Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Susunan Kabinet Jokowi Jilid II sudah rampung. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan masih ada muka-muka lama yang menduduki jabatan menteri dalam kabinet baru. "Ya adalah, (menteri) yang lama ada, (menteri) yang baru banyak," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi mengungkap komposisi menteri di periode kedua kepemimpinannya 55-45. Artinya, akan ada 55 persen menteri dari kalangan profesional dan sisanya politikus. Selain itu, ada pula menteri dari generasi milenial di bawah usia 30 tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ihwal calon menteri ekonomi Jokowi, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastadi mengusulkan sejumlah syarat. Menurut dia, Jokowi mesti mengisi kabinetnya, khususnya bidang bidang ekonomi dan sektor riil, dengan para profesional. "Sosoknya harus profesional dan diterima pasar," ujar Fithra, yang juga ekonom dari Universitas Indonesia itu, di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.
Fithra mengatakan profesional bukan berarti tidak terafiliasi dengan partai politik. Ia mengatakan bisa jadi calon menteri ini tergabung parpol namun tetap merupakan profesional.
Dia mengaku memaklumi adanya kompromi-kompromi antara Jokowi dengan partai pendukungnya dalam pembentukan susunan pembantu presiden lima tahun ke depan. Bahkan Fithra menyebut semakin banyak anggota partai yang masuk kabinet akan lebih bagus.
"Karena akan lebih stabil politiknya," tutur dia. Di samping itu Fithra menyarankan sosok menteri Jokowi yang bisa menggaet para pemodal untuk masuk ke tanah air. "Bagaimana investor ketika melihat itu dan nyaman mereka akan masuk berinvestasi."
Adapun pada periode pertama, Fithra mengatakan kinerja kementerian bidang ekonomi Jokowi sudah cukup baik. Ia mengatakan persoalan selama lima tahun ini berada di sektor riil, misalnya industri, perdagangan, pertanian, hingga Badan Usaha Milik Negara.
Hal senada diungkapkan ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Faisal meminta Jokowi lebih berhati-hati memilih menteri yang akan duduk di Kabinet baru.
Dia menyarankan presiden tak menempatkan orang-orang berlatar partai politik duduk di kursi menteri ekonomi strategis. “Menteri dari partai kerjanya cari rente terus. Akibatnya terjadi penurunan pajak, sharing manufaktur, yang menjadi sumber nomor satu (pendapatan),” ujar Faisal.
Faisal juga mengkritik kinerja menteri-menteri pembantu Jokowi menjelang berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Kerja jilid I. Faisal menyoroti performa beberapa menteri di sektor ekonomi, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Kebijakan Luhut misalnya, ujar Faisal, kerap tumpang tindih dengan kementerian-kementerian yang tidak linear dengan sektornya. Contohnya kebijakan terkait mobil listrik yang turut ditangani Luhut.
Padahal, menurut Faisal, mestinya program itu menjadi domain Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “(Kementerian) Maritimya ngurusin laut saja. Jangan ngurusin mobil listrik. Dia ini menteri apa pengusaha,” ujar Faisal di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Selanjutnya, Faisal menyoroti kinerja Menteri Perindustrian Airlangga dan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang tak optimal mendorong pertumbuhan pajak. Menurut dia, selama ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan Airlangga dan Jonan justru mengurangi potensi penerimaan pajak. Namun, ia tak menjelaskan detail regulasi apa saja yang melonggarkan penerimaan itu.
Dari sisi pendapatan pajak, Faisal turut menyoroti kinerja Amran yang tak optimal. Ia juga menyentil program swasembada pangan Amran yang tidak fokus. “Maunya kedaulatan pangan, swasembada pangan, atau ketahanan pangan? enggak bisa dicapai semua itu,” ujarnya.
Kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno juga tak lepas dari kritik pedas Faisal Basri. Menurut dia, Rini tak memiliki konsep holding BUMN yang jelas. “Industri keuangan itu enggak ada ceritanya holding. Dia merger akuisisi, jadi dari konsep saja ngaco, jadi rusak semua BUMN kita,” tuturnya.
Maraknya korupsi yang terjadi di tubuh BUMN juga menjadi sorotan. Ia menilai kepemimpinan Rini tak terlampau membanggakan lantaran marak ditemukan kasus rasuah.
Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Menurut Jokowi, pengumuman nama-nama menteri kemungkinan akan dilakukan segera setelah pelantikan.
Mendekati hari pelantikan, sejumlah nama-nama beredar di bursa calon menteri Kabinet Kerja Jilid II. Beberapa nama lama disebut-sebut masih bertahan di lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, beberapa nama baru digadang-gadang menduduki jabatan menteri.
Nama-nama yang masih bertahan di antaranya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani, Moeldoko, hingga Muhammad Hanif Dhakiri. Sedangkan nama-nama baru yang muncul menjadi menteri disebut-sebut adalah pemilik Gojek Nadiem Makarim, bekas Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir, serta dua politikus Gerindra Edhy Prabowo dan Fadli Zon.
Sumber Tempo yang mengetahui lobi-lobi penyusunan kabinet menyebutkan bahwa nama-nama itu sudah hampir pasti bakal menjadi pembantu presiden untuk lima tahun ke depan. "Sejumlah nama-nama itu fixed masuk (kabinet)," kata sumber itu.
Selain nama-nama itu, masih ada orang lain yang juga disebut-sebut akan bergabung di Kabinet Jokowi Jilid II. Mereka di antaranya adalah Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan (BG) dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Tony Spontana. "BG diproyeksikan bisa jadi menteri dalam negeri. Kalau tidak mau, maka Syafruddin yang jadi mendagri," ujar sumber Tempo.
Sumber lain di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tak menampik bahwa Luhut Binsar Pandjaitan kemungkinan masih akan dipakai Jokowi untuk memimpin kementerian itu. Bahkan, nantinya koordinasi Kementerian Kemaritiman akan diperluas mencakup empat kementerian dan lembaga. "Pak presiden minta Pak Luhut membenahi koordinasi lintas bidang untuk memudahkan investasi di Indonesia," ucap dia.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin enggan secara spesifik mengomentari nama-nama yang telah disebutkan dalam kabinet baru. Dia menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui presiden telah mengunci nama-nama yang nantinya akan jadi menteri. "Ikuti pernyataan Pak Jokowi saja, saya di Surabaya jadi belum tahu soal itu," kata Ngabalin.
CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY | AVIT HIDAYAT
Foto 
