Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran untuk pakaian dinas yag direncanakan oleh DPRD Kota Tangerang menuai polemik. Pasalnya, anggaran tahun 2021 mencapai Rp 675 juta, lebih tinggi hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pakaian dinas tersebut juga dikatakan menggunakan bahan dari merek Louis Vuitton, merek mewah terkenal asal Perancis. Selain itu, pakaian ini juga memakan ongkos jahit senilai Rp. 600 juta yang jika dijumlahkan mencapai Rp 1,2 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo pada Selasa, 10 Agustus 2021, mengatakan bahwa pembuatan baju dinas tersebut belum termasuk potong pajak. Ia juga mengaku bahwa anggota DPRD tidak menyebutkan merek pada saat pembahasan, melainkan merek tersebut muncul setelah pemenang lelang diumumkan.
Selain itu, yang membuat anggaran pakaian dinas tahun ini lebih mahal daripada tahun kemarin ialah karena jumlah pakaian dinas DPRD yang bertambah dari 4 setel menjadi 5 setel per orang, total menjadi 250 setel untuk seluruh anggota legislatif. Gatot juga mengatakan bahwa spesifikasi bahan pakaian dinas tahun ini lebih baik dan harga bahan yang sedang tinggi membuat pakaian ini jauh lebih mahal.
Untuk apa sajakah pakaian dinas bermerek ini?
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) menggunakan merek ternama seperti Louis Vuitton
2. Pakaian Sipil Harian (PSH) menggunakan bahan dari merek Theodoro
3. Pakaian Sipil Resmi (PSR) menggunakan merek mahal Lanificio Di Calvino
4. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) menggunakan merek dari Thomas Crown
5. Setelan jas
Pakaian dinas tersebut memakan biaya baju per pasang dijahit dengan harga Rp 2,3 juta dan langsung ditransfer ke tukang yang bertugas untuk menjahit pakaian dinas tersebut.
Kritikan keras masyarakat membuat DPRD Kota Tangerang membatalkan pengadaan bahan baju dinas dari Louis Vuitton ratusan juta rupiah itu. Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo yang dihubungi Tempo Selasa malam 11 Agustus 2021 menyatakan pembatalan itu diumumkan setelah rapat gabungan siang tadi. Rapat itu dihadiri pimpinan dewan, fraksi dan komisi DPRD dengan organisasi perangkat daerah yakni sekretaris dewan.
VALMAI ALZENA KARLA
Foto 
