<font size=2 color=#FF3300>Muhaimin Iskandar:</font><br />Banyak Manuver Saat Tender

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

GONJANG-ganjing asuransi tenaga kerja bukan hal baru buat Muhaimin Iskandar. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini ingat betul, tak lama setelah Konsorsium Proteksi TKI ditetapkan sebagai satu-satunya penyelenggara asuransi pada September 2010, protes pun marak.

Tak cuma di depan kantornya, demonstran—kebanyakan dari perusahaan jasa tenaga kerja—menggelar unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Rumah Muhaimin pun sempat didatangi.

Meski mengaku sempat kerepotan, Muhaimin tetap pada pendiriannya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini hanya mau mengubah kebijakannya jika diperintah Presiden Yudhoyono. "Untung, KPK tidak terpancing ketika itu," katanya dengan senyum lega.

Tapi ketenangannya tak berumur panjang. Isu perlindungan buruh migran kembali mencuat gara-gara kasus pemancungan Ruyati bin Satubi pada akhir Juni lalu di Arab Saudi. Pembayaran diyat Rp 4,7 miliar untuk membebaskan Darsem bin Dawud Tawar dari hukuman mati makin memicu amarah publik.

Orang banyak bertanya-tanya: mengapa perlindungan TKI di luar negeri begitu lemah? Bukankah ada asuransi TKI? Ke mana perginya dana miliaran rupiah premi asuransi yang disetorkan perusahaan penempatan TKI? Tempo mewawancarai Muhaimin Iskandar di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pertengahan bulan lalu. Berikut ini petikannya.

Banyak pihak mempertanyakan kebijakan Anda menunjuk satu konsorsium asuransi TKI....

Sebelum saya menjadi Menteri Tenaga Kerja, ada sembilan konsorsium asuransi. Tapi pelayanannya tidak memadai dan sulit dikontrol. Saya lalu minta itu disederhanakan. Modelnya meniru asuransi di sektor perhubungan, Jasa Raharja. Dari berbagai pengalaman, konsorsium tunggal lebih sehat, tidak ada perang diskon, dan setiap saat bisa diberi sanksi.

Dengan model lama, banyak klaim TKI sulit dicairkan?

Premi yang diterima perusahaan asuransi sedikit gara-gara perang diskon antarkonsorsium. Akibatnya, pembayaran klaim tidak memadai. Belum lagi ada kongkalikong antara konsorsium dan perusahaan penempatan TKI. Yang lebih parah, ketika klaim cair, tidak disalurkan ke tenaga kerja.

Dengan skema baru, apakah Anda yakin premi Rp 400 ribu utuh masuk ke perusahaan asuransi?

Iya. Saya berharap perlindungan buat TKI jadi semakin baik.

Kami menemukan 50 persen premi justru disetor ke pialang, PT Paladin....

Saya tidak mau campur tangan soal itu. Itu sudah masuk wilayah bisnis antara broker dan perusahaan asuransi. Kalau saya masuk ke sana malah rawan. Ini masa transisi, kami masih mencari bentuk yang paling ideal.

Mengapa Anda mensyaratkan perlunya pialang dalam skema asuransi TKI? Bukannya besaran premi dan jenis pertanggungan sudah ditentukan pemerintah?

Konsorsium ini terdiri atas berbagai perusahaan asuransi dan beberapa jenis pertanggungan. Untuk itu dibutuhkan peran broker asuransi sebagai perantara.

Ada informasi, sebagian dari 50 persen premi untuk broker ini juga disetorkan ke staf khusus Anda, Jazil Fawaid?

Itu isu lama. Saya sudah memanggil dia. Bolak-balik saya tanyakan apa benar seperti itu. Dia tidak terlibat dalam hal ini. Memang, banyak manuver saat proses seleksi konsorsium asuransi ini berlangsung, lalu timbul informasi macam-macam....

Apa benar Anda pernah mengumumkan Jazil sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja?

Itu guyonan saja. Saya sampaikan di kalangan internal PKB. Saya bilang, "Jazil ini mirip wakil menteri saja gayanya, tapi penampilannya tidak meyakinkan." Jadi ini semacam gojlokan buat dia.

Ada yang menuduh Jazil mendapat hadiah mobil Alphard setelah Konsorsium Proteksi TKI ini ditunjuk menjadi satu-satunya penyelenggara Asuransi TKI....

Saya tidak tahu. Mungkin itu mobil saya. Coba cek pelat nomornya. Saya jamin itu bukan mobil baru. Saya sering tukar mobil dengan dia. Itu biasa. Saya pernah pakai Toyota Fortuner punya Jazil.

Kami punya foto pelat nomor mobilnya....