Politik Dagang Air Umbulan

PULUHAN remaja berenang di sumber mata air Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat siang dua pekan lalu. Mereka asyik menikmati dinginnya air pengusir hawa panas pada bulan Ramadan, sementara beberapa lainnya memilih memancing di bawah teduh dua pohon trembesi yang tumbuh di pinggir kolam. "Sambil menunggu buka puasa," kata Subhan, salah seorang di antaranya.

Kolam raksasa itu terletak di perbatasan Desa Umbulan dan Desa Sidepan, sekitar 20 kilometer arah selatan Kota Pasuruan. Di sana, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini berencana membangun proyek sumber air senilai hampir Rp 2 triliun.

Masyarakat tak tahu bahwa pengelolaan sumber mata air itu juga kini sedang diperebutkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Subhan pun tak mau ambil pusing. "Buat saya, yang penting bisa menikmati suasana adem di sini," ujarnya.

Pemerintahan pusat telah menetapkan Umbulan sebagai salah satu dari lima proyek infrastruktur prioritas. Proyek Air Umbulan ditawarkan dengan skema kerja sama pemerintah-swasta alias private project partnership (PPP).

Dengan skema ini, dana pembangunan infrastruktur sebagian besar bakal berasal dari investor. Pemerintah pusat hanya menyokong sedikit dan memberi jaminan. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai pelaksana proyek. Juni lalu, 12 konsorsium mengikuti tahap prakualifikasi. Lima di antaranya dinyatakan lolos dan akan mengikuti tender.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah provinsi berharap proses tender selesai paling lambat akhir tahun ini, sehingga tahun depan sudah ada investor pemenangnya. "Paling lambat pada 2013 pembangunan sudah bisa dimulai," ujarnya kepada wartawan di Jawa Timur belum lama ini. "Dan diharapkan pada 2014 sudah bisa mulai beroperasi."

Gus Ipul—panggilan akrab Saifullah Yusuf—ingin proyek infrastruktur yang airnya bisa dimanfaatkan oleh Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, serta Kota dan Kabupaten Pasuruan ini bisa segera beroperasi. Sebab, sudah molor jauh dari jadwal tender, yang semula direncanakan paling lambat pada semester pertama 2011.

Hingga Agustus lalu, panitia lelang baru menyelesaikan tahap prakualifikasi, sehingga tender ada kemungkinan baru akan digelar akhir tahun ini. Molornya tender tak lepas dari tarik-ulur kepentingan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Gara-gara proyek ini, hubungan Gus Ipul dengan bupati dan politikus di Pasuruan pun meriang.

BELASAN pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kota dan Kabupaten Pasuruan, panitia lelang Umbulan, manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur—perusahaan milik pemerintah dan penasihat panitia lelang Umbulan—berkumpul di ruang rapat gubernuran, Rabu pagi, 10 Agustus lalu. Mereka membahas perkembangan proyek infrastruktur air itu.

Saifullah Yusuf, yang biasanya berguyon, kini terlihat sangat serius. Keningnya berkerut menyimak paparan Wakil Bupati Pasuruan Edy Paripurna. Edy, menurut seorang peserta rapat, tegas-tegas meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memerinci kewenangan Kabupaten Pasuruan dalam mengelola Umbulan. "Kami ini sebagai apa? Padahal mata air ada di wilayah kami," ujar Edy.

Lantaran tak jelas posisinya, kata Edy, warga sekitar Umbulan dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tak tahu perkembangan proyek tersebut. Edy juga mengingatkan tenggat nota kesepahaman pengelolaan sumber air Umbulan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten yang jatuh pada 29 September nanti. "Kontrak berlaku setahun, harus segera direvisi kembali," ujarnya, seperti ditirukan seorang peserta pertemuan.

Belum selesai uraian Edy, tiba-tiba Saifullah memotong. "Ya, saya sudah tahu maksudnya," ujarnya. "Tolong ini dicatat," katanya memerintahkan Gentur Sanjoyo Prihantono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur.

