Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapat sorotan. Kali ini ialah rencana pengadaan alat pengeras suara atau toa yang akan dipakai sebagai sistem peringatan dini banjir Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya mengatakan peringatan dini banjir Jakarta sudah dilakukan Pemprov melalui media sosial. Namun cara itu dianggap kurang maksimal sebab tidak semua warga mendapat informasi serupa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh sebab itu, Pemprov berencana memperbaiki peringatan dini banjir salah satunya dengan cara pengumuman melalui toa. Total anggaran untuk pengadaan toa ditaksir mencapai Rp 4 miliar. Rencana itu lagi-lagi mendapat protes keras dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia.
Berikut ini enam anggaran Pemprov DKI Jakarta yang menimbulkan polemik:
Promosi Wisata
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempersoalkan anggaran promosi wisata Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer luar negeri. Akhirnya mata anggaran ini dihapus
Jalur Sepeda
PDIP juga menyoroti anggaran Dinas Perhubungan yang mencantumkan pengadaan jalur sepeda hingga Rp 73 miliar. Mereka menilai perencanaan yang belum matang untuk jalur sepeda membuat anggaran melonjak. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI menyatakan anggaran sebesar itu bukan hanya untuk jalur sepeda, melainkan untuk akumulasi sejumlah marka jalan di jalur Transjakarta juga
Lem Aibon
Fraksi PSI membeberkan anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dalam usulan Sukudinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat
Pulpen
PSI juga menyoroti anggaran pulpen di Dinas Pendidikan yang bernilai Rp 123,8 miliar. Atas temuan ini, dinas menyatakan akan melakukan penyesuaian kembali dengan kebutuhan sekolah
Komputer
PSI juga mempersoalkan keberadaan anggaran ribuan unit komputer yang harga satuannya menembus angka Rp 15 juta. Dinas Komunikasi juga disasar karena memasukkan anggaran pengadaan storage dan server hingga Rp 65,9 miliar
Toa
PSI meminta Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan aplikasi sebagai peringatan dini banjir. Rencana pembelian enam set pengeras suara atau toa bernama Disaster Warning System (DWS) seharga Rp 4 miliar dianggap kuno.
Foto 
