Dalih Manis Partai Politik Soal Maraknya Baliho Politikus di Tengah Covid-19

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Partai politik bergeming perihal kecaman masyarakat atas maraknya baliho politikus di tengah situasi pandemi Covid-19.
Dalihnya, baliho itu bukan sekadar untuk mengerek elektabilitas politikus menuju pemilihan presiden 2024.
Kampanye melalui baliho pada saat rakyat terpuruk akibat Covid-19 tidak etis.

JAKARTA – Partai politik bergeming perihal kecaman masyarakat atas maraknya baliho politikus di tengah situasi pandemi Covid-19. Dalihnya, baliho itu bukan sekadar untuk mengerek elektabilitas politikus menuju pemilihan presiden 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, membantah tudingan bahwa baliho politikus PDIP, Puan Maharani, dikritik banyak kalangan. Ia juga membantah tuduhan bahwa baliho bergambar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai kampanye demi menaikkan tingkat keterpilihan Puan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut anggota DPR ini, pemasangan baliho Puan justru untuk menghidupkan ekonomi pada masa pagebluk Covid-19. “Enggak ada yang kritik. Bahkan biro asosiasi iklan, asosiasi desainer, dan percetakan di daerah menganggap itu suatu upaya aktivasi kegiatan ekonomi,” kata Hendrawan kepada Tempo, kemarin.

Hendrawan heran gerakan memasang baliho dianggap sebagai kampanye politik. Ia mengklaim PDIP tidak membahas politik Pemilu 2024, tapi justru sebagai upaya kemanusiaan dan membangun kesadaran gotong royong mengatasi pandemi Covid-19.

Dia menyebutkan partainya justru sedang menghidupkan papan baliho di banyak daerah yang selama ini mangkrak akibat ekonomi yang terpuruk lantaran Covid-19. “Sekarang spot-spot yang tadinya kosong, yang tinggal kerangka besi berkarat, diperbaiki, dicat ulang. Kegiatan politik ini justru menghasilkan aktivasi ekonomi, bagian dari upaya menghidupkan ekonomi,” tutur Hendrawan.

Pemilihan presiden akan berlangsung pada Februari 2024. Meski begitu, para calon potensial dalam pemilihan presiden yang akan digelar dua setengah tahun lagi itu sudah gencar mengenalkan diri.

Baliho bergambar Puan Maharani bertebaran di tempat-tempat strategis di seluruh negeri ini, bersaing dengan baliho yang menampilkan wajah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Banyak pula bertebaran baliho Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Direktur Riset Centra Initiative, Erwin Natosmal Oemar, mengecam sikap Puan yang justru sibuk menyiapkan diri menuju pemilihan presiden 2024 di tengah situasi pandemi. Menurut Erwin, pemasangan baliho Puan menunjukkan bahwa anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini tidak berfokus mementingkan kepentingan dan keselamatan publik yang sedang susah akibat wabah.

Erwin juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang dilakukan Puan selama menjadi Ketua DPR. Menurut dia, tak moncernya kinerja parlemen dalam fungsi legislasi dan pengawasan selama ini akan bertambah buruk jika Puan sibuk mematut diri untuk pemilihan presiden 2024. “Perilaku Puan sangat tidak etis,” kata Erwin.

Reklame Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Ir H Djuanda, Bandung, 9 Agustus 2021. TEMPO/Prima Mulia

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Maman Abdurrahman, mengatakan pemasangan baliho bergambar Airlangga Hartarto sudah direncanakan jauh hari sebelum masa pandemi Covid-19. “Dipersiapkan jauh hari sebelum Covid-19. Agendanya pada 2021 ini,” kata Maman.

Instruksi pemasangan billboard Airlangga ini terungkap dari surat yang diteken Sekretaris Jenderal Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Wakil Ketua Umum Golkar, Nurul Arifin, pada 3 Juli 2021. Perintah itu ditujukan bagi Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ketua umum organisasi sayap, serta Ketua Umum Ormas Hasta Karya.

Ketua Fraksi Golkar diminta memerintahkan semua anggota DPR dari partai berlambang beringin itu memasang billboard atau videotron di daerah masing-masing. Salah satu jargon baliho ini adalah “Airlangga Bekerja untuk Indonesia”.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Airlangga telah gagal menangani pandemi. Pandu mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membubarkan lembaga itu.

Menurut dia, selama ini Airlangga hanya berfokus pada upaya pemulihan ekonomi. Padahal, kata Pandu, ekonomi tidak akan pulih jika pandemi Covid-19 tidak selesai. “Ketuanya, Menko Perekonomian, hanya mikirin pemulihan ekonomi,” kata dia.

Sejak penerapan pembatasan darurat pada 3 Juli lalu hingga masa perpanjangan saat ini, peran Airlangga digeser untuk menjadi koordinator penanganan Covid-19 di luar Jawa dan Bali. Saat bertanggung jawab untuk wilayah itu, Airlangga juga gagal, yang ditandai oleh tingginya tingkat penularan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut kampanye melalui baliho yang dilakukan sejumlah tokoh politik tak etis di tengah kondisi masyarakat yang terpuruk menghadapi pandemi Covid-19. Menurut dia, kampanye mereka justru bakal dianggap negatif oleh masyarakat. “Bukannya dikenal dan disukai, mereka malah bisa semakin dibenci,” tutur Pangi.