Gus Ipul meminta segera dibentuk tim kecil untuk merumuskan permintaan Kabupaten Pasuruan. Bekas Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu pun meminta penyelesaian perkara ganjalan bagi Kabupaten Pasuruan sudah jelas pada pekan pertama September ini.

Kabupaten Pasuruan terbilang paling banyak menuntut dibanding kota dan kabupaten lain penerima manfaat air Umbulan, seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, atau bahkan Kota Pasuruan. Salah satu yang dimintanya soal jatah saham. Padahal, ujar sumber Tempo, investor atau konsorsium pemenang lelang saja belum terpilih.

Memang, kata dia, konsorsium pemenang proyek Umbulan akan membentuk perusahaan baru yang akan mengelola dan menjual air bersih ke perusahaan-perusahaan daerah air minum. "Sebenarnya tak masalah Pasuruan tidak mendapat jatah saham," kata sumber tadi. Toh, "Mereka akan mendapat nilai retribusi yang besar."

Sumber Tempo lainnya mengungkapkan Kabupaten Pasuruan juga ngotot menjadi penyelenggara alias ikut mengelola air Umbulan. "Kabupaten Pasuruan tak mau sekadar menerima air dari investor," ujarnya. Penentuan tarif air ledeng pun tak kalah ruwet. Kabupaten Pasuruan ingin menggratiskan air bersih yang dialirkan kepada masyarakat. Tentu saja keinginan ini bisa menyulitkan investor pengelola Umbulan. "Kalau digratiskan, bagaimana pendapatan yang diterima investor?" katanya. "Investor kan ingin uang investasinya cepat kembali."

Untuk urusan tarif ini, pemerintah daerah lainnya sesungguhnya sudah tak ada masalah. Kota Surabaya sudah setuju membeli air bersih Rp 2.800 per meter kubik. Gresik dan Sidoarjo pun sepakat membelinya Rp 2.800-3.000 per meter kubik.

Belakangan sikap Kabupaten Pasuruan agak melunak setelah keinginannya menggratiskan air bersih ditentang pemerintah pusat dan Jawa Timur. Namun tarif yang diajukannya hanya Rp 1.200 per meter kubik. "Tarif itu masih di bawah biaya produksi pengolahan air bersih sekitar Rp 2.000," sumber tadi melanjutkan.

Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini, yang hadir dalam pertemuan di gubernuran itu, berharap besaran tarif menjadi prioritas pembahasan. Kepastian tarif, kata dia, kunci utama bagi investor menghitung nilai investasinya. "Ini kan sesama pemerintah. Jadi harus satu suara."

Namun jalan rupanya masih akan panjang. Lihat saja gerak cepat Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang kini membentuk panitia yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Perusahaan Daerah Air Minum, dan bagian hukum. Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga juga dilibatkan.

Panitia ini dibentuk dengan harapan Kabupaten Pasuruan mendapat keuntungan lebih dibanding daerah lain. "Paling tidak, ada perbedaan dengan daerah lain yang hanya mengambil manfaat airnya," kata Edy.

Bola panas Umbulan tak berhenti pula pada masalah jatah saham, pengelolaan, dan tarif. Kini persoalan bahkan merembet ke Kota Pasuruan, saudara muda Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten merasa kecolongan lantaran Kota Pasuruan tak mengajukan izin pembuatan pipa saluran air Umbulan.

Masyarakat desa di sekitar Umbulan menentang pemasangan pipa itu. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan selama ini memang memanfaatkan air Umbulan. Sedangkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan malah mengambil air dari Lawang, Malang.

Umbulan juga menciptakan ketegangan politik lokal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan M. Irsyad Yusuf menuding Pemerintah Kabupaten tak transparan. Hingga kini, kata dia, Dewan belum diajak membahas Umbulan. "Belum pernah dilaporkan ke Dewan," ujarnya. Dewan pun menuntut pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan air minum warga Pasuruan. Sebab, "Masih banyak penduduk Pasuruan kesulitan mendapat air bersih."

Sunudyantoro, Fatkhurrohman Taufiq (Surabaya), Eko Widianto (Pasuruan)