Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
AKTIVITAS kampanye Gita Wirjawan dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat mulai terusik persoalan beras Vietnam yang ditengarai masuk secara ilegal. Padahal, Jumat dua pekan lalu, dia sudah melepaskan jabatan Menteri Perdagangan.
Menurut Gita, tudingan bahwa beras Vietnam berkualitas medium yang membanjiri pasar beras Jakarta didatangkan importir beras premium adalah tidak benar. "Ah, biasa dikerjain orang politik. Tapi terbukti kok itu beras premium, bukan medium," kata Gita.
Kamis pekan lalu, sepulang dari rangkaian acara konvensi di Bandung, Gita meluangkan waktu untuk wawancara via telepon dengan Akbar Tri Kurniawan dari Tempo.
Kami menemukan ada beras Vietnam bermerek premium tapi dijual setara dengan beras medium. Anda membiarkan?
Maksudnya bagaimana? Soal harga beras premium yang murah itu bukan kami yang kontrol.
Beras impor yang murah itu akan mengganggu pasar beras lokal di pasar. Apa tidak ada pengawasan dalam kuota impornya?
Ini kan harga pasar. Kalau harganya terlalu tinggi, nanti kami kena marah. Sebaliknya, kalau harganya terlalu murah, kami dikomplain. Ada banyak variabelnya, dari nilai tukar sampai faktor permintaan dan penawaran. Berita impor beras ini sudah dihebohkan di luar batas proporsinya. Wong sudah terbukti di laboratorium ini memang beras premium. Soal domain harga itu di luar kontrol saya.
Mengapa tidak ada pertimbangan klasifikasi harga agar beras ini tidak bisa diimpor lagi?
Tidak bisa, itu tidak ada dalam aturan dan perundang-undangan. Justru lucu dibawa ke ranah harga. Artinya, ada kegairahan untuk membuktikan sesuatu. Kami mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian. Sedangkan kebutuhan impor komoditas beras konsumsi khusus ditentukan oleh Tim Kelompok Kerja Perberasan (Pokja Beras) di bawah koordinasi Kementerian Pertanian.
Jadi, selama setahun ini, pemerintah tidak pernah membahas harga beras premium yang murah di pasar?
Silakan tanyakan ke Ketua Pokja, yaitu Menteri Pertanian. Yang hendak saya tegaskan justru mencuatnya kasus ini karena ada keluhan pedagang beras bernama Billy Haryanto di Pasar Induk Cipinang itu. Dia terlalu mendramatisasi dengan mengatakan ada beras medium di pasar. Tapi laboratorium membuktikan bukan. Jadi siapa yang bohong?
Apakah protes Billy ini karena jatah impornya berkurang?
Saya tidak tahu dia mendapat jatah berapa, tapi ini seperti kasus kedelai. Yang bernyanyi biasanya yang jatahnya berkurang, lalu mereka mendramatisasi segalanya di media. Saya mendengar desas-desus ada persaingan usaha di pasar. Seharusnya pedagang saja yang diinvestigasi.
Tapi Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi yang bilang itu beras ilegal?
Saya mohon maaf, dia memang emosional. Seharusnya dia tidak perlu berbicara seperti itu dan membuat beberapa lembaga tersinggung. Itu saya mohon maaf atas nama lembaga. Tapi kan bukan nama dia yang diberitakan. Nama saya yang dikorbankan.
Lalu apa benar karena kasus itu Anda mundur sebagai menteri?
Tidak, saya sudah lama mau mundur. Anda juga tahu saya sudah beberapa kali mengajukannya, tapi baru kali ini diperkenankan oleh Presiden. Keputusan saya ini jangan dikaitkan dengan kebijakan impor. Ini dimensi berbeda. Kalau begitu caranya, namanya fitnah.
Bagaimana dengan kabar soal banyaknya importir abal-abal dalam kegiatan impor beras premium?
Memang ada importir yang overlap, banyak jenis impornya. Tapi, untuk importir hortikultura yang dulu bermasalah itu, sudah banyak yang kami hapus izinnya. Lagi pula soal impor ini ujungnya di Kementerian Pertanian, yang memberi rekomendasi.
Jadi, untuk menentukan importir mendapat kuota berapa itu, siapa yang berwenang?
Pastinya tidak di Kementerian Perdagangan dan itu bisa dilihat dari rekomendasinya. Dari rekomendasi itu, baru kami terbitkan surat persetujuan impor dan isinya pasti tidak anomali, tidak lebih dari yang direkomendasikan.
Perkembangan di lapangan, seorang saudara Anda dituding ikut bermain kuota beras Vietnam?
Oh ya, terus apa lagi? Michael Jackson masih hidup atau saya ternyata nabi? ÂPlease, ini sudah berlebihan. Harga bukan urusan kami. Kuota juga bukan kami yang menentukan. Ini sudah terlalu dipolitisasi. Saya ingin menelusuri siapa yang ada di belakang semua ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo