Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KETUA Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terdesak. Setelah diancam dengan rencana perombakan kabinet, kini urusan pajak kelompok usahanya yang menggunung sampai Rp 2,1 triliun diangkat ke permukaan. Banyak yang mengaitkan ”serangan” itu dengan perang Aburizal versus Yudhoyono. Sebagai Ketua Golkar yang berkoalisi dengan pemerintah, Aburizal dinilai terlalu ”nakal”. Mewakili bosnya yang dikabarkan sedang melawat ke Amerika Serikat, Lalu Mara Satriawangsa, juru bicara Aburizal sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, berbicara kepada wartawan Tempo Wahyu Dhyatmika, Kamis pekan lalu.
Ada aroma konflik antara Presiden Yudhoyono dan Aburizal Bakrie menjelang berakhirnya masa tugas Panitia Angket….
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang aturan tegas bagi para pengemplang pajak itu adalah imbauan yang wajar dari seorang kepala negara. Instrumen pajak adalah tulang punggung pembangunan. Saya yakin pernyataan itu tidak ditujukan ke Pak Ical. Kami malah menyambut dan mendukung pernyataan Presiden itu.
Ini tekanan Partai Demokrat kepada Golkar?
Persepsi seperti yang muncul setelah pernyataan Presiden itu sudah liar. Persepsi semacam itu tidak bisa dikontrol. Bagi kami, pajak adalah instrumen fiskal, dan saya yakin Pak SBY pun tahu itu.
Dengan tekanan beruntun ini, Golkar akan meninggalkan koalisi?
Tidak. Pak Aburizal berulang kali menegaskan bahwa Golkar adalah partai pendukung pemerintah. Kami tidak mau SBY jatuh.
Bagaimana soal ancaman reshuffle kabinet?
Tidak ada satu partai pun yang sekarang bisa mengintervensi Presiden. Mengangkat, menilai, dan memberhentikan menteri adalah urusan Presiden.
Soal tuduhan mengemplang pajak, bagaimana respons Aburizal?
Perusahaan Bakrie adalah publicly listed companies yang dikelola secara profesional. Kinerja dan laporan keuangannya dilaporkan secara berkala kepada semua pemegang saham, otoritas pasar modal, dan analis. Semua bisa diakses terbuka setelah diaudit oleh auditor independen yang diakreditasi oleh Kementerian Keuangan. Tidak ada pengemplangan pajak. Mari kita letakkan semua pada konteksnya.
Benarkah Aburizal meminta Presiden memindahkan Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan menjadi Gubernur Bank Indonesia—sebagai win-win solution?
Saya tidak bisa berkomentar, karena saya tidak pernah menanyakan itu kepada Pak Ical. Tapi saya ingin menegaskan bahwa kita semua tidak boleh mempolitisasi pernyataan Presiden. Hubungan Pak Ical dan Pak SBY sampai sekarang masih dekat. Kami tidak merasa menjadi target operasi kubu Istana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo