Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bakal mengubah jalur lintas rel terpadu atau LRT Pulogadung-Kebayoran Lama karena bersinggungan dengan jalur moda raya terpadu (MRT) koridor timur-barat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Penyesuaian sedang kami kaji," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Rabu, 5 Januari 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Syafrin mengatakan pemerintah daerah memang telah mengusulkan pembangunan kereta ringan rute Pulogadung-Kebayoran Lama sepanjang 14 kilometer. Namun, rute tersebut dianggap berhimpitan sehingga mesti ada penyesuaian yang dilakukan terhadap jalur LRT.
Syafrin memastikan pembangunan kereta ringan rute Pulogadung-Kebayoran Lama bakal terus berjalan. "Tetap lajut, kan kebutuhan untuk angkutan umum massal sangat tinggi," ujarnya. "Jadi semua upaya untuk meningkatkan kuantitas jaringan dalam artian untuk jalan berbasis rel, kami akan terus dorong."
Syafrin menuturkan jalur kereta ringan dan MRT mulai bersinggungan di kawasan Pulogadung. Pemerintah daerah, kata dia, telah memenuhi permintaan Kementerian Perhubungan untuk mencari alternatif lain agar rute LRT tidak bersinggungan dengan Ratangga.
Menurut Syafrin, sejauh ini rute LRT yang bakal dibangun telah mengikuti pola transportasi makro pemerintah. Dinas Perhubungan bakal mengkaji pola LRT Pulogadung-Kebayoran Lama yang disebut Blue Line dan Pesing-Kalideres yang disebut Green Line.
"Ini yang kami lihat kembali untuk dihidupkan," ujarnya. "Sedang kami kaji dan sesuaikan."
Sebelumnya, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, mengatakan proyek LRT Pulogadung-Kebayoran Lama terancam batal karena berbenturan dengan pembangunan MRT koridor Timur-Barat yang dikerjakan pemerintah pusat.
MRT koridor Timur-Barat itu akan dibangun dengan rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja.
Menurut Gilbert LRT fase 2a tersebut tak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030. Nomenklatur rencana pembangunan LRT, kata Gilbert, juga tidak disebutkan dalam peta rencana struktur ruang.
Foto 
