20 Tahun Setelah Pekik ’Reformasi!’

Pada 20 Mei itu, 14 menteri menolak duduk di komite tersebut. Mereka menuangkannya dalam sepucuk surat. Alinea pertama surat itu secara eksplisit menyatakan keraguan para menteri, yang sebagiannya disebut-sebut sebagai anak emas Soeharto, kepada sang Presiden. Secara implisit, mereka pun meminta Soeharto segera lengser.

Tusukan kepada Soeharto juga datang dari Senayan. Di kompleks parlemen pada hari pertama mahasiswa berkerumun di sana, Ketua DPR sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Harmoko, menyerukan kepada Soeharto agar segera mundur. Harmoko, bekas Menteri Penerangan, juga dikenal sebagai orang dekat Soeharto.

Karena itu, Arief Budiman meyakini tak ada penyebab tunggal mundurnya Soeharto. Kombinasi gelombang protes, keadaan ekonomi yang terpuruk, kerusuhan di sejumlah tempat, dan "pengkhianatan" oleh orang-orang dekatnya itulah yang mendorong Soeharto mengakhiri kekuasaannya.

Tanggal 21 Mei 1998 kemudian menjadi tonggak bahwa Indonesia memasuki sebuah era baru: reformasi. Sebagian tuntutan mahasiswa yang dikenal sebagai "Enam Tuntutan Reformasi" terwujud, meski tertatih-tatih dan tak sekaligus. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tatakan hukum bernegara diamendemen. Jabatan presiden dibatasi. Kekuasaan kehakiman betul-betul disapih dari eksekutif. DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga jadi bergigi.

Presiden dan kepala daerah kini bisa dipilih langsung oleh rakyat. Tentara dan polisi hengkang dari parlemen. Masyarakat dan pers pun lebih leluasa bersuara karena kebebasan berpendapat dijamin undang-undang. Yang juga tak boleh dikesampingkan, reformasi melahirkan dua lembaga yang menjadi ikonnya: Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tapi setiap perubahan punya sisi lain. Dua puluh tahun setelah reformasi, tuntutan itu juga menciptakan sejumlah ironi. Contohnya, otonomi daerah yang luas melahirkan raja-raja kecil. Pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat secara langsung mengakibatkan mahalnya ongkos politik. Ujung-ujungnya, setelah menjabat, banyak dari mereka mencari rente agar balik modal.

Dibukanya keran kebebasan berpendapat juga melahirkan paradoks. Ujaran kebencian dan berita palsu tumbuh subur. Lihatlah bagaimana repotnya Presiden Joko Widodo menangkis kabar bohong bahwa ia keturunan anggota Partai Komunis Indonesia seperti yang dituduhkan para penentangnya.

Ada juga tuntutan yang tak kunjung terealisasi. Ketika rezim berganti, publik menggebu-gebu ingin menyeret Soeharto ke pengadilan dengan seabrek tudingan: pelanggaran hak asasi manusia hingga dugaan korupsi yang melibatkan keluarga dan kroninya. Tapi, hingga Soeharto wafat, tak pernah sekali pun ia dibawa ke meja hijau.

Waktu menguapkan tuntutan tersebut dari pembicaraan. Publik tak lagi alergis tatkala ada partai politik yang terang-terangan mengusung "Soehartoisme". Anak Soeharto yang pada awal reformasi terkucil kini kembali ke panggung politik. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto memimpin Partai Berkarya, yang akan berlaga dalam Pemilihan Umum 2019.

Orde reformasi yang diberi mandat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat gagal membawa perkara ke pengadilan. Berkas-berkas kasus masa lalu-misalnya peristiwa 1965 dan penembakan misterius pada 1982-1985-teronggok di laci Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena ditolak Kejaksaan Agung dengan berbagai dalih. Demikian pula perkara yang terjadi di sekitar kejatuhan Soeharto, seperti penembakan Trisakti dan kerusuhan Mei 1998.

Pada hari-hari ketika kerusuhan terjadi, para pemimpin militer yang ikut bertanggung jawab atas keamanan Ibu Kota justru pergi ke Malang, Jawa Timur. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Wiranto memboyong sejumlah jenderal untuk menghadiri upacara serah-terima pimpinan Pasukan Pengendali Reaksi Cepat.

Dalam bukunya, Bersaksi di Tengah Badai, Wiranto mengatakan tak bermaksud membiarkan kerusuhan di Jakarta tak terkendali. "Saat itu bukan zaman Romawi atau Majapahit. Panglima bisa mengendalikan komando dari mana saja," Wiranto menulis. Nyatanya, peristiwa kelam itu tak terhindarkan. Dua puluh tahun kemudian, Wiranto tetap berada di pucuk pemerintahan dengan jabatan lain: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pembaca, kami menyusun edisi khusus ini untuk mengenang mereka yang gugur 20 tahun lalu-aktivis yang hilang; empat mahasiswa Universitas Trisakti: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Sie; korban kerusuhan Mei 1998; dan korban Tragedi Semanggi I dan II. Juga untuk mengingatkan kita yang belum sepenuhnya mampu mengemban amanat perubahan.

Selamat membaca!

Penanggung jawab: Anton Septian | Pemimpin proyek: Wayan Agus Purnomo | Penulis: Angelina Anjar Savitri, Gabriel Wahyu Titiyoga, Istman Musaharun, Khairul Anam, Linda Novi Trianita, Mahardika Satria Hadi, Nur Alfiyah, Raymundus Rikang, Rusman Paraqbueq, Syailendra Persada, Wayan Agus Purnomo | Penyunting: Anton Aprianto, Anton Septian, Bagja Hidayat, Dody Hidayat, Sapto Yunus, Kurniawan, Stefanus Teguh Edi Pramono, Yandhrie Arvian | Penyumbang bahan: Aseanty Pahlevi (Pontianak), Didit Haryadi (Makassar), Isa Anshar Jusuf (Manado), Ridwan Alimuddin (Polewali Mandar), Supardi (Palembang), Syaiful Bukhori (Jambi) | Periset foto: Ijar Karim, Jati Mahatmaji, Ratih Purnama | Desainer: Djunaedi, Eko Punto Pambudi, Hindrawan, Rudy Asrori | Editor Bahasa: Hardian Putra Pratama, Iyan Bastian, Uu Suhardi