Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, KLHK Siapkan Langkah Hukum

Perbesar

Sejumlah aktivis Koalisi IBUKOTA melaksanakan aksi damai di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Aksi menyikapi polusi udara yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung dalam beberapa bulan terakhir menempatkan warga dalam keadaan bahaya. Selain mengancam kesehatan, polusi udara juga dapat mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi kelompok rentan yakni anak kecil, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan. Ironisnya, respons pemerintah dalam menghadapi masalah ini terlihat kurang serius, meski pada Senin (13/8/2023) kemarin, Presiden Joko Widodo telah menggelar Rapat Terbatas dengan jajaran menteri dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara Jabodetabek. Satgas ini sebagai respons KLHK mengatasi polusi udara Jakarta yang memburuk beberapa waktu belakangan ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono menyampaikan salah satu aksi nyata dengan membentuk satuan tugas di KLHK yang namanya satgas pengendalian dan supervisi pencemaran udara di wilayah jabodetabek.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Salah satu aksi nyata kami, Bu Menteri Siti Nurbaya akan membentuk satuan tugas di KLHK, (tugasnya) melakukan pemeriksaan dan pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek,” ujar Bambang saat pelaksanaan uji emisi di Gedung Manggala Wanabakti, Kamis, 17 Agustus 2023.

BACA JUGA

Walhi Sebut Pencemaran Udara Hingga Penurunan Air Tanah Seharusnya Menjadi Isu Sentral di Pilkada Jakarta

Fakta Penting Aktivis Lingkungan Tina Rambe yang Dibui karena Tolak Pabrik Kelapa Sawit

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan akan mengambil langkah dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta. Tindakan ini termasuk memantau kegiatan PLTU, fosil fuel dan pembakaran terbuka dalam upaya mengurangi pencemaran udara di Jakarta.

Menurut Rasio, tim Satgas telah melakukan indetifikasi, dimana sumber-sumber pencemaran, pembangkit dan lokasi-lokasi yang diduga sering terjadi pembakaran secara terbuka. “Nanti kami sampaikan progresnya. Saat ini kami sedang membentuk tim satgas menangani itu menggunakan instrumen penegakan hukum secara tegas,” tuturnya.

BACA JUGA

DKI Bentuk Satgas Razia dan Sanksi Kendaraan yang Belum Uji Emisi untuk Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

7 PTN Bicara UKT Batal Naik dan 4 Beda UKT dari IPI di Top 3 Tekno

Ia mengatakan langkah hukum yang dilakukan mulai dari hukum administratif untuk perbaikan atau langkah hukum perdata dan pidana. Kementerian Lingkungan Hidup, kata Rasio, punya komitmen serius untuk pengendalian dan supervisi penanganan polusi udara di Jabodetabek.

“Kami akan siapkan langkahnya termasuk pengawasan dan kami akan melihat tingkat pelanggarann yang terjadi. Kami akan mengambil langkah-langkah hukum,” katanya.

Rasio mengungkapkan pihaknya telah menemukan adanya kegiatan peleburan logam yang tidak mengelola limbahnya dengan baik, “sudah kami tindak,” ujarnya

NINDA DWI RAMADHANI

Pilihan Editor: Kementerian Lingkungan Hidup Mulai Rutinkan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tekan Polusi Udara Jakarta