Karpet Merah buat Seteru

TETAMU di rumah peninggalan orang tua Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, kembali meriung di ruang kerja tuan rumah setelah salat asar berjemaah. Di situ, Prabowo menceritakan pengalaman jenakanya saat menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan saat bersama Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie—kemudian menjabat Presiden RI ketiga—yang membuat para tamu tertawa berderai-derai.

Setelah tawa reda, pembicaraan beralih ke sidang pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan pada Kamis, 27 Juni lalu, itu. Para tamu yang terdiri atas ketua umum dan sekretaris jenderal partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menanyakan tanggapan Prabowo atas putusan Mahkamah bila gugatan mereka ditolak dan bagaimana nasib koalisi setelah itu.

Menurut Sandiaga Uno, yang juga hadir dalam pertemuan itu, Prabowo sudah mempersiapkan draf awal pidato yang dia simpan dalam bentuk rekaman suara. Saat rekaman diperdengarkan, asisten pribadi Prabowo, Ridwan Dhani Wirianata, mentranskrip isinya. “Lalu kami berikan masukan bersama untuk diperbaiki,” ujar Sandiaga kepada Tempo, Jumat, 28 Juni lalu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpesan agar Prabowo menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, kata Zulkifli, sidang di Mahkamah merupakan upaya terakhir mempersoalkan hasil pemilihan presiden secara hukum. “Kami juga merasakan kekecewaan para pemilih, tapi semua harus berakhir,” ujar Zulkifli.

Di ruang tengah, pejabat teras partai dan pengurus Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga terus menatap layar televisi yang menayangkan persidangan di Mahkamah. Mereka berharap gugatan dikabulkan dan Prabowo-Sandiaga menjadi pemenang pemilihan presiden karena suara berbalik atau Joko Widodo-Ma’ruf Amin didiskualifikasi. Sebab, Ma’ruf masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. “Paling tidak, ada pemilu ulang,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PAN Damayanti Hakim Tohir, yang hadir di sana.

Meski sidang Mahkamah masih berjalan, Prabowo dan pemimpin partai sudah merampungkan draf tanggapan atas putusannya. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, yang datang sekitar pukul 19.15, sempat membacanya. Menurut Sandiaga, Amien cukup puas terhadap isinya.

Setelah Mahkamah mengetukkan palu, Prabowo langsung membacakan tanggapan atas putusan itu di teras rumahnya. Prabowo mengatakan menghormati putusan Mahkamah, tapi akan meminta pendapat tim hukumnya soal langkah lain yang mungkin masih bisa ditempuh untuk menggugat hasil pemilihan presiden. “Makanya, kami bisa langsung cepat bacakan setelah selesai sidang Mahkamah Konstitusi,” ujar Sandiaga.

Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 27 Juni 2019./ TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

KEKALAHAN di Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Sandiaga Uno. Menurut Sandi, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menyiapkan gugatan tersebut secara kilat. Sebelumnya, mempersoalkan hasil pemilihan ke Mahkamah tak ada dalam opsi Prabowo.

Sehari sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang pemilihan presiden pada 21 Mei lalu, Sandi menghadap Prabowo. Kepada Prabowo, Sandi mengatakan mereka tinggal memiliki dua pilihan: mendaftarkan gugatan ke Mahkamah meski sulit menang atau tidak melakukan apa-apa. “Kemungkinan (menang) ke Mahkamah Konstitusi sangat kecil,” ujar Sandi.

Pertemuan itu tak membuahkan hasil. Prabowo belum memutuskan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Keesokan harinya, setelah KPU mengumumkan pemenang pemilihan presiden, Prabowo mengumpulkan elite pendukungnya, termasuk Sandi. Dalam kesempatan itu, Sandi lalu meminta waktu kepada Prabowo untuk meyakinkan mereka agar mau menyetujui langkahnya menggugat ke Mahkamah.

Menurut Sandi, sebelumnya, sebagian besar tamu menolak mengambil jalan tersebut. “Tanggal 23 Mei malam baru diputuskan tim yang turun untuk menangani sengketa dipimpin oleh Bambang Widjojanto,” ujar Sandi.

Setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan suara pada 21 Mei dinihari, sejumlah pendukung Prabowo turun ke jalan. Mereka mendesak Badan Pengawas Pemilu menyatakan terjadi kecurangan. Unjuk rasa kemudian berujung rusuh dan menyebabkan sembilan orang tewas. Jakarta mencekam.

Saran agar Prabowo membawa hasil pemilihan ke Mahkamah juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 23 Mei. Dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, itu, Kalla juga meminta Prabowo mengontak pendukungnya agar tak turun lagi ke jalan. “Di depan saya, beliau menelepon semua orangnya untuk menghentikan semua aksi,” kata Kalla pada Selasa, 4 Juni lalu.

Ajakan rekonsiliasi dengan kubu Jokowi tak hanya disampaikan Kalla kepada Prabowo. Menurut Sandiaga, sejumlah utusan kubu Jokowi juga mengontaknya untuk membicarakan rekonsiliasi, termasuk soal kemungkinan bergabungnya Gerindra yang dipimpin Prabowo ke pemerintahan. Soal ini, Sandi menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. “Kami sepakat komunikasi hanya satu pintu melalui Pak Prabowo dan sudah ada yang berhubungan langsung dengan Pak Prabowo,” ujar Sandi.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Maher Algadri, menuturkan, salah seorang yang pernah dijumpai Prabowo adalah Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Empat pengurus partai pendukung Prabowo-Sandi, seorang petinggi partai pengusung Jokowi, dan seorang pejabat pemerintah mengatakan Budi dan Prabowo bertemu beberapa kali, antara lain di Bali pada awal Juni lalu. Tapi, kata Maher, pembicaraan mereka bukan tentang kemungkinan Prabowo masuk ke pemerintahan. “Dalam hal security, bukan soal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo,” ujar sahabat karib Prabowo ini.

Ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 20 Juni lalu, Budi menolak menjawab ketika ditanyai soal pertemuannya dengan Prabowo. Direktur Komunikasi BIN Wawan Hari Purwanto juga enggan menanggapi hal tersebut. “Itu bukan kapasitas saya,” ucapnya.

Prabowo dan Jokowi sebenarnya dijadwalkan bertemu empat mata di Bangkok, Thailand, pada Ahad, 23 Juni lalu, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-34. Tapi pertemuan batal terjadi. “Saya mendapat info Pak Prabowo memang ada di sana, tapi tidak bertemu karena jadwal Pak Jokowi padat,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, Jumat, 28 Juni lalu.

Kendati Jokowi dan Prabowo tak bertemu, Arsul mengatakan ada kemungkinan keduanya berkomunikasi melalui orang lain. “Tapi apakah ada komunikasi, katakanlah dari orang dekat Pak Prabowo dengan orang dekat Pak Jokowi yang ikut di sana, kemungkinan itu ada,” tutur Arsul, yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan Prabowo memang terbang ke Bangkok pada saat KTT ASEAN. “Bersama ajudannya. Tidak pergi ke Jerman seperti yang diberitakan,” ujarnya. Sebelumnya, Prabowo dikabarkan pergi ke Jerman untuk menjalani pengobatan dan mengurus sejumlah bisnisnya.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan perwakilan partai pengusung memberikan keterangan tentang putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, 27 Juni 2019.

PINTU rekonsiliasi dengan pihak Jokowi-Ma’ruf terbuka lebar setelah koalisi partai pengusung Prabowo-Sandiaga membubarkan diri, sesudah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan mereka. “Pak Prabowo membebaskan setiap partai menentukan arah politik masing-masing,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Jumat, 28 Juni lalu.

Menurut Ma’ruf Amin, kedua kubu sudah bertemu dan sedang merumuskan pertemuan secara resmi. “Tinggal menunggu yang tepat. Deal-deal atau komunikasi tidak langsung sudah (terjadi),” ujarnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Serang, Banten. Ma’ruf tak merinci kesepakatan tersebut.

Ajakan masuk ke pemerintahan disampaikan lewat berbagai jalur. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan, di lingkungan internal partainya, tersiar kabar bahwa kubu Jokowi menawarkan sejumlah kursi di pemerintahan dan materi untuk mengganti biaya kampanye pemilihan presiden. “Tapi saya enggak tahu itu tawarannya lewat siapa,” ujar Sugiono.

Menurut sejumlah narasumber di partai pengusung Prabowo-Sandiaga, posisi yang ditawarkan ke Gerindra berupa dua kursi menteri, satu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden. Juga beberapa duta besar dan kepala badan di pemerintahan. Salah satu yang mengerucut adalah kursi Menteri Pertanian, yang kabarnya diplot untuk diisi Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra. Juru bicara tim Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, menyatakan kubunya belum pernah menawarkan apa-apa ke kubu sebelah.

Prabowo, kata Sugiono, belum tentu akan menerima tawaran tersebut. Apalagi, menurut anggota Dewan Pembina Gerindra, Maher Algadri, saat ini pengurus partainya terbelah ke dalam kubu yang mendukung masuk ke pemerintahan dan kubu yang memilih menjadi oposisi. Maher berada di kelompok terakhir. Ia mengatakan jumlah pemilih Prabowo-Sandi yang mencapai 68,6 juta merupakan modal awal untuk mengawasi pemerintah. “Angka itu tidak kecil dan harus dihargai,” ujar Maher.

Untuk menyikapi hasil pemilihan umum, Gerindra akan menggelar rapat kerja nasional. Dalam rapat tersebut, menurut Sugiono, semua pengurus daerah akan dimintai pendapat jika ada tawaran resmi untuk bergabung ke pemerintah Jokowi-Ma’ruf. “Dan semua keputusan akan ada di tangan Pak Prabowo,” tutur Sugiono.

Meski sudah melunak, Prabowo masih menggantung keputusannya. Ini juga yang tecermin dalam pidatonya saat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatannya. Ia menyatakan menghormati hasil tersebut, tapi akan meminta pendapat tim hukumnya untuk mencari langkah hukum lain yang mungkin bisa ditempuh.

Kepada salah seorang tamu di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Ma’ruf Amin mengatakan Jokowi menyimak pidato Prabowo sejak awal hingga akhir. Mereka berdua menonton konferensi pers Prabowo di ruang tunggu Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Setelah Prabowo selesai berpidato, Jokowi berkomentar singkat. “Wah, kok, masih konsultasi cari celah hukum, ya. He-he-he...,” ujar Ma’ruf menirukan Jokowi.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, STEFANUS PRAMONO, BUDIARTI UTAMI PUTRI