Ali Moertopo, Si Dalang

PEMILIHAN Umum 1971 sangat penting bagi Orde Baru. Golongan Karya harus menang agar rezim yang baru terbentuk itu langgeng. Tugas pemenangan pemilu dibebankan kepada Ali Moertopo, yang kemudian membentuk Badan Pemenangan Pemilihan Umum. Soeharto memerintahkan Ali melakukan penggalangan: memereteli kekuatan politik di luar Golkar sekaligus masuk dan mengkooptasi berbagai organisasi kemasyarakatan. Ali Moertopo memang bukan satu-satunya faktor yang membuat organisasi-organisasi itu "beralih tujuan"; ada pula konflik internal dan pragmatisme satu-dua pemimpin. Tapi Operasi Khusus Ali adalah tungku yang mematangkan problem internal itu.

Setidaknya 200-an organisasi menjadi target penggalangan Ali bersama kelompok Opsusnya.

Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)
Pada Mei 1972, Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia, yang beranggotakan 25 organisasi buruh, sepakat menyederhanakan struktur gerakan buruh. Pendirian FBSI akhirnya dideklarasikan pada Februari 1973.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
Organisasi-organisasi di luar Barisan Tani Indonesia membentuk Kesatuan Aksi Tani Indonesia (Kati), yang pada 1969 dikembangkan menjadi Badan Kerja Sama Antara Ormas-ormas Tani Pusat (BKS Tani). Pada 1973, BKS Tani melahirkan HKTI.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
Organisasi Nelayan Golkar, Gerakan Nelayan Marhaenis, Karyawan Nelayan Pancasila, DPP Gensi, PP Sernemi, dan PB SNII mengeluarkan pernyataan bersama tentang Catur Krida HNSI pada 1973. Mereka bersatu dan bergabung dengan HNSI.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Berbeda dengan organisasi profesi lain, organisasi guru yang dibentuk pada 1945 ini tidak dibuatkan wadah baru atau melalui proses penggabungan. Ali memberi PGRI gedung di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam kongres ke-13 pada 1973, PGRI menegaskan diri sebagai organisasi profesi secara lebih efektif.

Kongres Wanita Indonesia (Kowani)
Kowani dijadikan Ali sebagai alat untuk menggalang organisasi-organisasi perempuan.

Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
Kongres partai ini pada Mei 1970 disusupi Opsus sehingga memilih pimpinan yang propemerintah.

Komando Jihad
Ini merupakan kelompok eks DI/TII. Yang diberi tugas menggarap kelompok ini adalah Pitut Soeharto. Tujuannya agar mereka menjadi lebih moderat dan mau menjadi pendukung Golkar. Pitut mulai mendekati kelompok ini pada 1969 melalui pemimpin Komando Jihad Jawa Barat, Danu Muhammad Hasan, dan jaringan Haji Ismail Pranoto alias Hispran di Jawa Timur.

Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI)
Ali menunjuk Syarifuddin Moh. Amin, Direktur Pendidikan Agama Kementerian Agama, untuk menghidupkan kembali GUPPI. Dia juga meminta Syarifuddin memasukkan semua guru agama ke GUPPI dan, bagi yang mau, langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Organisasi ini akhirnya dihidupkan kembali dalam musyawarah nasional di Jakarta, Januari 1971. Dalam musyawarah nasional itu, Syarifuddin ditunjuk sebagai ketua dan Soedjono Hoemardani penasihat.

Partai Nasional Indonesia (PNI)
Dalam Kongres PNI pada April 1970, di Semarang, Opsus berhasil menaikkan Hadisubeno sebagai ketua partai, menyingkirkan Hardi, yang dikenal sebagai penentang dwifungsi ABRI. Dalam kongres itu pula PNI menetapkan dwifungsi ABRI sebagai kenyataan sejarah yang perlu dimanfaatkan.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
Organisasi-organisasi politik mahasiswa yang sebelumnya dekat atau berafiliasi dengan partai politik digiring masuk KNPI. Wadah baru itu menampung Pemuda Ansor, GPM, Pemuda Muslimin, Gamki, Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, GPI, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, Koordinasi Pemuda-Mahasiswa Golkar, dan PMII. Ali memberi mereka kantor di Tanah Abang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Ikut menjadi sponsor pendirian LBH pada 1970, Ali antara lain menyumbang sepeda motor untuk lembaga baru ini.

Organisasi-organisasi Sarjana Profesi
Bukan hanya organisasi politik mahasiswa, yang biasa disebut organisasi ekstrakampus, kelompok mahasiswa intrakampus juga digalang Ali dengan mendorong terbentuknya berbagai organisasi profesi sarjana di tingkat jurusan. Sebanyak 25 dari 28 organisasi profesi sarjana/cendekiawan di Indonesia berada di bawah koordinasi cendekiawan Golkar.

Dewan Film Nasional
Setahun setelah menjadi Menteri Penerangan, Ali memprakarsai pembentukan Dewan Film Nasional. Anggotanya 50 orang, dari unsur masyarakat perfilman, budayawan, tokoh masyarakat, dan wakil-wakil departemen. Pada 1979, Piala Citra pun disahkan oleh Ali.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
Lembaga think tank ini mulanya dikenal sebagai kelompok Tanah Abang. Ali dan Soedjono Hoemardani menjadi penasihatnya.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Kongres PWI pada 22 Oktober 1970 ricuh karena munculnya dua badan eksekutif. Ali dan Opsus ingin agar PWI dipimpin B.M. Diah, tapi peserta kongres memilih Rosihan Anwar. Pemerintah kemudian menetapkan B.M. Diah sebagai wakil sah PWI.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)
Ali banyak membantu aksi KAMI ketika dia menjabat salah satu Panglima Komando Tempur Kostrad. Ia aktif memberi pengarahan tentang strategi aksi, juga mengirim think tank melindungi Universitas Indonesia.

Angka