Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Berbagi Tugas dengan Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tugas pemerintahan telah dia bagi kepada Sekretaris Daerah Saefulah selama posisi wakil gubernur kosong

6 November 2018 | 00.00 WIB

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Perbesar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tugas pemerintahan telah dia bagi kepada Sekretaris Daerah Saefullah selama posisi wakil gubernur kosong. Anies juga berbagi tugas dengan para deputi gubernur dan asisten sekretaris daerah. "Dari sisi pemerintahan, tidak mengganggu substansi," katanya kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Anies menjelaskan, kekosongan jabatan wakil gubernur justru berpengaruh pada agenda pemerintah pusat, yang mewajibkan kehadiran kepala daerah. Contohnya, agenda sidang kabinet atau rapat di kantor kementerian. Dalam agenda itu, undangan untuk gubernur atau wakil gubernur tak bisa diwakili sekretaris daerah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Masalahnya, menurut Anies, agenda pusat tersebut kerap dijadwalkan bersamaan. Sebelumnya, Anies biasa berbagi tugas dengan Sandiaga Uno ketika masih menjabat wakil gubernur untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat. "Yang terasa sekali itu pada representasi," ujarnya.

Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur sejak awal Agustus lalu. Ia dicalonkan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Lantaran jabatan wakil gubernur sudah kosong selama hampir tiga bulan, Anies lantas bersurat kepada kedua partai pada pertengahan Oktober lalu. Ia meminta Partai Gerindra dan PKS segera mengajukan nama calon pengganti Sandiaga. "Prosedur administrasinya sudah kami jalankan," tuturnya.

Sejak Sandiaga mengundurkan diri, Anies telah memutuskan beberapa kebijakan pemerintahan. Pada pekan terakhir September lalu, ia mencabut 13 izin prinsip dan pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta. Adapun pada awal Oktober lalu, ia meluncurkan program Solusi Rumah Warga sebagai realisasi janji kampanye tahun lalu untuk menyediakan hunian tanpa uang muka atau down payment (DP) nol rupiah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono juga telah mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Surat yang dikirim pekan lalu itu meminta pengisian jabatan wakil gubernur. Tujuannya, agar beban kerja Anies tidak terlalu berat. "Terutama urusan protokoler dan kegiatan yang harus dihadiri," ucapnya. LINDA HAIRANI | GANGSAR PARIKESIT

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus