<font face=arial size=1 color=#ff9900>Wahana Lingkungan Hidup Aceh</font><br />Mengendus Rasuah di Serambi Mekah

GERAKAN yang digalang T. Muhammad Zulfikar akhirnya sampai juga di meja hijau. Pertengahan Desember lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menggelar sidang perdana kasus Rawa Tripa. Inilah sidang gugatan yang dilayangkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh beserta koleganya kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, setelah somasi yang mereka kirim tak jelas kelanjutannya.

Tergabung dalam Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa, Walhi Aceh menggugat Irwandi karena telah mengizinkan PT Kalista Alam membuka lahan perkebunan kelapa sawit di area hutan gambut Rawa Tripa. Kawasan seluas 1.065 hektare itu terletak di Desa Pulo Kruet, Nagan Raya. Gubernur Irwandi mengeluarkan izin pada 25 Agustus 2011. Kebijakan itu juga digugat Forum Tataruang Sumatera (For Trust).

Dari penelusuran Walhi Aceh, lahan PT Kalista Alam itu tidak terletak di Desa Pulo Kruet, melainkan di Kawasan Ekosistem Leuser. Padahal kawasan ekosistem ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Itu sebabnya, Walhi Aceh menilai Gubernur Irwandi diduga telah menyalahgunakan wewenang dan tidak menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Walhi Aceh meminta izin itu dibatalkan dan seluruh aktivitas di lahan tersebut dihentikan hingga ada kekuatan hukum tetap. Organisasi ini juga melaporkan Gubernur Irwandi ke polisi. Hasilnya, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan Kepolisian Daerah Banda Aceh mengusut penerbitan izin itu.

Bukan cuma soal Rawa Tripa, Walhi Aceh berteriak lantang. Dalam kasus megaproyek Ladia Galaska—singkatan dari Lautan Hindia-Gayo-Alas-Selat Malaka—organisasi ini mencium bau amis korupsi berceceran di mana-mana.

Mulanya Walhi Aceh menggugat pembangunan jalan sepanjang 470 kilometer itu demi menyelamatkan lingkungan di kawasan tersebut. Diluncurkan pada 2002, proyek yang menembus dataran tinggi Leuser itu diyakini bisa merusak kawasan hutan lindung, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser, yang menjadi habitat jutaan spesies langka.

Walhi Aceh menemukan indikasi korupsi pada proyek senilai Rp 950 miliar itu. "Pembangunan yang merusak lingkungan umumnya berbau korupsi," kata Zulfikar, mengenang peristiwa itu. "Dalam kasus Ladia Galaska, perusakan lingkungan dan korupsi menjadi satu paket."

Bekerja sama dengan elemen lain, di antaranya Solidaritas Gerakan Anti- Korupsi Aceh dan Kelompok Kerja Aceh Damai tanpa Korupsi, Walhi Aceh menemukan indikasi korupsi senilai Rp 26,9 miliar. Laporan investigasi Tempo juga menemukan praktek serupa, meski angkanya lebih kecil, yakni Rp 11,6 miliar. Abdullah Puteh, gubernur saat itu, membantah semua tudingan tersebut.

Bantahan Puteh tak menyurutkan nyali Walhi Aceh mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Namun langkah hukum itu mental di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 2007 juga tak membuahkan hasil. Di tingkat tertinggi, giliran Mahkamah Agung menolak kasus ini.

Namun aktivis Walhi Aceh tak kenal menyerah. Pada Maret 2011, organisasi ini mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan MA dengan mengajukan sejumlah bukti baru (novum). Singkat kata, proyek Ladia Galaska menjadi trek maraton bagi Walhi Aceh melakukan perlawanan atas perusakan lingkungan sekaligus masuk pusaran perjuangan antikorupsi.

Di mata para aktivis Aceh, Walhi Aceh dikenal tak pernah menutup mata atas berbagai kasus korupsi, meski fokus utama mereka memberikan advokasi di sektor lingkungan dan sumber daya alam. Advokasi terkait dengan isu korupsi dijalankan dengan menggandeng lembaga lain. "Kami duduk sama-sama, selanjutnya ditentukan siapa yang akan menggiring bola," kata Akhiruddin Mahyu, salah seorang pegiat antikorupsi di Aceh.

