Dapur Kabinet Sang Pemenang

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono segera mengucapkan selamat kepada Joko Widodo setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon nomor urut dua itu sebagai presiden terpilih. Dalam percakapan telepon pada Selasa malam dua pekan lalu itu, Yudhoyono juga menawarkan bantuan kepada calon penggantinya selama masa transisi pemerintahan. "Kami menginginkan proses peralihan berjalan mulus," kata Jokowi pada Kamis dua pekan lalu.

Jokowi menyambut tawaran Yudhoyono. Setelah Lebaran, mereka akan bertemu di Istana. Hal yang mendesak untuk dibahas adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Dirancang kabinet Yudhoyono, APBN 2015 berlaku pada tahun pertama pemerintahan Jokowi. Pada 15 Agustus nanti, Yudhoyono akan membacakan nota keuangan APBN 2015 di Dewan Perwakilan Rakyat. Agar visi-misi Jokowi bisa diakomodasi, ia mesti ikut membahas anggaran sebelum tanggal itu.

Komunikasi dengan pemerintah saat ini dilakukan dua lapis: Jokowi dengan Yudhoyono tanpa perantara dan antartim kedua tokoh. "Pak SBY membuka diri sepenuhnya," kata Jokowi. Kedua tim bekerja selama masa peralihan sampai presiden baru dilantik pada 20 Oktober nanti.

Pembentukan tim transisi di pemerintahan Yudhoyono dicetuskan sang Presiden jauh sebelum pemilihan umum. Menurut seorang anggota kabinet, Yudhoyono memerintahkan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 menyiapkan skenario masa transisi. UKP4 membuat dua rancangan, buat Prabowo Subianto dan Jokowi. Skenario diserap dari visi-misi dan gaya kepemimpinan kedua calon.

Dalam sejumlah rapat di Istana, Yudhoyono mengeluhkan pergantian kekuasaan di Indonesia yang tak pernah benar-benar lancar, sejak dari Sukarno ke Soeharto hingga dari Megawati Soekarnoputri ke dirinya. Yudhoyono tak mau pengalamannya pada 2004 terulang. Ia boleh dikata dari nol membangun pemerintahan. Yudhoyono ingin yang ia bukukan selama berkuasa dilanjutkan presiden baru.

Pembentukan tim transisi lebih lanjut dibahas dalam rapat kabinet paripurna pada Jumat awal Juli, dua hari setelah pencoblosan pemilihan presiden. Yudhoyono menginstruksikan para menteri menyelesaikan pekerjaan dalam seratus hari terakhir. Lalu ia memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mendaftar program menteri yang meleset dari target.

Penilaian Bappenas dan UKP4 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014, Rencana Kerja Pemerintah 2014, dan APBN Perubahan 2014. Bahan tersebut bakal dijadikan rujukan dalam pertemuan tim transisi Yudhoyono dan Jokowi. Yudhoyono pun meminta Bappenas dan UKP4 menyiapkan rancangan instruksi presiden untuk dijadikan payung hukum sejumlah kebijakan yang dibikin pada masa transisi.

Yudhoyono menunjuk Armida Alisjahbana sebagai koordinator tim transisi. Armida memastikan timnya siap duduk bersama. "Nanti tim transisi kami bekerja dengan tim transisi presiden terpilih," kata Armida, pertengahan Juli. Tim transisi terdiri atas berbagai kementerian. Tugas Bappenas di tim itu, antara lain, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sedangkan yang terkait dengan penganggaran diurus Kementerian Keuangan.

TIM transisi Jokowi sebenarnya sudah bekerja sejak tiga pekan lalu, setelah Gubernur Jakarta itu diprediksi menang melalui hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei. Mereka menerjemahkan visi-misi dan janji Jokowi-Jusuf Kalla selama kampanye menjadi rancangan kebijakan pemerintah mendatang. Ada program untuk lima tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, ada juga yang buat setahun atau Rencana Kerja Pemerintah.

