Jualan Data di Pilkada

Ombak memecah malam di pantai Kalasey, Manado, Sulawesi Utara. Di salah satu meja dalam restoran Ria-Rio di bibir pantai itu, analis politik Denny J.A. berbincang serius dengan Jimmy Rimba Rogi, kandidat Wali Kota Manado. Malam itu, Denny memberikan aneka jurus demi mendongkrak popularitas kader Partai Golkar tersebut. Ia juga menyodorkan kiat-kiat memenangkan pilkada yang akan digelar pada 21 Juli. Jimmy tampak menyimak dengan takzim.

Pertemuan Denny-Jimmy pada Rabu malam pekan lalu itu bukanlah yang pertama. Denny mengenal Jimmy dalam pertemuan para calon kepala daerah dari Partai Golkar di Jakarta pertengahan April lalu. Saat itu, Denny menjadi pembicara di acara tersebut. "Setelah acara itu, Pak Jimmy dan timnya mengajak saya makan malam," kata pria 42 tahun bernama lengkap Denny Januar Ali itu. Sejak itu, hampir dua kali dalam sepekan, Denny mondar mandir Jakarta-Manado.

Di hari lain, Denny bertandang ke Batam. Di sana ia memberikan pengarahan kepada sekitar 200 juru kampanye (jurkam) Ismeth Abdullah, kandidat Gubernur Kepulauan Riau, yang akan bertarung pada pilkada 30 Juni ini. Denny membekali para jurkam Ismeth itu dengan aneka materi, dari aturan kampanye, cara mengelola kampanye, hingga peta kekuatan kandidat.

Ya, Denny, doktor ilmu politik dari Ohio State University, Amerika, itu tengah menjalankan profesinya sebagai konsultan politik. Ini sebuah profesi yang kian serius digelutinya sejak mendirikan PT Lingkaran Survei Indonesia pada Desember tahun lalu.

Demi memantapkan langkahnya, Denny juga mundur dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 18 Mei lalu. "Untuk menghindari conflict of interest," katanya. Sebab, dalam kode etiknya, LSI yang berbadan hukum yayasan itu dilarang menjadi konsultan politik. Sedangkan PT Lingkaran Survei justru untuk konsultan politik. "Jadi, perusahaan ini bersifat profesional, seperti konsultan umumnya," ujarnya.

Menurut Denny, layanan politik yang diberikannya berbasis survei. Perusahaan yang berkantor di perumahan mewah Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading, Jakarta, itu menawarkan lima jenis paket kepada para calon kliennya. Pertama, paket pemetaan awal. Isinya berupa riset peta kekuatan. Riset itu terdiri dari survei pemilih, wawancara dengan elite, dan analisis media. Kedua, paket pemenangan yang berisi langkah-langkah praktis setelah riset peta kekuatan.

Paket ketiga berupa pelatihan. Paket ini meliputi pelatihan juru kampanye, pelatihan menjadi saksi di tempat pemungutan suara, dan mobilisasi quick count. Berikutnya, paket pendampingan kampanye lewat media massa. Seperti, iklan layanan masyarakat dan pembentukan media center. Juga, paket layanan think tank. Yang terakhir ini pendampingan kandidat setelah terpilih dan tengah membuat program-program.

Kelima paket itu, menurut Denny, hanya bisa diambil calon yang mendukung demokrasi dan pluralisme. "Jadi, tak semua kandidat kepala daerah bisa menjadi klien kami," katanya. Yang jelas, hingga kini Lingkaran Survei sudah dan sedang melakukan riset pilkada di sembilan provinsi plus 106 kabupaten. Perusahaan itu juga melayani kandidat perorangan di lima kabupaten dan dua provinsi.

Lantas berapa harga setiap paket? Denny tak mau memberi angka pasti. "Pokoknya, harganya berkisar puluhan juta hingga miliaran rupiah," katanya. Menurut dia, makin tak populer seorang calon kandidat, makin tinggi biaya untuk membuatnya populer. Karena makin banyak paket yang harus diambil.

Lain lagi dengan The Indonesian Institute, Jakarta. Kiprah lembaga yang berdiri pada Oktober 2004 itu dalam pilkada lebih cenderung memilih program pelatihan bagi partai, kandidat, dan tim sukses. Menurut wakil direktur eksekutifnya, Eep Saefulloh Fatah, ketiga unsur itu paling berkepentingan dalam pemilihan. Lembaga itu juga memberikan penyadaran kepada pemilih lewat tulisan di media massa bahwa merekalah sekarang penentu.

Paket pelatihan itu berupa pemasaran politik, The Indonesian Politic Marketer. Pelatihan ini ingin memberikan kiat bagaimana mengemas dan memasarkan produk dengan baik. Produk itu meliputi 3P: person, party, policy. Sedangkan calon pemilih adalah konsumen yang akan bertransaksi dengan para penjual produk itu. Jadi, proses pemilihan umum itu merupakan proses memasarkan 3P tersebut agar bisa sesuai dengan standar selera konsumen.

Konsep pelatihannya, menurut Eep, tak secara khusus diberikan kepada satu kandidat. Berbagai kandidat dan tim sukses dikumpulkan dalam satu forum pelatihan. "Kalaupun pelatihan hanya dilakukan pada satu kandidat, pelatihan itu dilakukan secara professional," ujarnya. Artinya, lembaga itu tak terintegrasi menjadi tim suksesnya.

Hingga kini, The Indonesia Institute telah memberikan pelatihan di dua tempat, Jakarta dan Lampung. Lembaga ini juga sedang menjajaki dengan beberapa daerah lainnya. Yang jelas, "Mereka tak memperoleh pelatihan secara gratis," kata Eep tanpa mau menyebut tarif pelatihan itu.

Ingar-bingar pilkada juga memberi peluang kepada konsultan kelas kabupaten. Sebut saja Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (YLKP) di Sulawesi Selatan. Lembaga bermarkas di Jalan Telaga Pelangi, Makassar, itu melirik peluang penelitian terbuka lebar berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. "Kami kemudian memasukkan proposal kepada calon bupati yang akan bertarung," ujar Akbar Endra, 33 tahun, ketua lembaga itu, kepada Tempo di kantornya, Kamis siang pekan lalu.

Menurut Akbar, tiga proposalnya berhasil gol di tiga kabupaten, yaitu Gowa, Maros, dan Soppeng. Di Gowa, YLKP mendukung pasangan calon kepala daerah Ichsan Yasin Limpo-Abd Razak Badjidu, di Maros dukungan YLKP diberikan kepada pasangan Najamuddin-Paharuddin, sedangkan di Soppeng, YLKP menyatakan mendukung pasangan calon Harta Sanjaya-Sarifuffin Nur.

Di Maros, mantan aktivis mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar, itu mengklaim sudah memasuki 14 kecamatan—jumlah total kecamatan—untuk mensosialisasi program kerja pasangan Najamuddin-Paharuddin. Sedangkan di Gowa dan Soppeng, kegiatan YLKP untuk sosialisasi program kerja calon bupati. "Itu pun baru berkutat di ibu kota kabupaten," kata Akbar.

YLKP yang berdiri sejak 1996, menurut Akbar, tak mengkampanyekan calon bupati. Lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi itu hanya mensosialisasi program-programnya. Akbar dan rekan-rekannya turun langsung ke masyarakat. Mereka meneliti dan menyerap aspirasi anggota masyarakat, kemudian disampaikan kepada calon bupati. Lalu dibuatkan program kerjanya. Setelah itu, mereka kembali ke masyarakat untuk memberitahukan bahwa inilah program kerja calon bupati itu.

Metode yang digelar YLKP adalah jajak pendapat dan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk berdialog. Soal bayaran? Akbar tak mematok harga pastinya. Ia hanya menyebut bahwa nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Begitulah. Bagi para kandidat pilkada, kini tak lagi cukup hanya diperkuat tim sukses. Demi memenangkan pertarungan, mereka merasa perlu menggandeng lembaga profesional. Jimmy Rimba Rogi, kandidat Wali Kota Manado, menyatakan bahwa ia perlu mengukur kekuatan dan dukungan yang dimilikinya. Untuk itu, tentu saja harus ada parameter yang terukur hasil dari sebuah riset lembaga independen. "Saya menggandeng Denny J.A. karena reputasinya telah teruji," katanya.

Nurdin Kalim, Mawar Kusuma (Jakarta), Ahmad Alheid (Manado), Irmawati (Makassar)