Instruksi Presiden Sekelas Penanggulangan Bencana Nasional

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rancangan instruksi presiden tentang percepatan penanganan dampak gempa Lombok yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo memiliki kekuatan penanganan bencana level nasional. "Penanganannya persis dengan penanganan bencana nasional," ujar dia, kemarin.

Menurut Pramono, penerbitan instruksi presiden sebelumnya pernah dilakukan saat gempa bumi di Pidie, Aceh, pada 2016. Ia mengklaim langkah itu cukup efektif. "Kan, instruksi presiden kepada seluruh menteri dan jajaran ke bawah," tutur dia.

Menurut dia, penetapan gempa Lombok sebagai bencana nasional juga akan mengganggu pariwisata. Pemerintah khawatir akan adanya peringatan dari sejumlah negara yang melarang warganya untuk datang ke Indonesia. "Travel warning bukan hanya ke Lombok, tapi bisa ke Bali dan dampaknya luar biasa," ujarnya.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, meskipun gempa Lombok berstatus bencana daerah, pemerintah pusat akan mendukung upaya penanganan dan pemulihannya. "Pusat memperkuat dan mendampingi serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan," kata Idrus.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid berpendapat penanganan gempa Lombok membutuhkan lebih dari sekadar instruksi presiden. Alasannya, lindu yang terjadi sejak akhir Juli lalu itu telah menelan banyak korban. Selain itu, gempa susulan terus terjadi. "Kondisi ini sudah memenuhi kriteria sebagai bencana nasional," ujarnya.