Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Jakarta Kembali ke Normalisasi Ciliwung, Apa Kata Warga Terdampak di Bibir Sungai?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan melanjutkan kembali program normalisasi Ciliwung yang terhenti semasa Gubernur Anies Baswedan.

3 Agustus 2023 | 21.49 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan melanjutkan kembali program normalisasi Ciliwung yang terhenti semasa Gubernur Anies Baswedan. Kini, Penjabat Gubernur Heru Budi disebutkan akan memulainya kembali sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir ibu kota.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lewat Pelaksana tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin, Pemprov DKI menyatakan akan fokus menyelesaikan normalisasi Ciliwung di tiga wilayah hingga 2024. Ketiganya adalah Cililitan, Rawajati, dan Cawang. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ika menyampaikan itu pada hari Presiden Joko Widodo meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023. Dinas Sumber Daya Air, kata Ika, bahkan telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung tersebut yang senilai Rp 469,29 miliar pada tahun ini.

Anggaran tersebut difokuskan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan prioritas. Di antaranya adalah wilayah Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Rencananya, pembebasan tanah untuk normalisasi Ciliwung di wilayah ini akan seluas 1,5 hektare.

Di wilayah itu, Surtini mengaku mendapat informasi kalau dirinya termasuk yang akan terdampak normalisasi Ciliwung. Dia mengaku tidak keberatan. Sebaliknya, senang karena ada harapan bisa pindah, menghindar dari banjir yang semakin kerap terjadi. "Kalau hujan sudah pasti banjir, apalagi kalau hujan di Bogor," kata dia yang berdomisili di Jalan Pengadegan Timur II, Pancoran.   

Di seberang sungai, di wilayah Taman Harapan, Cawang, sejumlah warga juga berharap terimbas normalisasi Ciliwung. Di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Pemprov DKI menarget pembebasan lahan 2,25 hektare.

Maruli, warga setempat, mengungkap ada 70 kepala keluarga di sana yang telah dinyatakan terdampak normalisasi sejak akhir 2021. Mereka menantikan realisasinya--namun menolak pindah ke rusun sederhana sewa.

Ke-70 warga, diklaim Maruli, memenuhi kriteria untuk mendapatkan ganti untung pembebasan lahan miliknya. "Masyarakat masih terus mengusahakan dan hal ini masih terus diproses" tutur Maruli saat ditemui di rumahnya, Selasa 1 Agustus 2023.

Pantauan TEMPO, bibir sungai itu sudah hampir sama tinggi dengan lingkungan tempat tinggal Maruli dan yang lainnya.

NUR KHASANAH APRILIANI

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus