Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebudayaan dan Purbakala Bahrain dipecat dari jabatannya setelah menolak berjabat tangan dengan duta besar Israel pertengahan bulan lalu, Doha News melaporkan pada Senin 25 Juli 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sheikha Mai binti Mohammed Al Khalifa, yang terkenal karena menentang normalisasi hubungan Bahrain dengan Israel, dipecat setelah insiden yang terjadi pada 16 Juni di rumah utusan Amerika Serikat untuk Bahrain, Stephen Bundy.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah duta besar dan pejabat telah berkumpul di rumah Bundy untuk resepsi pemakaman menghormatin meninggalnya ayahnya. Selama acara tersebut, Sheikha Mai dilaporkan diperkenalkan kepada duta besar Israel tetapi menarik tangannya, dalam apa yang dianggap sebagai penghinaan bermotif politik.
Menurut laporan, Sheikha Mai kemudian meninggalkan rumah duta besar AS dan meminta agar foto-foto dirinya dalam acara itu tidak dipublikasikan. Beberapa hari kemudian, Raja Hamad bin Isa mengumumkan bahwa Sheikh Khalifa bin Ahmed bin Abdullah Al Khalifa telah ditunjuk sebagai presiden baru Otoritas Kebudayaan dan Purbakala Bahrain.
Sheikha Mai, yang juga mengepalai Pusat Penelitian dan Kebudayaan Sheikh Ibrahim, dilaporkan sedang berada di luar negeri pada saat pengumuman tersebut. Tahun lalu, Sheikha Mai menjamu Ilan Pappe, seorang profesor dan penulis anti-zionis, di pusat simposium yang dikritik sebagai "pukulan" bagi upaya normalisasi.
Bahrain dan Uni Emirat Arab memperbaiki hubungan dengan Israel pada September 2020 dalam kesepakatan yang ditengahi AS selama bulan-bulan terakhir pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Maroko dan Sudan mengikutinya tidak lama kemudian.
Negara-negara tersebut sebelumnya menolak untuk menjalin hubungan dengan Israel sebagai protes atas pendudukan Israel atas Palestina. Kesepakatan itu menghancurkan konsensus Arab yang sudah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi dengan Israel sampai mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Palestina.
Baik Otoritas Palestina (PA) dan Hamas, yang mengatur Jalur Gaza, telah mengutuk kesepakatan normalisasi Bahrain dengan Israel sebagai "tikaman dari belakang" untuk rakyat mereka.
SUMBER: MIDDLE EAST EYE
Foto 