Salah satunya program di bidang pendidikan, yang dinamai "Indonesia Pintar". Dalam rencana pemerintahan Yudhoyono, wajib belajar hingga 2019 lamanya 9 tahun. Jokowi menginginkan wajib belajar 12 tahun. Tim bertugas memasukkan kebijakan tersebut ke APBN 2015.

Menurut Jokowi, tulang punggung tim transisi adalah anggota "Tim 11", yang membantunya selama pemilihan presiden. Tim 11 dibentuk Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada akhir 2013. Awalnya Megawati membutuhkan saran untuk memutuskan calon yang akan diajukan partainya. Megawati meminta pengajar Universitas Gadjah Mada yang juga karibnya, Cornelis Lay, membuat semacam tim penasihat politik.

Selanjutnya Cornelis merekrut Ari Dwipayana, juga dosen UGM. Ada pula pengamat militer Andi Widjajanto dari Universitas Indonesia dan Jaleswari Pramodhawardani dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dosen Universitas Airlangga, Hariadi, dan pengajar Universitas Padjadjaran, Muradi, pun bergabung. Anggota lain adalah peneliti Alexandra Retno Wulan, konsultan komunikasi pemasaran Romanus Sumaryo, dan aktivis antikorupsi Teten Masduki.

Dari dalam partai ada Prananda Prabowo, putra Megawati dari Surindro Suprijarso, dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Keduanya direkrut sebagai penghubung tim dengan partai. Meski disebut "Tim 11", jumlah anggota tim sebenarnya lebih dari sebelas orang. Dosen UI, Makmur Keliat, dan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Rizal Sukma pun masuk. "Pak Jokowi yang memiliki wewenang penuh menunjuk siapa anggota tim," kata Hasto Kristiyanto ketika dimintai konfirmasi.

Setelah Jokowi resmi diusung sebagai calon presiden, Tim 11 bersalin rupa menjadi "Tim Guyub". Tugas mereka merumuskan kriteria pendamping Jokowi dan menghimpun nama. Mereka juga menyusun visi-misi dan program Jokowi yang disebut "Nawa Cita"-sembilan tujuan. Setelah pemilihan presiden berlalu, tim yang sama menjelma jadi "Tim Transisi". "Masa tugasnya diperpanjang," kata Jaleswari Pramodhawardani, anggota tim.

Tim 11 atau tim transisi tak bekerja sendirian. Mereka dikelilingi tim pendukung. Regu-regu kecil yang disebut kaukus ini berfokus mengkaji isu di bidang masing-masing. Di antaranya bidang pertahanan, pertanian, ekonomi, energi, dan luar negeri.

Sebagaimana tim inti, grup-grup kajian itu banyak diisi akademikus. Rizal Sukma menjadi motor di kaukus politik luar negeri dan internasional.Di bidang ekonomi, ada dosen Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih. Selain dia, ada ekonom Imam Sugema, mantan Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa, pengajar Andrinof A. Chaniago, dan politikus yang juga ekonom, Arif Budimanta. Nama terakhir sebagai koordinator regu.

Kaukus ekonomi inilah yang khusus bertugas memadukan program pemerintahan Jokowi dengan APBN 2015 yang disusun kabinet Yudhoyono. Mereka bakal sering berhubungan dengan delegasi pemerintah yang dipimpin Armida Alisjahbana. Arif Budimanta membenarkan bahwa ia dan nama-nama tadi terlibat di tim transisi. "Kami hanya membantu agar program Pak Jokowi terimplementasi dalam pemerintahan mendatang," ujarnya.

TIM transisi bermarkas di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rumah berarsitektur klasik ini berbeda dengan markas Tim 11 di Jalan Cemara dan pos pemenangan Jokowi-JK di Jalan Subang, yang juga berada di kawasan Menteng. Di kantor tim transisi itu pula Jokowi dan Jusuf Kalla akan berkantor hingga hari pelantikan. Dengan begitu, komunikasi dengan tim transisi tak akan terputus.

