Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan anggaran untuk penanggulangan banjir senilai Rp3,63 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI 2023. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) penjelasan pemerintah DKI terhadap Rancangan KUA-PPAS DKI 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Terkait infrastruktur, kegiatan strategisnya adalah penanggulangan banjir dengan pagu indikatif sebesar Rp 3,63 triliun," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dalam Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Oktober 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penanggulangan banjir masuk dalam prioritas dan target pembangunan Jakarta untuk aspek pembangunan infrastruktur serta layanan dasar perkotaan yang berkualitas. Pemerintah DKI menetapkan delapan kegiatan untuk menanggulangi banjir.
Pertama adalah pengadaan tanah dan pembangunan atau peningkatan kapasitas sungai atau kali, situ atau danau atau embung atau waduk. Kedua, pembangunan tanggul pengaman pantai dan muara sungai.
Pemerintah DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) soal pembangunan tanggul alias National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) pada 2020.
Dikutip dari situs Kementerian PUPR, pembangunan NCICD sepanjang 33,2 kilometer ini ditargetkan selesai pada 2024. Pemerintah DKI mengerjakan tanggul sepanjang 22,11 kilometer, sementara kewenangan Kementerian PUPR 10,82 kilometer.
Ketiga, Atika melanjutkan, pengembangan sistem pemantauan banjir alias flood forecasting warning system (FFWS). Keempat, pembangunan saluran dan prasarana atau sarana lengkap.
Kelima, pembangunan atau pengadaan alat berat, pompa, dan pintu air. Keenam, pemeliharaan dan pengerukan infrastruktur pengendalian banjir dan drainase.
Ketujuh, ujar Atika, penyediaan dapur umum dan buffer stock. Kedelapan, peningkatan kapasitas taruna siaga bencana.