Tak mengherankan bila dengan pembagian kerja seperti itu, Walhi Aceh ikut mengawasi praktek pemerintahan sehari-hari, bekerja sama dengan Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh. Berdiri enam tahun lalu, GeRAK masih tercatat sebagai anggota Walhi Aceh. Organisasi ini banyak menyuarakan penuntasan kasus korupsi kakap di Tanah Rencong.

Tahun lalu, misalnya, GeRAK mendorong penuntasan tujuh kasus korupsi di Aceh, yang lima di antaranya berlanjut di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sisanya ditangani Kejaksaan Tinggi Aceh. Semua kasus itu berpotensi merugikan negara Rp 300 miliar. "Indikasi korupsi itu ditemukan mulai dari proyek rumah duafa hingga penjualan besi tua," kata Askhalani, Koordinator GeRAK.

Yang membangkitkan harapan, peng­awasan kasus korupsi dilakukan tak cuma oleh GeRAK. Perlawanan antikorupsi juga dilakukan oleh beberapa elemen yang kini tergabung dalam Kelompok Kerja Aceh Damai Tanpa Korupsi (ADTK). Beberapa elemen itu, antara lain, Masyarakat Transparansi Aceh, Pidie Transparansi Anggaran, Gabungan Solidaritas Anti-Korupsi, Jaringan Anti-Korupsi Tanah Gayo, Solidaritas Masyarakat Anti-Korupsi Aceh Selatan, serta Solidaritas Advokasi Pemantauan Anggaran.

Uniknya, kelahiran Pokja ADTK tidak bisa dilepaskan dari kiprah Walhi Aceh setelah dicabutnya status Daerah Operasi Militer pada 1998. Menurut Bambang Antariksa, Koordinator Walhi Aceh awal 2000-an, kontribusi Walhi Aceh merintis kekuatan kolektif antikorupsi di Aceh pada masa-masa itu sangat signifikan.

Selepas pencabutan status Daerah Operasi Militer, Aceh bergolak, seperti daerah tak bertuan. Saat itu Gerakan Aceh Merdeka mulai menguat hingga status darurat militer diberlakukan pada 2003. Di tengah situasi itu, ruang gerak aktivis jadi terbatas. "Orang mudah dieksekusi, dengan dalih sebagai pemberontak atau cuak (pengkhianat versi GAM)," katanya.

Nah, di tengah situasi itulah Walhi Aceh memperkuat gerakan masyarakat sipil dengan menginisiasi pendirian Pokja ADTK. Lembaga ini diperkuat dan didukung oleh jejaring pegiat sosial lain. "Kami bergabung menjadi satu," kata Akhiruddin Mahyu, yang saat itu menjabat Koordinator Solidaritas Masyarakat Anti-Korupsi.

Melalui jejaring di Pokja ADTK, pengawalan kasus-kasus dugaan korupsi berlanjut, dari pembelian helikopter yang melibatkan gubernur ketika itu, Abdullah Puteh; Ladia Galaska; hingga lelang kayu sitaan. Kantor Walhi Aceh menjadi salah satu basis utama aksi-aksi antikorupsi.

Karena gencar melaporkan pejabat yang diduga melakukan korupsi, tekanan datang silih berganti. Mulai ancaman teror melalui telepon hingga iming-iming jabatan. Bahkan, karena mereka dinilai tidak taat kepada pemimpin, sebagian ulama sempat mengeluarkan fatwa menghalalkan darah mereka. "Semua tidak mempan karena kami bertekad merawat Aceh menjadi lebih baik," kata Bambang.

Pola gerakan masyarakat sipil berubah setelah gelombang tsunami melumat Aceh pada Desember 2004, yang disusul ditandatanganinya perjanjian damai Helsinki. Tiap elemen kini berfokus pada tujuan utama pendirian organisasi. Walhi Aceh, misalnya, kembali berkonsentrasi pada isu lingkungan dan sumber daya alam. Namun, dalam perjalanannya, praktek korupsi tetap diawasi dan tidak pernah diabaikan. "Nanti tinggal bagi-bagi tugas siapa yang lebih pas untuk bergerak di depan," kata Zulfikar.

Tonggak Walhi di Tanah Rencong

Berdiri: