporan sementara yang diserahkan ke Agung Laksono, Ketua DPR periode 2004-2009, pada 28 September silam. Hasil audit final sudah memasukkan pendapat lembaga yang diaudit, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Badan Pemeriksa menyimpulkan: pengawasan, pengelolaan Century, dan penyelamatannya oleh Bank Indonesia dan pemerintah dengan mengucurkan dana Rp 6,7 triliun melanggar aturan. "Saya surprise kesimpulannya sangat tajam," kata Andi Rahmat kepada Tempo di Jakarta pekan lalu.

Berbeda dengan para "penggiat" hak angket itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengaku kecewa atas hasil audit itu. Menurut Sri, pemerintah telah memberikan data lengkap dan menjelaskan secara detail, tapi Badan Pemeriksa sama sekali tak mengakomodasinya, terutama dalam kesimpulan hasil investigasi. "Keterangannya juga sepotong-sepotong. Bisa menimbulkan salah persepsi," kata Darmin menambahkan di Jakarta pekan lalu.

l l l

Kisah Century bermula dari kegagalan bank ini melakukan kliring pada 13 November 2008. Bank Indonesia sempat menyuntikkan fasilitas pembiayaan jangka pendek senilai Rp 689 miliar. Tapi kondisinya tak membaik, malah tambah buruk. Pada 20 November 2008, Bank Indonesia membawa masalah ini ke rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai Sri Mulyani.

Rapat Komite yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia ini menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik alias bisa menyebabkan efek buruk terhadap sistem perbankan nasional. Dari sini, urusan Century dibawa ke rapat Komite Koordinasi-anggota Komite Stabilitas plus Komisioner Lembaga Penjamin-untuk diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan. Century pun mendapat suntikan dana segar Rp 632 miliar, yang belakangan naik terus hingga Rp 6,7 triliun.

Nah, lonjakan dana yang luar biasa itulah yang dinilai janggal. DPR lalu meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi. Kini audit sudah rampung. Kesimpulan pun sudah jelas. Hanya, audit itu memang terlihat masih bolong-bolong. Kalimat hasil audit juga terkesan "dihaluskan". "Badan Pemeriksa juga tak menyebut jelas berapa kerugian negara dalam kasus Century," ujar seorang anggota Dewan. Keanehan lain, kata dia, peran Miranda Goeltom tak banyak disebut dalam audit final. Padahal, dalam laporan sementara, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini punya peranan penting dalam keputusan penyelamatan Century.

Menurut sumber Tempo ini, masih banyaknya lubang dalam hasil audit itu memang tak lepas dari pertarungan sengit di Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemilihan ketuanya pada Oktober silam. Saat itu ada dua kubu: Hadi Purnomo yang disokong PDI Perjuangan dan Taufiequrachman Ruki yang didukung Partai Demokrat. Hadi akhirnya terpilih menjadi ketua lembaga ini. Adapun Taufiequrachman, bersama anggota lainnya, Hasan Bisri, belakangan memegang audit investigasi Century. Sumber Tempo di lembaga ini mengatakan, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu berharap tak ada kepentingan pribadi dalam audit investigasi Century. Ini lantaran memang ada "sejarah" tak nyaman antara Hadi dan Sri Mulyani. Pada 2006, Sri Mulyani melengserkan Hadi dari Direktur Jenderal Pajak dan menggantinya dengan Darmin Nasution.

Hadi belum dapat dimintai tanggapannya soal ini. Lewat SMS dia menolak diwawancarai. "Soal Century ke juru bicara saja (Dwita Pradana)," ujarnya. Didatangi Tempo pekan lalu di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Hadi tetap tak bersedia ditemui.

Penanggung jawab pemeriksaan, Suryo Ekawoto Suryadi, juga tutup mulut. "Sesuai dengan petunjuk pimpinan, juru bicara yang akan menjelaskan." Adapun Dwita, setelah menjawab sejumlah pertanyaan Tempo, meminta informasi yang diberikannya off the record. "Jawaban resmi kami adalah Badan Pemeriksa sudah melaksanakan tugas yang diminta DPR," ujarnya. Taufiequrachman belum dapat dimintai komentarnya karena menunaikan ibadah haji. Tapi adik Taufiequrachman, Syaiful Ruky, kepada Tempo menjamin bahwa Taufiequrachman sudah menjalankan tugasnya dengan benar.

Lubang audit investigasi yang paling nyata, audit itu sama sekali tak mengungkap aliran dana setelah bailout. "Anggota Dewan banyak yang kecewa," kata Andi. Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, sebenarnya Badan Pemeriksa Keuangan bisa menampilkan aliran dana karena datanya sudah milik publik. "Seharusnya bisa dibuka penerima dana Century sampai lapis ketujuh," katanya.

Hadi punya alasan perihal kenapa lembaganya tak bisa mengakses data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sesuai dengan undang-undang, katanya, lembaga antipencucian uang itu hanya bisa memberikan data ke kepolisian dan Kejaksaan Agung. "Payung hukumnya tak memungkinkan," katanya di Istana Presiden, pekan lalu.

Kepala PPATK Yunus Husein membantah tak memberikan data memadai kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa, kata Yunus, memang meminta lembaganya menelusuri 124 transaksi oleh 50 nasabah. Tapi, karena keterbatasan waktu, disepakati permintaan Badan Pemeriksa hanya sampai 2-3 lapis aliran dana dari Bank Century.

Menurut Yunus, untuk mendapatkan satu lapis aliran dana saja dari penyedia jasa keuangan, lembaganya perlu waktu beberapa pekan. Walhasil, institusi ini baru bisa mengidentifikasi 50 transaksi mencurigakan dari 10 lembaga jasa keuangan. "Baru teridentifikasi 17 rekening penerima dana berupa perusahaan dan lainnya individu," katanya dalam siaran pers pekan lalu. Siapa? PPATK masih menyimpan rapat-rapat.

Sumber Tempo mengungkapkan, sebenarnya PPATK siap memberikan seluruh data aliran dana Century. Tapi syaratnya Badan Pemeriksa hanya menggunakan data itu untuk kepentingan institusi alias dirahasiakan dari publik. Dihubungi pada saat tengah menunaikan ibadah haji di Mekah pekan lalu, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Hasan Bisri, membenarkan soal ini. "Informasi itu benar. Tapi itu (merahasiakan) tidak mungkin, karena kami harus memuatnya dalam hasil audit," jawabnya lewat SMS.

Dalam audit investigasi terungkap ada penarikan dana Rp 938,7 miliar oleh pihak yang terkait dengan Century. Penarikan terjadi setelah Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin mengucurkan dananya ke bank itu. Dari 1.427 rekening yang diperiksa, Badan Pemeriksa Keuangan mencurigai 10 perusahaan dan satu individu yang berhubungan dengan Century telah menarik dananya pada periode 6 November 2008-6 Agustus 2009. Setali tiga uang dengan PPATK, sampai sekarang badan ini juga belum memerinci perusahaan dan individu yang menarik dana tersebut.

Menurut anggota Komisi Perbankan dari Golkar, Bambang Soesatyo, belum jelasnya aliran dana membuat kasus Century tetap menyimpan misteri. Padahal pengungkapan aliran dana bisa membuktikan adanya para penumpang gelap saat penyelamatan Century. "Dugaannya ada dana mengalir ke pihak dan partai tertentu." Tapi dia menolak memerincinya.

Soal aliran dana ini makin penting setelah sejumlah kalangan menengarai ada dana yang mampir ke partai politik tertentu. Masalah ini pun jadi perbincangan publik. Misalnya, seseorang bernama Rina Dewright mem-posting artikel di Facebook tentang kasus Century. Rina menyebut dana bailout Century diselewengkan untuk kepentingan pemilihan umum.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membantah keras. "Tercela bila presiden mendapatkan dana dari sumber tak semestinya," kata Presiden saat bertemu para pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta, Ahad pekan lalu. Yudhoyono meminta kasus Century dibedah tuntas. Aliran dana dari Century juga dibuka seluas-luasnya. "Saya juga ingin tahu aliran dana talangan itu ke mana saja."

Wakil Presiden Boediono juga yakin tak ada dana penyelamatan Century yang bocor dan meluncur ke partai politik. "Jangan campur adukkan dana kampanye dengan keputusan pemerintah dan Bank Indonesia menyehatkan Century," katanya dalam dialog dengan Jakarta Foreign Correspondents Club di Jakarta, Rabu pekan lalu. Mantan gubernur bank sentral ini mendukung pengungkapan aliran dana dari Century. "Harus dibuka agar jelas."

Segendang sepenarian, Direktur Utama Bank Mutiara (Century), Maryono, juga superyakin tak ada aliran dana Century ke partai politik. "Dijamin tak ada," katanya. Menurut dia, duit yang keluar dari Century sesudah bailout hanya Rp 4 triliun. Perinciannya, Rp 2,2 triliun untuk membayar 8.280 nasabah kecil (simpanan di bawah Rp 2 miliar) dan Rp 1,8 triliun untuk membayar 328 nasabah besar. Sisa dana penyelamatan Rp 300 miliar untuk memenuhi giro wajib minimum di Bank Indonesia dan Rp 2 triliun dalam surat berharga negara. Surat utang negara diperhitungkan menambah rasio kecukupan modal (CAR) 8 persen.

Sumber Tempo yang dekat dengan manajemen Century mengungkapkan, dari total dana yang dicairkan nasabah besar, Rp 300 miliar dicairkan oleh Budi Sampoerna. Selebihnya sekitar Rp 100 miliar dicairkan oleh beberapa perusahaan negara seperti PT Jamsostek, PT Timah, dan PT Telkom. Pencairan dana milik Budi Sampoerna, ujarnya, dilakukan tiga tahap, yakni pada November 2008-Maret 2009 sebesar Rp 50 miliar, lalu April 2009 sebesar Rp 50 miliar, dan terakhir, April 2009-Juli 2009 sebesar Rp 200 miliar. Dana itu dipindahkan ke Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Sisa dana milik mantan presiden komisaris produsen rokok H.M. Sampoerna itu sekitar Rp 1,8 triliun masih tersimpan di Century (Bank Mutiara).

Belum terbukanya aliran dana itu otomatis membuat skandal Century ini masih jauh dari terang. "Kotak pandora belum dibuka," kata Bambang Soesatyo. Karena itu, menurut dia, Dewan bertekad membongkar kasus ini lewat hak angket. Dengan hak angket, ujarnya, Dewan bisa memerintahkan pengadilan meminta PPATK membuka data aliran dana Century setelah penyelamatannya. "Biar jelas siapa penikmat dananya," kata Bambang.

Selasa pekan ini, DPR akan menggelar sidang paripurna yang salah satu agendanya membahas hak angket Bank Century. Melihat angin politik di kalangan semua fraksi di DPR, Bambang yakin, sidang paripurna akan menyetujui hak angket itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyatakan pihaknya juga tak gentar jika panitia khusus hak angket itu dibentuk. Partainya, kata Anas, setuju hak angket digelar karena yakin tak ada satu sen pun dana Century masuk ke Demokrat-kabar yang selama ini berembus. "Kami yakin totally clean dalam kasus ini," katanya.

Kini bola ada di tangan Dewan. Harapan publik, tentu saja anggota panitia khusus hak angket itu-jika dibentuk-kelak tidak "masuk angin", lantas melempem seperti nasib sejumlah hak angket lainnya. Maklum, ini menyangkut duit triliunan rupiah, yang bisa membuat silau mata.

Padjar Iswara, Anton Aprianto, Agus Supriyanto, Fery Firmansyah

Digangsir di Sini, Mengalir di Sana

Skandal penggelontoran duit Rp 6,76 triliun untuk Bank Century mulai menuju titik didih. Anggota Dewan segera membentuk panitia khusus hak angket yang akan menelisik siapa yang bertanggung jawab di balik ini semua. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan memang menunjuk sejumlah lubang di balik "penyelamatan" bank itu.

27 November 2001
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip akuisisi Chinkara Capital Ltd. terhadap Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac.

5 Juli 2002
Bank Indonesia mengeluarkan izin akuisisi. Proses merger juga dilanjutkan meskipun pemeriksaan Bank Indonesia menemukan pelanggaran signifikan tiga bank tersebut. Antara lain terdapat transaksi surat berharga fiktif senilai US$ 25 juta di Bank CIC yang melibatkan Chinkara.

6 Desember 2004
Bank Indonesia menyetujui merger CIC, Danpac, dan Pikko menjadi Bank Century.

31 Oktober 2005
Laporan Bank Indonesia menyebutkan, dua bulan setelah merger, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century per 28 Februari 2005 negatif 132,5 persen.

29 Desember 2005
Bank Century berada "dalam pengawasan intensif" oleh Bank Indonesia karena masalah surat berharga dan perkreditan yang berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan.

Boediono