Setelah resmi berkantor, kata Hasto Kristiyanto, tim transisi bakal dipecah lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang khusus mengurus APBN, perundang-undangan, dan realisasi janji kampanye. Masing-masing akan bertemu dengan tim transisi dari pemerintahan Yudhoyono yang menangani urusan serupa.

Menurut Jokowi, tim transisi pun menyiapkan arsitektur kabinetnya kelak. Belum diputuskan apakah tetap menggunakan formasi kabinet Yudhoyono dengan 34 menteri atau merampingkannya. Tim transisi masih mengidentifikasi plus-minusnya. Ini dibahas di awal karena kerangka kabinet mesti disesuaikan dengan postur anggaran yang diusulkan pemerintah Yudhoyono pada APBN 2015.

Yang jelas, Jokowi tak mau ada kementerian "anak tiri". Tiap kementerian memiliki fungsi strategis. Misalnya, Kementerian Daerah Tertinggal, yang pada kabinet Yudhoyono seolah-olah hanya pelengkap, pada kabinet Jokowi-bila tak dihapus-akan menjadi ujung tombak untuk memajukan daerah, terutama kawasan Indonesia timur.

Ada juga pemikiran bahwa pos Menteri Pertanian, bukan hanya Menteri Agama, diisi wakil dari Nahdlatul Ulama. Tim Jokowi menganggap 50 juta lebih warga nahdliyin sebagai modal untuk memajukan sektor pertanian. Sebagian besar dari mereka mengurus ladang dan sawah. Dengan begitu, program kementerian yang bersentuhan langsung dengan petani bakal lebih gampang digerakkan.

Berulang kali Jokowi mengatakan kabinetnya kelak adalah "kabinet kerja". Ia merujuk pada zakenkabinet-kabinet yang berfokus mengerjakan program tertentu-yang dibentuk Perdana Menteri Djuanda di era Sukarno. Karena itu, sebagian besar anggota kabinetnya akan diisi pakar.

Jokowi mengungkapkan tiga syarat bagi calon menterinya. Dua wajib dan sisanya nilai tambah. Yang pertama dan kedua, kompetensi dan rekam jejak. Terakhir, representasi. "Matriks keterwakilan sulit dihindari," kata seorang anggota tim transisi. Representasi mencakup suku, agama, daerah, dan partai politik.

Orang partai, kata Jokowi, sangat mungkin mengisi kabinetnya. Namun ia tak mau asal comot. "Syarat utamanya tetap: harus punya kompetensi profesional," ujarnya. Menurut Jokowi, partai politik pun banyak menampung profesional. Mengaku belum mengantongi nama para kandidat, Jokowi membayangkan penghuni kabinetnya sebagian besar berasal dari kalangan profesional.

Tim transisi sedang meramu format "ujian" bagi calon menteri. Sang calon tak akan diminta memaparkan visi-misi dan ditanyai program unggulannya. Sebab, hal tersebut sudah tercakup dalam visi-misi pemerintah. Program kerja pun sudah dirancang oleh tim, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Para calon diminta menjelaskan cara mewujudkan program itu. "Harus bisa bekerja cepat," ujar Jokowi.

Tentu Jokowi pun mendengar masukan dari luar tim transisi, seperti pemimpin partai pendukungnya. Mereka berjanji tak akan mencampuri pemilihan nama menteri. "Kami menjunjung tinggi hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden," kata Surya Paloh, Ketua Umum NasDem.

Anton Septian, Agustina Widiarsi, Ananda Teresia, Linda Trianita, Jayadi Supriadin

Empat Kabinet Pelangi Indonesia

TAK mudah menyusun kabinet yang dipenuhi kaum profesional atau zakenkabinet. Empat presiden setelah reformasi terjebak politik balas jasa, dagang sapi, dan kompromi politik elite partai penyokong. Walhasil, dari masa ke masa ada kabinet pelangi.

Pemerintahan: Abdurrahman Wahid-Megawati
Kabinet Persatuan Nasional/Periode 1999- 2001

Menteri Non-parpol