Dwifungsi Merangkak Prabowo

SERATUS hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia memperlihatkan angka sangat tinggi: 80,9 persen dan 79,3 persen. Hasil survei ini bisa menjadi modal awal yang bagus untuk pemerintahan Prabowo.

Angka kepuasan publik itu bisa jadi bukan penanda optimisme. Ia harus dilihat sebagai harapan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi publik. Kelesuan, khususnya di bidang ekonomi, makin nyata. Sekalipun beban hidup yang sulit ini tidak tertangkap dalam survei, ia bisa dirasakan dalam hidup sehari-hari.

Administrasi pemerintahan Prabowo secara tak langsung mengakui berbagai kesulitan yang berdampak pada agenda-agendanya. Bahkan, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang akan memangkas anggaran Rp 306 triliun untuk berbagai kementerian dan lembaga negara serta memotong dana transfer pusat ke daerah. Dampaknya tentu akan besar terhadap ekonomi. 

Masalahnya, Prabowo-Gibran telah membentuk kabinet besar. Mereka menunjuk lebih dari seratus pejabat untuk menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Pengeluaran negara untuk menggaji para menteri, wakil menteri, dan pejabat turunannya sudah pasti meningkat. Pemotongan anggaran tentu berdampak terhadap kinerja mereka.

Dengan kata lain, keberadaan kabinet superjumbo ini berlawanan dengan logika pengetatan ikat pinggang. Besarnya kabinet juga membuat masalah koordinasi, kontrol, dan pengendalian menjadi lebih rumit. Pertanyaannya, mengapa Prabowo membuat kabinet yang sangat besar walaupun ia sudah tahu bahwa anggaran terbatas?