Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengkritik Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro (PPKM mikro) tak akan efektif jika hanya di atas kertas. Dia berujar, pembatasan selama PPKM mikro tidak diimplementasikan di lapangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Salah satunya yang menjadi permasalahan adalah implementasi," kata epidemiolog itu saat dihubungi, Jumat, 25 Juni 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Buktinya, angka reproduksi virus corona sejak Januari 2021 naik dari 1,19 kini menjadi 1,36. Data ini menunjukkan situasi pandemi Covid-19 secara nasional, bukan hanya Jakarta.
Dicky menuturkan pembatasan karyawan yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen tidak terlaksana. Menurut dia, masih ada perkantoran, baik pemerintahan ataupun swasta yang dipenuhi orang.
Kini pemerintah memperketat ketentuan PPKM mikro. Di Ibu Kota, Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan karyawan yang berada di kantor maksimal hanya 25 persen dari kapasitas. Sisanya bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan ini berlaku di seluruh Jakarta, bukan hanya zona merah Covid-19.
Ahli epidemiologi itu lantas mempertanyakan sikap bos perusahaan terhadap ketentuan pembatasan karyawan di kantor selama PPKM Mikro tersebut. "Bos kantor-kantor itu punya sense of crisis yang mendukung tidak dengan keputusan ini?" tanya dia.
Baca juga: Penutupan Jalan Akses UI Selama PPKM Mikro, Polres Depok: Kecuali Darurat
Foto 
