Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Proyek jalan tol Serpong-Balaraja telah memutus akses untuk pejalan kaki.
Warga terpaksa mengambil jalan memutar yang jaraknya lebih dari satu kilometer.
Wali Kota Tangerang Selatan telah mengajukan permohonan untuk menyediakan jembatan penyeberangan.
TANGERANG – Warga Desa Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, mengeluhkan terputusnya akses untuk pejalan kaki karena terpotong oleh proyek pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja (Serbaraja). Mereka menuntut pemerintah membangun fasilitas jembatan penyeberangan agar penduduk tidak perlu mengambil jalan memutar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jalan memutar jauh, lebih dari satu kilometer,” kata seorang ibu yang tidak bersedia ditulis namanya, kemarin. “Sebelum ada (pembangunan) jalan tol, paling jarak tempuh hanya 200 meter.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ibu itu tinggal di RT 03 RW 02 Cilenggang. Setiap hari ia biasa mengantar anaknya yang bersekolah di SDN Cilenggang 4. Sekolah itu berada di wilayah RT 02 RW 01. Jarak antara rumahnya dan sekolah diperkirakan tidak lebih dari 200 meter.
Masalah serupa dihadapi sebagian besar warga Cilenggang. Karena itu, mereka beberapa kali menggelar unjuk rasa untuk meminta pemerintah membangun jembatan penyeberangan.
Lurah Cilenggang, Umar Dhani, mengatakan pembangunan jalan tol di wilayahnya itu sudah berjalan sejak lima bulan lalu. Secara keseluruhan, ada tiga RT yang terimbas pembangunan jalan tol tersebut, yakni RT 03 dan RT 04 yang berada di RW 02, serta RT 02 RW 01.
Menurut Umar, warga RT 02 RW 01 sudah pernah bertemu dengan pengembang untuk meminta dibangun jembatan penyeberangan. “Tapi belum ada keputusan,” kata dia, kemarin. “Nanti akan ada pertemuan berikutnya.”
Pembangunan tol Serpong-Balaraja, 15 Februari 2022. Tempo/Muhammad Kurnianto
Dalam pertemuan itu, kata Umar, pengembang menjelaskan tidak bisa serta-merta memenuhi tuntutan warga. Sebab, mereka harus mendapat penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Karena itu, pengembang meminta warga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian PUPR," ujarnya.
Umar menjelaskan, akses jalan di kawasan itu sebenarnya tidak terputus sama sekali. Sebab, warga bisa menggunakan jalan lain yang bisa dilewati kendaraan bermotor. Namun memang jalan itu akan terasa jauh bagi pejalan kaki.
Umar mencontohkan, anak-anak yang tinggal di RT 02 Rw 01 terpaksa harus memutar jauh untuk mencapai sekolah yang berada di RT 03 RW 02. “Jalan memutar ini bisa satu setengah kilometer,” katanya. Padahal, sebelum ada proyek jalan tol, jarak tempuh hanya beberapa ratus meter. “Karena itu, mereka minta dibuatkan JPO (jembatan penyeberangan orang).”
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan sudah membuat surat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). "Saya meminta untuk dibuatkan JPO sesuai dengan permintaan masyarakat Cilenggang, suratnya baru saya layangkan ke sana," ujarnya.
Menurut Benyamin, dengan adanya jalan tol, jembatan penyeberangan memang dibutuhkan masyarakat Desa Cilenggang. “Jadi, anak-anak tidak perlu jalan memutar yang jauh untuk ke sekolah,” kata dia. “Begitu juga untuk ibu-ibu yang mau ke pasar.”
Kementerian PUPR, melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), tengah mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja. Jalan bebas hambatan sepanjang 39,4 kilometer ini akan menghubungkan jalan tol Jakarta Outer Ring Road dan jalan tol Tangerang–Merak. Dengan adanya jalan tol ini, diharapkan konektivitas Jakarta menuju Merak bisa ditingkatkan.
MUHAMMAD KURNIANTO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo