Benarkah Pimpinan KPK Menerima Pesanan Menangani Kasus Korupsi?

KPK menunda pemeriksaan kasus yang melibatkan sejumlah tokoh hingga Pemilu 2024 usai. Pimpinan KPK terbelah menjadi dua kubu.

17 Desember 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 29 Agustus 2023. Tempo/ Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

INSTRUKSI Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyetop penyelidikan dan penyidikan perkara yang melibatkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menarik perhatian Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron. Pada Desember 2023, ia mengusulkan KPK juga menunda pemeriksaan sejumlah perkara hingga Pemilu 2024 usai.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

harun-masiku

pimpinan-kpk

kpk

intervensi-kpk

korupsi-rel-kereta-api

syahrul-yasin-limpo

eddy-hiariej

pemilu

Mustafa Silalahi dan Riky Ferdianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Dua Kubu Menjelang Pemilu"

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 17 Desember 2023