Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DALAM hal melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo memang jagonya. Berkali-kali pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berusaha merevisi Undang-Undang KPK sejak 2010, baru pada akhir periode pertama pemerintahannya usaha itu berhasil. Hanya dibahas dua pekan, perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disahkan DPR pada 17 September 2019 dengan mengabaikan penolakan publik yang masif.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Korupsi Bukan Oli Pembangunan"